Berita tentang pencopotan anggota militer yang ditengarai disebabkan oleh orientasi seksual sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Bagaimana tidak, negara Indonesia dan masyarakat yang hidup di dalamnya secara umum terpaku dengan konstruksi heteronormativitas dan gender biner, cenderung menunjukkan gelagat penolakan terhadap penggambaran, representasi, apalagi ekspresi yang dianggap tidak sesuai dengan dua hal tersebut. Apalagi dalam lingkup institusi militer yang menuntut kepatuhan atas perintah dan moralitas.

Kerentanan LGBT dalam institusi militer sebenarnya bukan isu yang terjadi di Indonesia saja. Militer Amerika Serikat menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk sampai pada titik sekarang ini. Salah satu aturan terkait penerimaan terhadap LGBT dalam tubuh militer Amerika Serikat yang paling terkenal dan kontemporer adalah “Don’t Ask, Don’t Tell” atau yang biasa disingkat dengan DADT, berlaku sejak 1993 sampai akhirnya dihapus pada 2010 oleh Presiden Barrack Obama.

Sebelum diberlakukannya DADT oleh Presiden Bill Clinton, tubuh militer Amerika Serikat telah menolak keberadaan LGBT sejak masa Perang Revolusi. Aturan tertulis terkait orientasi seksual anggota militer disahkan oleh pemerintah federal saat Amerika Serikat bersiap untuk terjun ke medan Perang Dunia II. Sebelum dapat tergabung dalam skuad, para calon anggota militer menjalani tes kesehatan, termasuk tes psikologis. Pada tahap tes tersebutlah mereka akan mendapatkan penilaian terkait orientasi seksual mereka. Aturan yang berlaku saat itu menempatkan LGBT sebagai permasalahan psikopatologi.

Baca juga: Kompleksitas Homofobia Terselubung

Sementara itu, jika orientasi seksual non-hetero baru ditemukan saat seseorang telah menjadi anggota militer aktif, terdapat beberapa klasifikasi yang menentukan bentuk hukuman. Seseorang yang ditemukan memiliki orientasi seksual non-hetero tanpa pernah melakukan tindakan seksual yang “melanggar” akan diberhentikan dari kesatuan. Sementara untuk mereka yang dianggap pernah melakukan tindakan seksual non-hetero akan diberhentikan dengan tidak hormat. Pada sejumlah kasus, pemberhentian tugas anggota militer yang terjadi sejak Perang Dunia II sampai Perang Vietnam tidak berdasarkan pada pembuktian yang definitif, dan sempat menyebabkan kekurangan jumlah tenaga militer.

Pergerakan aktivis LGBT di Amerika Serikat pada kisaran tahun 1970-an dan 1980-an menjadi awal perdebatan publik terkait aturan tentang orientasi seksual anggota militer. Sejumlah tokoh militer mulai angkat bicara, mengimplikasikan perbedaan pendapat terkait apakah LGBT dapat tergabung dalam militer. Isu tersebut kemudian bahkan juga menjadi wacana politik yang menentukan dukungan publik pada pemilihan umum.

DADT pun kemudian disahkan melalui Keputusan Departemen Ketahanan 1304.26 pada 21 Desember 1993 dan mulai diterapkan sejak 28 Februari 1994. Aturan tersebut mengatur anggota militer agar tidak menanyakan atau tidak menuntut anggota militer lain untuk menyebutkan orientasi seksualnya (don’t ask), dan anggota militer dapat dipurnatugaskan karena menyatakan diri sebagai LGB atau melontarkan pernyataan yang menggambarkan kecenderungan ketertarikan non-heteroseks (don’t tell).

Baca juga: Ciracas dan Dendam Tak Tuntas

DADT dipandang sebagai sebuah aturan kompromis, dan tidak sepenuhnya menjadikan institusi militer ramah terhadap orientasi dan ekspresi seksual di luar heteroseksualitas dan biner gender. Hal tersebut diperparah dengan kenyataan masih terus terjadinya pelecehan atau kekerasan verbal di antara anggota militer terlepas dari diterapkannya aturan tersebut. Oleh karena itu, aktivis LBGT dan politikus yang mendukung kesamaan hak terus mengkritik pemberlakukan DADT.

Upaya untuk mencabut DADT juga tidak dapat dikatakan mudah dan cepat. Pemerintah Amerika Serikat membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk melakukan riset terhadap usulan pencabutan DADT tersebut melalui survei yang ditujukan kepada semua gubernur negara bagian, anggota militer aktif, dan juga purnawirawan. Pertanyaan utama dari survei tersebut adalah mengetahui pendapat publik terkait kemungkinan pengaruh yang akan ditimbulkan dengan dicabutnya DADT, baik terhadap insitusi militer ataupun kinerjanya dalam urusan hankam. Hasil penelitian tersebut kemudian dipaparkan melalui sidang senat Amerika Serikat untuk membandingkan jumlah dan persentase responden yang mendukung dan menolak pencabutan DADT.

Setelah melalui proses panjang, pemerintah federal memutuskan untuk mencabut DADT, dan disahkan oleh Presiden Barrack Obama pada 22 Desember 2010. Pencabutan DADT menganulir semua bentuk hukuman yang berkaitan dengan orientasi seksual anggota militer dan menandai keterbukaan tubuh militer Amerika Serikat terhadap orientasi dan ekspresi seksual non-hetero dan non-biner.

Baca juga: Gelanggang Militerisme di Indonesia

Gambaran singkat tentang sejarah militer Amerika Serikat di atas mengimplikasikan perjuangan untuk menciptakan insklusivitas seksual dalam tubuh militer memang bukanlah hal yang mudah. Sampai hari ini, hanya segelintir negara yang telah menerapkan inklusivitas seksual dalam tubuh militernya dengan spesifikasi beragam. Sejumlah negara tersebut antara lain Kanada, Belanda, Inggris (mengizinkan anggota militer LGB), Korea Selatan, (anggota militer trans), Australia (anggota militer intersex), Israel (anggota militer trans dan interseks), di samping Amerika Serikat yang telah membuka peluang bagi LGBT dan interseks.

Kembali ke fenomena yang terjadi di Indonesia, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, masyarakat kita secara umum memandang heteroseksualitas dan gender biner sebagai nilai kebenaran absolut. Anggapan tersebut menyulitkan terciptanya inklusivitas seksual hampir di semua ranah, mulai dari sosial, ekonomi, sampai politik, dan termasuk juga urusan hankam yang diwakili oleh institusi militer. Hal tersebut diperparah dengan terus dipertahankannya penciptaan citraan anggota militer yang heroik, maskulin dan panutan ideal, serta institusi militer sebagai tidak hanya penjaga keamanan dan ketahanan negara, namun juga penjaga moralitas dominan.

Dan di saat konflik-konflik struktural dalam internal tubuh militer, dengan kepolisian sebagai institusi hankam negara yang lain, dan juga dengan masyarakat belum tuntas, wacana inklusivitas seksual dalam militer Indonesia, alih-alih terbaca sebagai sebuah cita-cita, lebih terkesan seperti sebuah utopia.

Referensi:
Nathaniel Frank, Unfriendly Fire: How the Gay Ban Undermines the Military and Weakens America (New York: St. Martin’s Press, 2009).