Pernyataan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono baru-baru ini terkait rencana memanfaatkan tenaga preman sebagai strategi pendisiplinan publik dalam upaya menekan penyebaran virus COVID-19 mengingatkan kita pada masa-masa yang sudah lampau. Penggerakan massa preman bukan hal yang baru dalam sejarah negara ini, bahkan menurut penelitian sejarah dapat ditelusuri jejaknya sampai masa periode Kerajaan Medang. Preman atau jagoan juga berperan cukup penting pada periode Revolusi, kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru sebagai salah satu strategi pemertahanan kekuasaan. 

Foto oleh Dwi Narwoko


Pada masa pra-kolonial, terdapat paling tidak dua istilah, yakni jago dan preman. Persepsi umum akan dua kelompok tersebut tidak sama, dengan jago dihargai sebagai “pahlawan rakyat”, sementara preman dianggap sebagai pengacau. Kedatangan Belanda ke Indonesia pada awalnya tidak terlalu memengaruhi atau mengubah peran preman di kalangan masyarakat. Namun memasuki abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai menyadari perlunya perantara yang menghubungkan mereka dengan penduduk lokal.

Para preman pun mulai direkrut dan menjadi bagian administrasi pemerintahan kolonial untuk berkomunikasi dengan petani. Mereka diberi tugas untuk menarik pajak dari para petani tersebut dan juga menjadi kepanjangan tangan untuk menguatkan pemberlakuan aturan di masyarakat. Yang menarik, meskipun para preman tersebut dipekerjakan oleh Belanda, pada akhirnya mereka juga memainkan peran cukup penting pada perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Bahkan mereka dipercaya memiliki kekuatan supernatural yang memungkinkan mereka kebal dari serangan senjata tajam serdadu Belanda.

Memasuki masa revolusi, gejolak politik pasca menyerahnya Jepang menjadi momentum bagi kelompok jagoan untuk mendapatkan legitimasinya di masyarakat. Beberapa tokoh jawara menjadikan semangat nasionalisme dan keinginan pembentukan republik merdeka sebagai identitas mereka. Dengan legitimasi tersebut, mereka juga membentuk kelompok-kelompok preman dengan struktur organisasi yang cukup rapi; salah satunya yang paling dikenal adalah Haji Darip, ketua geng preman kawasan Klender.

Para tokoh jawara tersebut juga mendukung gagasan agar pentolan-pentolan negara segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Demi kepentingan menggerakkan massa di kampung-kampung untuk memantik gerakan revolusi, beberapa tokoh jawara tersebut membentuk beberapa asosiasi preman seperti BARA (Barisan Rakyat), API (Angkatan Pemuda Indonesia), LRJR (Laskar Rakyat Jakarta Raya). Mereka memainkan peran cukup penting dalam proses mengantarkan Indonesia menjadi sebuah negara republik yang merdeka dengan melakukan perang pikiran melalui berbagai cara seperti mengubah-ubah nama kelompok mereka dan menyebarkan pamflet berisi pesan-pesan revolusioner.

Pasca kemerdekaan, sebagai negara yang sedang dalam proses berdiri di kaki sendiri, Indonesia mengalami sejumlah permasalahan hampir di semua bidang, mulai dari politik sampai sosial dan ekonomi. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang meroket, diperparah dengan aturan hukum yang belum matang, para preman yang telah kehilangan momentum kemenangannya mulai merambah ke tindakan-tindakan kriminal.

Selanjutnya, pemerintah Orde Baru mendapati kelompok-kelompok preman tersebut sebagai aset untuk mendukung misi politik utama mereka, yakni penghancuran komunisme. Ali Moertopo, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Komando Operasi Khusus untuk Tragedi Malari, adalah tokoh utama yang menggerakkan para preman tersebut untuk tergabung dalam operasi pemberantasan kelompok dan individu yang dianggap memiliki afiliasi dengan komunisme. Biasanya mereka bergerak di tingkat perkampungan dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan aparat untuk mengukuhkan teror, melakukan penangkapan, dan bahkan melancarkan pembunuhan massal.

Baca juga: Gelanggang Militerisme di Indonesia

Dengan berada dalam lingkaran yang cukup dekat dengan pemerintah dan militer, preman pun kembali mendapatkan legitimasinya di kalangan masyarakat. Hal tersebut lama kelamaan disadari sebagai suatu ancaman bagi pemerintah Orde Baru, yang kemudian melancarkan misi rahasia untuk menghabisi para preman. Misi tersebut dikenal dengan Petrus atau Penembakan Misterius, di mana para preman, atau orang-orang yang ditengarai sebagai preman karena bertato dan berambut gondrong, banyak ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala.

Penembakan biasanya dilakukan pada malam hari saat situasi sedang sepi, dan pada pagi harinya masyarakat akan mendapati mayat orang yang ditembak tersebut di jalan perkampungan. Peristiwa tersebut terjadi di banyak kota di pulau Jawa dan sampai hari ini belum dapat dipastikan siapa saja yang menjadi juru tembak dan apakah mereka semua memang memiliki relasi langsung dengan orang-orang di pemerintahan.

Peristiwa Petrus dibarengi dengan semakin banyaknya preman yang bergabung dengan Pemuda Pancasila, organisasi paramiliter haluan garis kanan keras. Organisasi yang juga turut dalam gerakan pembasmian komunisme tersebut masih bertahan sampai sekarang dan memiliki kantor-kantor cabang di sejumlah daerah. Meski gaungnya tidak lagi terlalu besar, Pemuda Pancasila masih cukup sering hadir meramaikan wacana-wacana anti-komunisme yang masih terus dicekokkan sampai hari ini di Indonesia.

Dan kini, muncul wacana memanfaatkan preman pasar untuk mendisiplinkan masyarakat terkait aturan-aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid dua di Jakarta. Dengan berkaca pada perjalanan keberadaan dan peran preman dalam linimasa sejarah Indonesia dan juga situasi saat ini, wacana tersebut perlu ditinjau secara lebih cermat. Pergerakan preman tidak dapat dipisahkan begitu saja dari situasi politik, sosial, dan ekonomi negara. Mereka pernah menjadi bagian dari strategi politik pemerintah kolonial dan pemerintah republik, namun keberadaan mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar diterima dalam masyarakat.

Ditambah situasi pandemi saat ini yang memberikan pengaruh negatif cukup besar terhadap kesejahteraan dan kondisi kesehatan mental masyarakat secara umum, pemanfaatan tenaga preman sebagai garda terluar pendisiplinan publik mengindikasikan upaya pemerintah untuk melepaskan sedikit tanggung jawab mereka dalam proses penanganan pandemi ini. Pemanfaatan tenaga preman pasar di tengah situasi saat ini bisa menghadirkan risiko yang cukup besar, yakni konflik horizontal antara kalangan masyarakat. Pada saat yang sama, strategi-strategi yang dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru sebelumnya memang memiliki kecenderungan untuk mewujudkan konflik horizontal.

Baca juga: Prabowo, Kopassus, dan Timor Timur

Pemerintah dan aparat bersenjata telah memanfaatkan “konflik horizontal” sebagai label untuk menamai sejumlah isu atau peristiwa yang sebenarnya mereka dalangi. Di antaranya pembunuhan massal 65–66 dan perang saudara di Timor Timur. Tragedi 65–66 yang akhirnya menyisakan luwang-luwang kuburan massal di berbagai daerah sampai hari ini masih sering disebut-sebut sebagai respon reaktif masyarakat terhadap kebengisan komunis, dan bukan merupakan strategi propaganda Orde Baru. Kemudian operasi rahasia yang dijalankan di Timor Timur juga memanfaatkan laskar pemuda setempat untuk menjadikan mereka militia perang. Mereka kemudian digerakkan oleh aparat untuk bertindak kekerasan atau bahkan pembunuhan terhadap penduduk lokal.

Teater “konflik horizontal” dimainkan dengan sedemikian indahnya untuk memosisikan pemerintah dan aparat di balik panggung dari suatu peristiwa. Warga masyarakat dimanfaatkan dan digerakkan untuk menyerang warga masyarakat yang lain, sehingga pemerintah dan aparat dapat mencuci tangan mereka yang sesungguhnya bersimbah darah. Mungkin memang sudah waktunya kita berpikir siapa sebenarnya yang pantas diberi nama dan diklasifikasikan sebagai preman di negara kesatuan ini.