Kita sebagai warga Indonesia boleh saja berbangga diri menjadi bagian dari sebuah negara yang mendasarkan prinsip kebangsaannya pada Pancasila, falsafah yang mengedepankan pencapaian persatuan bangsa, kemakmuran dan keadilan sosial yang dicita-citakan melalui cara-cara yang beradab dan tidak melanggar hak azasi manusia. Namun di sisi lain, kita perlu melihat ke belakang sejenak untuk berkaca pada sejarah modern Indonesia yang ternyata cukup jauh dari konsep Pancasila itu sendiri, dipenuhi oleh tindakan ofensif dan opresif aparat militer pada masyarakat sipil.

Sejarah modern Indonesia telah mencatat beberapa kejadian yang memperlihatkan secara gamblang bagaimana keberadaban-masyarakat sipil menjadi pihak yang kalah saat melawan pemerintah-militer yang berjaya. Yang lebih ajaib lagi, kejayaan itu tidak hanya dalam bidang yang seharusnya menjadi tanggung jawab angkatan bersenjata, namun juga pada aspek-aspek lain dalam struktur kenegaraan dan kemasyarakatan. Bahkan seorang Ali Murtopo yang memiliki peran penting dalam sejarah militer Indonesia, menyatakan bahwa ABRI sebagai angkatan bersenjata di Indonesia, sejak lahir dan selama perkembangannya memang bukan semata merupakan alat hankam, tetapi juga alat kekuasaan sosial politik.[1] Selama ini, tidak banyak orang yang berani berhadapan langsung dengan organisasi militer, karena ketakutan dengan konsekuensi yang bisa mereka peroleh. Dan salah satu dari sedikit orang itu adalah sosok Munir, yang pada akhirnya pun harus tewas diduga karena skenario jahat yang diluncurkan oleh lawannya. Tulisan ini akan membahas bagaimana kita sebagai masyarakat sipil berhutang cukup banyak pada Munir atas keberaniannya sebagai aktivis HAM untuk berhadapan langsung dengan aparat militer, menelanjangi tubuh mereka dari selimut kebohongan, dan mengangkat keberanian kita untuk melawan. Dan di bagian akhir tulisan, akan disampaikan pula analisis tentang apa yang terjadi antara Munir dan militer Indonesia sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah bahan refleksi atas motif apa yang diusahakan Munir selama karirnya sebagai aktivis HAM. Tulisan ini didasarkan pada sebuah pertanyaan besar: apakah terdapat sebuah antagonisme di dalam hubungan Munir dan angkatan militer sehingga aktivis HAM itu pantas untuk mati dibunuh?.

Walaupun kita hampir sampai pada dua dekade keruntuhan Orde Baru, namun sulit untuk melupakan kasus-kasus kejahatan HAM yang terjadi selama 32 tahun rezim yang keji itu. Pada saat itu, ABRI, terutama Angkatan Darat, memainkan peran yang terlewat penting di atas panggung kedaulatan kekuasaan Orba, mengingat keleluasaan mereka sebagai sebuah institusi hankam untuk bertindak. Semuanya tentu berakar dari kebijakan politik Dwifungsi ABRI yang khas dari rezim Orba, Dengan kebijakan tersebut, ABRI ditempatkan ‘dalam ruang penjaga atas ancaman keamanan dan pertahanan negara sekaligus menginfiltrasi sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan berperan aktif dalam ruang sosial, politik, ekonomi dan budaya’.[2] Keleluasaan anggota ABRI di bidang non-hankam terlihat dari data yang berhasil disusun oleh David Jenkins, seorang wartawan Australia yang dicekal semasa Orba, bahwa pada pertengahan 1970an, sebanyak 20.000 personel militer, kebanyakan tergabung di Angkatan Darat, melakukan ‘kekaryaan’ dengan menduduki jabatan-jabatan penting di luar kepentingan hankam, mulai dari menteri, duta besar, direktur BUMN, jabatan tinggi dalam birokrasi, bankir, gubernur, sampai camat/lurah dan ketua RW/RT[3]. Tentu saja ada konsekuensi negatif yang harus diterima dengan diberlakukannya keputusan politik Dwi Fungsi ABRI, seperti berkurangnya porsi bagi masyarakat sipil untuk bekerja dan menduduki jabatan penting di instansi pemerintahan, dan juga -yang terbukti sangat merugikan- dukungan terhadap gagasan bahwa ABRI merupakan satu-satunya pahlawan dalam sejarah perkembangan negara Indonesia, sedangkan masyarakat sipil tidak memiliki jasa apapun, bahkan terkadang dituduh sebagai ‘pengganggu stabilitas negara’.

Imbas dari kuatnya peran ABRI pun mempengaruhi proses yang dialami masyarakat Indonesia dalam memahami hak azasi yang masing-masing dari mereka miliki. Tentu kita tidak akan pernah bisa lupa dengan kampanye pembersihan Komunis yang dilakukan dengan perintah Suharto pada 1965-1966, di mana pelanggaran HAM terjadi secara besar-besaran dan terorganisir. Berdasarkan pada bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional 1965, terdapat paling tidak 9 jenis kejahatan serius terhadap hak asasi manusia mendasar yang telah terjadi selama 1965-1966, antara lain: (a) pembunuhan-pembunuhan, (b) pemenjaraan, (c) perbudakan, (d) penyiksaan, (e) penghilangan paksa, (f) kekerasan seksual, (g) pengasingan, (h) propaganda, dan (i) keterlibatan negara lain yang merujuk pada kesimpulan bahwa pernah terjadi genosida pada periode waktu 1965-1966.[4] Dan pada kenyataannya, dibutuhkan waktu berpuluh tahun untuk bisa menjabarkan kasus-kasus di atas, karena memang selama ini organisasi militer tidak mudah dilawan, pertama karena memang mereka bersenjata, kedua adalah karena mereka digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan oleh pemerintah.

Munculnya keberanian untuk melakukan usaha pembeberan sejarah kejahatan HAM di Indonesia tentu tidak bisa dipisahkan dari sosok seorang Munir. Dalam hal ini, perannya sebagai pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang lebih dikenal sebagai KontraS pada 20 Mei 1998, hanya beberapa hari setelah runtuhnya rezim Orba, tidak bisa dianggap kecil apalagi untuk pengaruh positif jangka panjang. Selama 32 tahun, orang-orang Indonesia hidup di bawah tekanan otoritarian yang luar biasa kejinya, sampai-sampai membuat mereka tidak bisa berbuat banyak saat mengetahui dan melihat kawan atau saudaranya sendiri dibantai oleh militer dan kelompok berafiliasi dalam operasi pemberantasan Komunis 1965-1966. Jika berbicara tentang kemanusiaan, harusnya mereka melawan tindakan yang keji itu, namun pada kenyataannya keadaan memang tidak semudah itu karena rakyat Indonesia nyawanya sangat murah pada saat itu. Sehingga kemunculan KontraS, dengan pendirinya yang cenderung vokal, seakan menjadi angin harapan segar bagi masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak pernah diberi kesempatan untuk dibela atau membela dirinya sendiri.

Tugas KontraS sebagai sebuah organisasi pendukung HAM adalah memantau persoalan HAM, membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai konsekuensi dari penyalahgunaan kekuasaan.[5] Dalam hal ini, ‘penyalahgunaan kekuasaan’ perlu kita garis bawahi, mengingat fakta bahwa sepanjang sejarah modern Indonesia, kasus pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat memang kebanyakan terjadi karena didasari oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan pemimpin yang tengah menduduki posisinya; kemakmuran rakyat berganti dengan kemakmuran anggota partai politik, kesejahteraan masyarakat umum berganti dengan kesejahteraan keluarga dan kawan-kawan dekat. Pendeknya, masyarakat menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemimpinnya sendiri. Dan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan, KontraS pun sejak kelahirannya harus berhadapan langsung dengan militer, awalnya sebagai pendamping bagi keluarga korban pelanggaran HAM atas kasus Penculikan Aktivis 1997/1998. Perlu diingat pada saat itu, Indonesia masih dalam keadaan terombang-ambing secara politik, ekonomi, maupun sosial; presiden baru saja dilengserkan, kerusuhan pecah di berbagai daerah, ditambah dengan krisis ekonomi yang luar biasa merugikan rakyat. Pada saat itulah Munir memberanikan diri untuk menjadi pelindung korban kejahatan HAM yang sangat rentan baik secara fisik maupun psikologis.

Menurut hemat saya, pendirian KontraS oleh Munir tidak bisa dibilang memiliki pengaruh yang sedikit bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi bahwa keberanian Munir menjadi harapan baru di tengah kehidupan masyarakat yang kacau dan rentan. Akhirnya ada sebuah dorongan yang membuat masyarakat sipil berani membicarakan kejahatan HAM yang telah mereka atau orang-orang sekitar mereka alami. Pendirian KontraS oleh Munir memungkinkan masyarakat Indonesia yang semasa operasi pembersihan Komunis tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi bangkit atas nama kemanusiaan. Dalam hal ini, keberhasilan Munir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka telah tertindas, namun pada saat yang sama masih memiliki hak untuk membela diri, merupakan suatu hal besar yang bisa dibilang baru dan revolusioner bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Selain itu, dengan tekad Munir untuk membentuk suatu organisasi pendukung HAM, masyarakat Indonesia pun mulai belajar untuk menerima kebenaran dan fakta, sesuatu yang pada tahun-tahun sebelumnya lebih sering disembunyikan atau didandani sedemikian rupa dengan propaganda sehingga lebih merdu didengar.

Selama karirnya sebagai aktivis HAM, Munir telah melakukan berbagai upaya untuk membuka mata masyarakat dan juga mengangkat kesadaran publik tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam skema vertikal, yakni pemerintah dengan bantuan angkatan militer sebagai pelaku, dan masyarakat sebagai sasarannya. Salah satu analisis Munir yang berhasil menampar wajah organisasi militer adalah pernyataan bahwa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai daerah gencatan senjata di Indonesia antara lain Timor Timor, Papua, dan Aceh telah dilakukan oleh militer terhadap masyarakat sipil. Pencitraan militer yang selama ini dibentuk sebagai sosok heroik, dan satu-satunya tokoh berjasa dalam sejarah modern Indonesia, terkelupas oleh pisau kebenaran yang disodorkan oleh Munir. Masyarakat telah belajar banyak dari Munir, bahwa garda depan hankam Indonesia pada kenyataannya tidak bertugas melindungi rakyat, namun malah menginjak-injak karena merasa diberi kuasa. Imaji yang tidak realistis itu berhasil ditelanjangi dan tidak lagi menyihir masyarakat, karena mereka sadar akan kebenaran yang terjadi, dan juga memiliki kesempatan dan tempat untuk mengakui bahwa militerisme yang dibentuk negara itu sendirilah yang telah mengobrak-abrik falsafah Pancasila tentang pencapaian kemakmuran dan keadilan sosial dengan cara beradab.

Lalu sampai pada hal ini, pertanyaan besar yang sering dilontarkan adalah: apakah Munir membenci tentara? Saya pikir jawaban yang tepat adalah tidak. Apa yang dilakukan Munir, yakni menelanjangi tentara, bukan untuk kemudian mempermalukan mereka, namun malah untuk memakaikan pakaian baru yang bersih dari darah dan kotoran demi keberlangsungan organisasi yang lebih baik. Adalah Munir yang menyarankan perlunya sebuah reformasi dalam tubuh militer, yang diharapkannya mampu membentuk tentara profesional yang memahami dan menghormati nilai-nilai HAM, tunduk terhadap supremasi sipil dan prinsip negara hukum, akuntabel, tidak berpolitik juga berbisnis, dan kompeten dalam menjalankan tugasnya.[6] Reformasi politik setelah runtuhnya Orba mungkin bisa dikatakan cukup baik, seperti yang pernah disampaikan oleh mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada tahun 2008 bahwa ‘85% reformasi militer sudah dilaksanakan’[7]. Namun pada saat yang sama, masih ada pekerjaan bagi aktivis HAM, khususnya terkait pengadilan militer. Munir sempat menyatakan kritik yang membangun demi keberlangsungan TNI sebagai organisasi dan juga keadilan hukum di negara, yakni bahwa peradilan militer dalam praktiknya masih sering menjadi sarana impunitas oknum TNI yang melanggar HAM. Ia menyarankan perlu adanya perubahan terhadap UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar HAM dapat dijunjung tinggi di negeri ini, terutama oleh militer yang merupakan pasukan hankam.

Selain itu, tuduhan bahwa Munir memusuhi tentara dipatahkan dengan adanya ‘Pasal Munir’, yakni pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit yang didasari pada pemikiran Munir bahwa perlu adanya peningkatan gaji bagi para prajurit tantama dan bintara karena belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan mereka harus mempunyai pekerja sampingan dengan memanfaatkan pangkat tentara yang mereka miliki. Bahkan seorang Munir mencermati hubungan kurang baik yang terjadi dalam tubuh militer antara atasan dan bawahan, di mana terkadang prajurit bawahan tidak bisa berbuat apa-apa selain mematuhi perintah atasan, bahkan jika harus melanggar HAM. Solusi yang disampaikan Munir adalah bahwa seharusnya perintah yang diberikan tertulis di atas hitam dan putih, dan seorang prajurit juga harus diberikan peluang untuk mengajukan keberatan kepada komandannya saat menerima tugas yang di luar kewajaran. Jika solusi tersebut benar-benar diterapkan, maka tidak akan lagi alasan ‘hanya menuruti perintah’ yang terbukti dijadikan tameng impunitas pelanggaran HAM oleh militer pada warga sipil.

Maka kesimpulannya, sebenarnya Munir tidak membentuk suatu hubungan penuh antagonisme dengan pihak militer, seperti yang sempat terdengar beberapa tahun sebelum kepergiannya. Malah apa yang dilakukan Munir adalah suatu hal pemberani yang sekiranya tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yakni mulai menantang nyawa membuka tabir kebenaran tentang tindakan opresif militer, sampai bergerak aktif dalam upaya reformasi militer, semuanya hanya dengan satu tujuan, yakni mewujudkan harapan Pancasila yakni pencapaian persatuan bangsa, kemakmuran dan keadilan sosial yang dicita-citakan melalui cara-cara yang beradab dan tidak melanggar hak azasi manusia. Sayangnya Munir sendiri seakan tidak bertameng, apalagi bersenjata atas kejahatan kemanusiaan yang dialamatkan padanya sampai ia meregang nyawa. Pada akhirnya derap kaki Munir pun harus terhenti, atau lebih tepatnya sengaja dihentikan oleh mereka yang merasa dimusuhi oleh aktivis HAM yang aktif dan tidak pandang bulu itu.

[1] Ali Moertopo, Akselerasi Modernisasi 25 Tahun, (Yayasan Proklamasi, 1973) hlm. 48.

[2] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Jakarta: KontraS, 2009), hlm. 8

[3] Harsutejo, Kamus Kejahatan Orde Baru, (Jakarta: Komunitas Bambu) 2010, hlm.78.

[4] Yayasan IPT 1965. Laporan Akhir Pengadilan Rakyat Internasional 1965, (Bandung: Ultimus), 2017, hlm. 304-308.

[5] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Jakarta: KontraS, 2009), hlm. 8

[6] Omah Munir, situs http://omahmunir.com/archives/85 tertanggal 19 Februari 2015.

[7] Evan A. Laksmana. Dari ‘Reformasi Militer’ menuju ‘Transformasi Pertahanan’: Tantangan dan Prospek ke Depan di Indonesia Review Reformasi Sektor Keamanan & Media. Jurnal Volume 1, Agustus 2010