Suara-suara kekecewaan memenuhi ruang-ruang dunia maya, beberapa diikuti dengan tuntutan agar Menteri Agama Fachrul Razi dicopot dari jabatannya. Keputusannya untuk memperpanjang izin organisasi Front Pembela Islam (FPI) menuai kecaman publik. Fachrul Razi berpendapat FPI telah menyatakan kesediaannya untuk patuh pada Pancasila. Pancasila pun –sekali lagi– menjadi tolok ukur untuk menentukan nasib sebuah organisasi atau kelompok. Namun apakah Pancasila memang masih relevan untuk dijadikan sebagai tolok ukur?

Saya selipkan ‘sekali lagi’ pada paragraf sebelumnya karena FPI bukan satu-satunya organisasi di Indonesia yang harus menjalani “uji kelayakan”. Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok-kelompok underbow-nya merupakan contoh paling jelas, dan mungkin yang paling bersejarah berkaitan dengan hal ini. Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai kuda berpelana emas yang ditungganggi dengan gagah berani sambil menebas kepala orang-orang yang dituduh telah melukai kuda tersebut.

Memasuki era Reformasi, harus diakui popularitas Pancasila menurun drastis. Tidak ada lagi program-program pemerintah yang secara langsung bertujuan mengindoktrinasi masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila yang sebelumnya dilakukan dengan P4 atau Ekaprasetia Pancakarsa. Kebebasan berkumpul dan berpendapat menjadi euforia yang dirasa perlu dirayakan, dan tentunya pada dasarnya boleh dirayakan oleh siapa saja, termasuk di antaranya kelompok-kelompok agama.

Sejarah perkembangan organisasi Islam di Indonesia tidak bisa dikatakan sepenuhnya mulus. Sebelum PKI akhirnya diberangus–sampai ke akar-akarnya–Partai Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) harus mundur dari pertarungan politik setelah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Sukarno. Masyumi bubar setelah terjadi beberapa letupan pemberontakan yang dilakukan PRRI. Penghabisan massal atas PKI dan kelompok-kelompok lain yang berafiliasi dengan partai tersebut selama Orde Baru tidak memberikan ruang yang lebih luas secara substansial kepada kelompok-kelompok Islam. Hal tersebut dikarenakan hal yang telah disebutkan di atas, yakni menjadikan Pancasila sebagai kuda emas, sehingga baik komunisme maupun Islamisme dianggap sebagai ancaman terhadap nasionalisme.

Kelompok-kelompok gerakan Islam menemukan ruang yang jauh lebih luas dengan jatuhnya Orde Baru, sementara paham komunisme secara umum masih dianggap sebagai musuh bersama. FPI terbentuk pada Agustus 1998, tidak lama setelah Suharto terguling dari kursi kekuasaannya dengan dukungan elit politik dan golongan aparat kepolisian dan tentara. Pada awal kemunculannya, FPI tampil sebagai kelompok agama yang mengarah pada puritanisme. Mereka sering melakukan razia ke tempat-tempat hiburan seperti bar atau warung makan yang buka di siang hari saat bulan Ramadhan. FPI memosisikan dirinya sebagai organisasi Islam yang “berbeda” dari kelompok-kelompok Islam lain yang telah berkembang lebih lama di Indonesia yang cenderung toleran terhadap perbedaan pendapat dan pelaksanaan ritual agama sehari-hari.

Baca juga: Tunduk terhadap Kelompok Fundamentalis?

Kecenderungan puritanisme FPI semakin terlihat melalui aksi persekusi yang mereka lakukan terhadap kelompok agama Islam lain yang berkembang di Indonesia, yakni Ahmadiyah. Persekusi yang terjadi pada 2011 tersebut terjadi di beberapa daerah seperti Bogor, Banten, Lombok, Tasikmalaya, Parung, dan Garut. Aksi tersebut mengindikasikan dengan jelas posisi FPI sebagai organisasi Islam di Indonesia. Mereka tidak ingin memberikan ruang bagi kelompok agama Islam lain yang dianggap tidak memiliki keseragaman paham dengan FPI. Tindakan yang bersifat sporadis tersebut juga membuktikan semakin kuatnya basis massa FPI memasuki satu dekade berikutnya semenjak reformasi.

Selanjutnya, FPI semakin menguasai ruang publik dan wacana. Organisasi tersebut masuk ke sela-sela pertarungan elit politik dengan menjadikan agama sebagai tameng dan sekaligus senjata. Kasus yang paling terkenal adalah protes besar-besaran terhadap Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada tahun 2012 yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu, Ahok menyentuh ranah skriptural yang pada akhirnya dijadikan bumerang oleh FPI untuk menyerangnya baik. Momentum tersebut dapat dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam upaya FPI merebut dukungan dan ruang publik di Indonesia.

Baca juga: Alienasi Religi dan Intoleransi

FPI pun semakin dikenal sebagai salah satu organisasi Islam di era Reformasi yang memiliki agenda pendirian negara Islam. Cita-cita tersebut sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah modern Indonesia, karena sebelumnya sudah pernah disuarakan dengan kencang oleh kelompok-kelompok Islam pendahulunya, termasuk salah satunya Darul Islam (DI). Masyarakat mulai terlihat gusar dan khawatir dengan pergerakan FPI dan berharap pemerintah akan melakukan tindakan tegas untuk menghentikan pergerakan organisasi tersebut.


Kemunculan nama Fachrul Razi sebagai menteri agama di Kabinet Maju 2019–2024 menuai banyak komentar. Ia merupakan menteri agama dengan latar belakang militer kedua setelah Letjen Alamsjah Ratu Prawiranegara yang menduduki posisi tersebut pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983). Pada satu sisi, Fachrul Razi dianggap tidak memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan di bidang agama. Sementara itu, di sisi lain, ia digadang-gadangkan akan menjadi sosok yang dapat menghentikan pergerakan kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara berbasis aturan agama atau syaria.

Kemudian tiba-tiba masyarakat seakan dibuat kecewa setengah mati setelah terdengar kabar bahwa Fachrul Razi akan mempertimbangkan perpanjangan izin organisasi FPI. Fachrul Razi berdalih kelompok tersebut telah menunjukkan “niat baik” untuk menjadikan Pancasila sebagai azas dasar organisasi, bukan lagi konsep negara Islam. Pancasila pun muncul kembali ke permukaan, setelah beberapa tahun terakhir tidak terlalu sering diperbincangkan. Saya pun mulai mempertanyakan masih relevankah Pancasila saat ini untuk dijadikan tolok ukur atau jaminan keamanan dan kesejahteraan masyarakat umum.

Baca juga: Mengenal Orde Baru: Hari Kesaktian Pancasila

Seperti yang sempat saya singgung, Pancasila sudah pernah dijadikan tameng untuk membenarkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya sendiri. Pancasila sebagai sebuah konsep telah terbukti tidak kebal dari kepentingan politik dari pemimpin yang sedang menduduki kursi kekuasaan, atau golongan yang mendominasi. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin jika kemudian Pancasila dimanfaatkan oleh FPI sebagai payung untuk berteduh dari protes publik atau bahkan ancaman pembubaran dari pemerintah.

Daripada memertahankan Pancasila sebagai tolok ukur semacam itu, akan lebih strategis untuk mengevaluasi FPI atau ormas-ormasi lain menggunakan data-data berbasis empiris. Data tersebut berkaitan dengan kerugian yang dialami negara atau masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi yang berkaitan dengan pergerakan kelompok tersebut. Saya berpendapat persekusi terhadap Ahmadiyah yang dilakukan oleh FPI memiliki hubungan dengan peristiwa kekerasan kultural berbasis perbedaan agama yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya, walaupun argumen ini tentu perlu pembuktian lebih lanjut. Tetapi yang ingin saya tekankan dalam hal ini adalah bukti-bukti empiris akan menghasilkan hasil evaluasi yang lebih kontekstual untuk menindaklanjuti sebuah organisasi.

Pada saat yang sama, Pancasila telah menjadi mitos pemersatu yang menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, biarkan Pancasila menjalankan tugasnya sebagai mitos tersebut tanpa perlu lagi menjadi penentu atas kasus-kasus yang bersifat lebih nyata.