Setiap bulan November, Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Tanggal 10 November ditetapkan sebagai salah satu Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur oleh Presiden Sukarno melalui Kepres No. 316 Tahun 1959. Sampai hari ini, peringatan Hari Pahlawan selalu dibumbui dengan wacana-wacana heroik para pemuda republik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru berumur tiga bulan dari intrusi tentara penjajah Belanda. Namun tak pernah sekali pun agaknya kita diingatkan dengan pembunuhan massal di Santa Cruz, Timor Leste, yang terjadi dua hari setelah peringatan Hari Pahlawan yang ke-32.

Membicarakan pembunuhan massal Santa Cruz tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang Orde Baru yang pada saat peristiwa itu terjadi memang menjadi pemerintah Indonesia yang sah. Dan dalam membicarakannya pun kita perlu melihat sejenak ke belakang, tepatnya ke tahun 1970-an, saat Timor Timur menjadi Daerah Operasi Militer pemerintahan Orde Baru. Seperti yang telah diketahui bersama, musuh utama Orde Baru siapa lagi kalau bukan komunisme. Pada awal 1970-an, pemerintahan Timor Timur masih berada di bawah kekuasaan Portugis, sampai pecahlah Revolusi Anyelir yang berbuntut pada pembebasan negara-negara jajahan kerajaan Portugis, termasuk Timor Timur. Dalam proses pembebasan itu, ada dua partai besar yang tengah bersaing untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Timor, yang salah satunya adalah Fretilin. Fretilin adalah sebuah partai berhaluan kiri tengah yang mendapatkan dukungan cukup besar dari penduduk lokal, tetapi sebuah berita buruk bagi pemerintah republik.

Pemerintah Indonesia seketika mengirimkan pasukan tentara ke Timor Timur dan menetapkannya sebagai DOM. Hal tersebut memungkinkan tentara republik menjalankan sejumlah operasi militer yang diwacanakan kepada publik sebagai upaya pemerintah untuk menekan gerakan separatis Fretilin. Setelah operasi pemberantasan komunisme secara besar-besaran pasca Gerakan 30 September, tentara Indonesia kembali membentuk narasi kepahlawanan mereka sebagai garda depan pembela asas-asas persatuan dan Pancasila selama penjajahan atas warga negara Timor Timur. Prabowo Subianto yang pada saat itu bergabung dalam Kopassus diturunkan ke Timor Timur dan memainkan peran penting dalam menentukan dan menjalankan strategi operasi militer non-konvensional sehingga penjajahan tersebut terlihat seperti konflik horizontal dan tentara republik adalah pihak yang berusaha mendamaikan situasi di sana.

Baca juga: Prabowo, Kopassus dan Timor Timur

Pasca sejumlah operasi militer yang dijalankan oleh tentara republik di Timor Timur, dilaksanakan referendum yang juga tidak sepenuhnya netral. Pemerintah Indonesia menggunakan beragam pendekatan untuk mendorong penduduk lokal menyatakan persetujuannya bergabung sebagai bagian dari republik. Kemudian pada perjalanannya, Timor Timur tidak lain menjadi salah satu daerah yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Orde Baru yang mendudukkan kekuasaannya dengan kecenderungan Jawa-sentris. Status DOM juga tidak kunjung dicabut oleh pemerintah Indonesia, sehingga tentara republik masih berkeliaran di Timor Timur untuk menghabisi kelompok-kelompok yang dianggap sebagai gerakan separatis. Situasi tersebut kembali menguatkan keinginan masyarakat Timor Timur untuk memerdekakan diri sebagai negara tunggal.

Sampailah kita pada tahun 1991 yang tercatat salah satu momentum paling bersejarah dalam perjalanan Timor Timur, baik sebagai salah satu provinsi di Indonesia ataupun sebagai sebuah negara. Pada Oktober 1991, sekelompok delegasi dari PBB akan didatangkan ke Timor Timur untuk mengkaji kasus pelanggaran HAM di daerah tersebut. Pemerintah Indonesia menolak kedatangan delegasi tersebut, yang kemudian memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat. Pada demonstrasi yang digerakkan oleh para aktivis HAM, salah seorang pemimpin gerakan kemerdekaan Timor Timur, SebastiĆ£o Gomes, tewas ditembak oleh tentara Indonesia. Satu bulan kemudian, dilaksanakan upacara pemakaman Gomes di makam Santa Cruz yang dihadiri oleh para pendukung gerakan kemerdekaan Timor Leste. Di tengah-tengah arak-arakan, dibentangkan bendera Timor Leste oleh para pelayat. Hal tersebut memicu konflik dengan tentara Indonesia yang turut berjaga.

Baca juga: Produksi Narasi Heroisme oleh Institusi Museum

Konflik tersebut berujung dengan penembakan massal para pendukung gerakan kemerdekaan oleh tentara Indonesia, menewaskan sekitar 250 orang. Di samping itu, para jurnalis dari luar negeri, antara lain Amy Goodman, Allan Nairn, dan Max Stahl juga terkepung dalam situasi tersebut. Bahkan tulang tengkorak Nairn sempat mengalami retak saat ia berusaha melindungi Goodman dari pukulan tentara. Rekaman video Stahl yang berhasil diselundupkan dan ditayangkan di media massa luar negeri menjadi harta karun berharga dari peristiwa yang terus dibungkam oleh pemerintah Indonesia ini. Dan sejak 1999, dengan dikabulkannya permintaan untuk membentuk negara sendiri oleh B.J. Habibie, masyarakat Timor Timur tidak lagi harus memperingati Hari Pahlawan dengan trauma yang menjalar dalam benak mereka.

Namun di kalangan masyarakat Indonesia sendiri peristiwa tersebut hanya diingat oleh beberapa orang yang mau mengingatnya. Buku-buku mata pelajaran Sejarah untuk pelajar seingat saya pun melewatkan pembahasan tentang peristiwa pembunuhan massal Santa Cruz, seakan hal tersebut tidak pernah menjadi bagian dalam linimasa sejarah Indonesia. Pada saat yang sama, narasi kepahlawanan yang diangkat pada Hari Pahlawan masih juga belum sepenuhnya bergeser, masih berputar pada peran besar yang dimainkan oleh pasukan tentara sebagai pelindung masyarakat. Kita belum dibuat ingat bahwa pahlawan itu jugalah yang menggelorakan penjajahan dan menumpahkan tangis di tanah air kesatuan Republik Indonesia ini.