“Tidak, soal makanan rakyat ini tidak dapat dipecahkan dengan cynisme, dengan sekadar menuduh, dengan sekadar mencemooh. Sebab kesulitan soal ini terletak obyektif kepada ketidak-seimbangan antara produksi dan konsumsi, antara persediaan yang ada dan jumlah mulut yang memakannya, dan tidak subyektif karena durhakanya sesuatu orang. Tiap tahun, zonder kecuali, zonder pause, zonder ampun, soal beras ini akan datang – dan akan datang crescendo – makin lama makin hebat – makin lama makin sengit – makin lama makin ngeri – selama tambahnya penduduk yang cepat itu tidak kita imbangi dengan tambahnya persediaan bahan makanan yang cepat pula!”

Ilustrasi: New York Times

Ketahanan pangan telah menjadi polemik bagi Indonesia bahkan sejak negara ini pertama kali berdaulat. Pidato Soekarno pada acara peletakan batu pertama Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tanggal 27 April 1952 disampaikan saat Indonesia tengah mengupayakan pemenuhan kebutuhan pangan melalui program swasembada beras yang diinisiasi oleh I. J. Kasimo, Menteri Kemakmuran sekaligus Menteri Persediaan Makan Rakyat Kabinet Hatta I. Swasembada ditargetkan tercapai sebelum 1956 dengan didukung oleh penyuluhan strategi bertani yang lebih baik. Program tersebut sempat membuahkan hasil dan menambah produksi beras pada 1950–1953. Meskipun begitu, ternyata penambahan produksi tidak berhasil menutup kebutuhan beras negara.

Selain itu, harga beras di pedesaan terlalu mahal bagi kebanyakan orang, padahal beras diproduksi di desa. Impor beras pun akhirnya menjadi pilihan yang diambil pemerintah untuk menurunkan harga beras sehingga dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Keputusan tersebut menuai perdebatan di kalangan penentu kebijakan, termasuk Sjarifuddin Prawinegara, tetapi pada akhirnya tetap dilakukan. Pada saat itu, impor beras dilakukan melalui penunjukan oleh Yayasan Bahan Makanan, pendahulu Bulog, yang bertanggung jawab menentukan kualitas, jadwal pengiriman, dan negara asal beras.

Dekade 1950 sampai 1960 diwarnai dengan impor beras yang terus berlangsung setiap tahun. Namun, masih saja terjadi kekurangan pasokan beras yang terkadang diperparah dengan kenaikan harga. Menyadari ketergantungan masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap beras sebagai sumber pangan, Soekarno mengupayakan penganekaragaman pangan. Pada pidato peletakan batu pertama IPB, ia sempat membahas tipologi tanah Indonesia yang sebenarnya lebih banyak terdiri atas tanah kering dan tanah gambut daripada tanah basah yang sesuai untuk lahan persawahan. Oleh karena itu, ia menekankan kembali varian tanaman lain seperti jagung, sagu dan ketela sebagai makanan pokok.

Baca juga: Kerja Sama Menghancurkan Soekarno

Upaya Soekarno untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras melalui program penganekaragaman pangan tersebut tidak bertahan lama seiring melemahnya pemerintahan yang dipimpinnya. Dan pergantian kekuasaan ke tangan Soeharto pun menandai berakhirnya cita-cita tersebut, karena pemerintahan Orde Baru bahkan semakin gencar untuk mengupayakan swasembada beras sebagai salah satu visi Repelita. Target swasembada beras dikejar dengan pembukaan lahan sawah basah besar-besaran hampir di seluruh kawasan Indonesia dan bahkan melibatkan kerja paksa. Tahanan politik yang dibuang ke Pulau Buru ditugasi mengubah lahan hutan dan rawa yang menjadi habitat tanaman sagu menjadi lahan sawah, tentu saja tanpa bayaran.

Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia akhirnya benar-benar berhasil menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan atau mencapai swasembada pada 1984. Hal tersebut tentu saja merupakan capaian yang perlu diapresiasi, walaupun tidak sepatutnya terlalu diglorifikasi. Karena swasembada pangan pada era Orde Baru tersebut sebenarnya masih melibatkan impor beras meskipun jumlahnya memang lebih sedikit. Di samping itu, swasembada pangan 1984 terbukti tidak dapat dikatakan sebagai bukti Indonesia telah mencapai ketahanan ekonomi dan pangan. Perbaikan keadaan ekonomi nasional yang sempat dialami Indonesia pada 1970-an tidak lebih dari imbas oil boom yang terjadi karena keputusan OPEC untuk menutup industri minyak Iran sebab pecahnya revolusi melawan rezim Shah. Pada saat itu, harga minyak dunia mengalami kenaikan drastis, sehingga Indonesia dapat meraup untung dari berkurangnya pesaing dan kenaikan harga untuk komoditas ekspor minyak. Setelah periode oil boom berakhir, devisa negara kembali jatuh, bahkan dalam tingkat yang drastis.

Baca juga: Skenario Ekonomi di Masa Pandemi

Jika swasembada beras 1984 ternyata bukan merupakan tanda dari ketahanan pangan dan perbaikan ekonomi nasional, tanda yang jelas ditinggalkan oleh upaya (baca: obsesi) mencapainya adalah kerusakan hutan dan habitat karena pembukaan lahan persawahan dan meningkatnya ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras. Hal tersebut menjadikan impor beras semakin tidak mungkin untuk tidak dilakukan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia.

Pasca bergulirnya roda pemerintahan menuju Reformasi, impor beras bagi Indonesia selalu diberitakan sebagai sebuah polemik paling tidak karena dua hal. Sebab yang pertama adalah rendahnya harga beras impor sehingga melemahkan tingkat penjualan hasil panen petani lokal di pasaran. Sebab yang kedua adalah ketakutan bangsa Indonesia kehilangan predikat sebagai negara agraris dengan ketersediaan sumber daya alam melimpah, yang ditunjukkan dari penolakan para pemangku kebijakan –termasuk presiden– untuk mengakui secara terbuka bahwa Indonesia masih melakukan impor beras setiap tahunnya dalam jumlah yang tidak sedikit. Pernyataan presiden (27/3) bahwa Indonesia sudah tidak impor beras selama tiga tahun bisa dipatahkan dengan mudah menggunakan data BPS yang bahkan menunjukkan impor beras terbesar dalam periode tahun 2000–2019 terjadi pada tahun 2018 saat Indonesia berada di bawah kepemimpinan Joko Widodo.

Dalam konteks global, ketahanan pangan sebenarnya merupakan salah satu isu yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Kebanyakan negara dengan tingkat ketahanan pangan tinggi berada di benua Eropa, antara lain Finlandia, Irlandia, Belanda, Austria, Republik Ceko, Inggris, dan Swedia. Sementara Israel menjadi satu-satunya negara di benua Asia dan kawasan Timur Tengah dengan tingkat ketahanan pangan tertinggi di dunia. Saat ini, Indonesia pun menjadi bagian dari misi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang ditetapkan oleh PBB pada 2015 dan menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu faktor.

Menarik kembali sejarah Indonesia yang telah melakukan impor beras sejak 1950-an sampai hari ini, waktu sembilan tahun bagi Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan jelas terdengar terlalu utopis.