Jika dianalisis dari kacamata sosial sejarah, masyarakat kita ini seakan tidak pernah berhenti dari penjajahan. Kita bisa membaca kisah seorang Minke yang dibuat oleh Pramoedya Ananta Toer atau cerita percintaan Hanafi dan Corrie di pembuka Salah Asuhan tentang perbedaan kelas sosial yang memisahkan kaum ‘barat’ dengan kaum ‘pribumi’. Pada masa kolonial itu dikenal sebutan atau julukan berkonotasi negatif untuk merujuk inferioritas orang-orang asli kelahiran Indonesia, yakni ‘dasar inlander!’

Sekarang memang umpatan tersebut tidak lagi dipakai, karena secara konstitusi negara kita sudah bebas dari penjajahan bangsa barat. Namun yang saya maksud dari kalimat pembuka tulisan ini adalah penjajahan dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Sadar atau tidak kita masih sering mendengar atau bahkan kita sendiri mengatakan ‘dasar cina!’ atau dalam lingkungan masyarakat Jawa seringkali dikenal ‘dasar singkek!’ untuk merujuk pada suatu golongan tertentu, yakni mereka dengan kulit putih, mata sipit, dan nama yang tidak ‘ng-Indonesia’.

Ampas Kopi Orde Baru

Penjajahan yang ada sekarang dalam hemat saya merupakan sebuah ampas dari apa yang terjadi di rezim pemerintahan sebelumnya, yakni Orde Baru. Metafor ini tentu bukan sekedar kebetulan, karena menurut saya fenomena ini sama seperti saat kita menyeduh kopi. Di zaman Orde Baru, bubuk kopi dimasukkan ke dalam gelas kemudian air panas dituang ke dalam wadah tersebut, selanjutnya diaduk dan dinikmati. Diminum sampai habis air kopinya yang nikmat itu dan hanya tersisa ampasnya saja. Ampas tersebut yang kemudian dirasakan oleh masyarakat yang dilahirkan atau menjalani takdir hidupnya sebagian besar pada rezim Reformasi. Beberapa dari mereka mungkin tidak terlalu paham dengan kopi yang pernah dituangkan tersebut, mereka seperti tukang pencuci piring yang hanya mendapatkan ampas dan sisa dari suatu hidangan.

Air kopi yang panas dan enak yang saya maksud di atas adalah kepentingan politik yang dinikmati oleh penggerak rezim Orde Baru. Kita mengenal apa yang disebut dengan naturalisasi (baca: sentimen negatif) untuk masyarakat dengan keturunan Tionghoa yang hidup di Indonesia. Pada masa itu, dengan anehnya rezim Orde Baru menggalakkan penggantian kosa kata “Tionghoa” dan “Tiongkok” yang sebelumnya sudah menjadi kosakata umum dan sehari-hari menjadi “Cina”. Dan celakanya, “Cina” dalam hal ini disisipi dengan konotasi negatif dan merendahkan. Disebutkan bahwa cikal bakal semua sentimen negatif terhadap Tionghoa berasal dari Seminar Angkatan Darat (AD) pada Agustus 1966 yang mengatakan “untuk menunjukkan kemarahan rakyat Indonesia terhadap campur tangan RRC”. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa diskriminasi terhadap etnik Tionghoa dijadikan kendaraan bagi pemerintah Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya.

Lalu kita sekarang -terutama generasi Y- yang mungkin sebagian lahir di penghujung masa kekuasaan Orde Baru dan sebagian lagi sepenuhnya menjadi ‘anak reformasi’ adalah penikmat dari ampas yang kopinya sudah dinikmati oleh pemimpin Orde Baru selama tiga dekade. Kita masih mengenal diskriminasi sosial tersebut dengan mengganggap kaum Tionghoa bukan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sehingga pantas untuk dibedakan, namun ironisnya kita tidak menikmati keuntungan apa pun dari tindakan tersebut. Sehingga dalam hal ini terdapat pewarisan dan juga penurunan tahta suatu perilaku sosial, yakni dari orde pemerintahan sebelumnya dan kini masuk ke dalam lingkaran masyarakat, tidak lagi berangkat dari atas yakni penguasa namun berkembang di bawah yaitu lingkungan sekitar.

Apa Dosa Menjadi Tionghoa?

Kita harusnya sering-sering bertanya hal seperti ini sebelum menyalahkan -hampir tanpa sadar- kemampuan intelektual atau material etnis Tionghoa. Kenapa serangan tersebut terlalu gencar pada satu etnis tersebut -walaupun kita juga sering mendengar ‘dasar Arab!’- sampai merambah pada hal-hal yang bersifat formal seperti identitas pribadi dan status warga negara. Sekali lagi, dimulai sejak rezim Orde Baru, masyarakat etnis Tionghoa dipaksa mengganti identitas pribadi mereka, yakni nama. Beberapa dari mereka memang memiliki nama yang berasal dari bahasa Mandarin, walaupun mereka lahir di Indonesia dan berbahasa ibu Bahasa Indonesia. Peraturan naturalisasi nama tersebut jangan dipikir hanya berlaku pada masyarakat biasa, namun juga orang-orang dengan persona dan pengaruh besar seperti atlet-atlet bulu tangkis Tan Joe Hok atau bahkan Susi Susanti.

Tan Joe Hok yang berhasil menyabet juara All England 1959 untuk Indonesia menyatakan bahwa ia sempat mengalami pergulatan batin saat diminta (baca: diwajibkan) untuk mengganti namanya menjadi lebih ‘ng-Indonesia’ dan melepaskan semua unsur Tionghoanya. Setelah menimbang beberapa hal, akhirnya Tan Joe Hok memilih Hendra Kartanegara sebagai nama barunya, dengan alasan masih ada unsur ‘Tan’ di sana. Hal serupa terjadi pada atlet bulu tangkis lain yang berhasil membawa nama Indonesia di turnamen luar negeri seperti Ang Tjin Siang menjadi Muljadi. Di samping itu dikenal juga Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang harus dimiliki oleh penduduk etnis Tionghoa untuk menjamin status warga negara mereka sebagai orang Indonesia. Sedangkan Susi Susanti yang namanya dielu-elukan bersama Alan Budikusuma sebagai atlet Indonesia pemenang Olimpiade Barcelona 1992 juga mengalami diskriminasi dalam mengurus perizinan pernikahan. Susi Susanti mengaku kesulitan yang dialaminya untuk mendapatkan SBKRI dan akhirnya memutuskan untuk ‘curhat’ di muka publik tentang permasalahan tersebut. Fenomena diskriminasi tersebut, pada saat yang sama dijadikan lahan empuk untuk memeras etnis Tionghoa.

Ada Apa dengan Tionghoa?

Dalam menjawab pertanyaan ini, izinkan saya membuat paralel pada diskriminasi yang diberikan pada etnis Tionghoa dengan tuduhan sepihak yang ditujukan pada para tahanan politik Orde Baru, didasarkan pada alasan bahwa keduanya merupakan suatu teknik yang digunakan pemerintah rezim kala itu untuk memperkuat kekuasaannya. Ada suatu isu mendasar, yakni anti-komunisme, yang saya pikir menjadi alasan untuk menghalalkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan kekerasan terhadap mereka yang dituduh sebagai antek PKI dan kelompok afiliasi lain. Pemerintah Orde Baru menjadikan komunisme -yang memang secara ideologis merupakan aspek politik kuat di Cina- sebagai identitas yang menempel pada etnis Tionghoa: perusak stabilitas negara, pengkhianat agama, anti-Pancasila; kemudian menerapkan nilai anti Tionghoa dan anti komunis dengan topeng kedaulatan negara untuk memperkuat kekuasaan imperialis dan diktator pemerintah Orde Baru. Sehingga pertanyaan ‘ada apa dengan Tionghoa?’ tidak perlu dijawab selain dengan pertanyaan lain ‘ada apa dengan pemerintah Orde Baru?’

 

Sekali lagi, sebagai masyarakat penikmat ampas kopi rezim sebelumnya, kita sebenarnya diberi pilihan untuk mencuci ampas tersebut atau terus meminumnya sampai mulut bahkan isi tubuh kita kotor dengan sampah tersebut. Kita perlu berkaca sebelum mengagungkan diri sendiri hanya karena warna kulit dan mata yang lebar. Harusnya sikap dan pemikiran karatan disapu oleh gelombang sejarah dan penjajahan sosial berhenti sampai kopi itu habis.