Setelah pengesahan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 yang berbuntut dengan demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia, DPR kembali merancang RUU lain yang juga mendapatkan respon keras dari masyarakat, yakni RUU Larangan Minuman Beralkohol. Pengusulan dan penyusunan RUU tersebut disebut-sebut didasarkan pada satu harapan atau cita-cita, yakni “demi ketertiban negara.”

Foto: Harian Jogja

Wacana tentang ketertiban negara tentu saja bukanlah hal baru dalam sejarah politik dan sosial modern Indonesia. Meskipun Suharto secara umum dikenal lebih aktif dan gencar dalam mencanangkan wacana “ketertiban dan stabilitas” negara, sebenarnya upaya-upaya untuk mengatur pilihan-pilihan hidup warga negara demi tercapainya gagasan tersebut sudah berlangsung sejak pemerintahan Sukarno.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Pertanda Ekonomi Fasisme

Di tengah upaya keras Sukarno untuk menjadikan Indonesia yang baru seumur jagung menjadi negara berdikari secara ekonomi dan politik, terjadi sejumlah upaya penertiban yang dilakukan melalui penerapan pasal dengan skala hukum nasional. Salah satu pasal tersebut adalah SK No. 167/PROMOSI/1954 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental Peninjauan Kepercayaan-kepercayaan di dalam Masyarakat (Panitia Interdep Pakem) yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.

Pasal tersebut disahkan sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan praktik-praktik pernikahan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat di Indonesia. Pemerintah pada saat itu menganggap praktik pernikahan yang dilakukan sejumlah masyarakat adat tidak berkesesuaian dengan aturan pernikahan yang berlaku di agama-agama resmi seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Pengesahan pasal tersebut rupaya berbuntut pada represi terhadap praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat lokal, tidak hanya terbatas pada pernikahan. Hal tersebut dirasakan oleh masyarakat adat di Mentawai yang memegang kepercayaan lokal Arat Sabulungan.

Pemerintah Sumatera Barat dan pemerintah Padang Pariaman menginisasi Rapat Tiga Agama yang melibatkan perwakilan dari agama Islam, Kristen, dan Arat Sabulungan. Rapat tersebut digelar untuk membinasakan Arat Sabulungan dengan Surat Keputusan No.167/PROMOSI/1954 sebagai dasar hukum. Akhirnya diputuskan Arat Sabulungan perlu dihapuskan dari tanah Mentawai, dan para penduduk lokal diharuskan untuk berpindah kepercayaan dan memilih salah satu agama resmi. Upaya pemberantasan kepercayaan Arat Sabulungan memberikan imbas yang besar terhadap praktik-praktik kebudayaan lokal. Pemerintah melarang sejumlah praktik yang telah menjadi tradisi dan identitas lokal masyarakat Mentawai, seperti titi’ atau tato tubuh, memanjangkan rambut bagi pria, dan meruncingkan gigi.

Tindakan pemerintah atas sejumlah bentuk ekspresi tersebut dapat dikaitkan dengan salah satu agenda utama Sukarno sebagai pemimpin utama Indonesia, yakni penentuan karakter dan jati diri sebagai bangsa yang baru merdeka. Jati diri tersebut rupanya berangkat dari gagasan ketertiban dan kenormalan (bahwa tubuh yang normal adalah yang tidak bertato) yang tidak dikaji secara cukup kritis.

Baca juga: Negara Kesatuan Preman

Represi terhadap tato dan rambut gondrong berlanjut sampai ke Orde Baru, bahkan skalanya meluas. Tidak hanya tato sebagai bagian dari praktik ritual kepercayaan lokal, tato secara umum dikorelasikan secara serampangan dengan praktik premanisme yang mengganggu ketertiban masyarakat. Bahkan tentu kita tidak bisa lupa dengan peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) yang terjadi di tahun 1980-an dan banyak menewaskan laki-laki berambut gondrong dan bertato. Gagasan keamanan dan stabilitas negara yang diwujudkan melalui pengaturan atas tindakan dan pilihan individu dan kelompok masyarakat diamplifikasi secara masif oleh pemerintah Orde Baru.

Tumbangnya Suharto menandai suatu babak baru dalam sejarah politik dan sosial Indonesia, menerbitkan harapan akan kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat. Tetapi sejumlah pengamat dan masyarakat umum telah mendapati dan bahkan mengalami sendiri tindakan-tindakan represif yang dilakukan negara terhadap bentuk-bentuk pemikiran, perilaku, ekspresi oleh warga negara.


Khusus untuk RUU Larangan Minuman Beralkohol, Indonesia tentu bukan negara pertama yang ingin mengatur konsumsi minuman beralkohol. Bahkan Amerika Serikat juga pernah mengalami masa-masa penuh perdebatan terkait batas usia minimal untuk mengonsumsi minuman beralkohol pada periode tahun 1970–1980-an. Perdebatan nasional terkait batas usia minimal konsumsi alkohol didasarkan pada tingkat kecelakaan jalan raya yang dialami oleh masyarakat Amerika berusia 18–20 tahun karena pengaruh alkohol.

Pada saat itu, masyarakat Amerika turut berperan aktif dalam proses perancangan undang-undang federal yang mengatur batas usia minimal konsumsi minuman beralkohol. Salah satunya adalah perkumpulan perempuan yang merupakan para ibu dari korban kecelakaan jalan raya karena penyalahgunaan minuman beralkohol. Proses panjang tersebut akhirnya menghasilkan aturan yang membatasi usia minimal konsumsi minuman beralkohol adalah 21 tahun.

Sementara itu, wacana penyusunan RUU yang melarang konsumsi, distribusi, dan penyimpanan minuman beralkohol oleh DPR sebenarnya bukan hal baru. UU larangan minuman beralkohol pertama kali diusung pada tahun 2009, namun tidak berhasil disahkan. RUU tersebut dibahas lagi pada periode 2014 dan 2019, yang sempat menghasilkan pelarangan penjualan minuman berkadar alkohol di minimarket sejak tahun 2015. Pengusulan RUU Larangan Minuman Beralkohol pada 2020 ini dilakukan oleh fraksi PPP, PKS, dan Partai Gerindra. Di samping itu, beberapa pasal dalam KUHP yakni Pasal 300, 492, 493, dan 536 juga menyinggung tentang penyalahgunaan alkohol dalam kasus-kasus kejahatan.

Baca juga: Strategi Taktis Aparat Keamanan

Tindak kejahatan selalu dijadikan sebagai alasan oleh DPR perlu diterapkannya undang-undang yang melarang konsumsi alkohol. Pada kenyataannya, belum banyak penelitian yang dapat menyimpulkan secara definitif adanya relasi kausal dari penyalahgunaan minuman beralkohol dengan tindak kejahatan di Indonesia. BAP yang diterbitkan untuk penyidikan kasus kriminal yang ditengarai terjadi karena konsumsi minuman beralkohol pun selama ini hanya terfokus pada bentuk tindakan kriminal yang dilakukan tersangka. Tidak ada penyebutan spesifik dari penyalahgunaan minuman beralkohol yang ditengarai menjadi sebab dari terjadinya suatu tindakan kriminal.

Di samping itu, RUU yang diusung kembali oleh DPR tersebut, yang difokuskan pada “pelarangan” dan bukan “pengaturan”–layaknya batas usia minimal konsumsi minuman beralkohol, mengindikasikan dengan jelas kecenderungan represif atas masyarakat. Tanpa data yang jelas, menyatakan konsumsi alkohol menyebabkan tindakan kejahatan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tuduhan gegabah dan sarat kepentingan pemertahanan kekuasaan terkait tato dan rambut gondrong yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Pada dasarnya, dan mungkin lumrah saja, jika manusia ingin hidup dalam suasana damai dan tertib. Tetapi sebagai warga negara, kita tetap perlu kritis dalam menyikapi wacana-wacana yang digulirkan oleh pemerintah; benarkah penguasa memang menginginkan masyarakatnya hidup dalam ketertiban, atau mereka sebenarnya hanya ingin kekuasaan mereka melenggang dengan tertib, tanpa disrupsi?