Situasi yang dihadapi Indonesia akibat pandemi Covid-19 belum juga membaik, jika dapat dikatakan semakin menantang. Peningkatan kasus positif, aktif, bahkan jumlah pasien yang meninggal terus terjadi paling tidak sejak penghujung Juni lalu. Pemerintah pusat pun merespons situasi tersebut dengan instruksi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, agaknya sulit untuk mengatakan kita telah berhasil “mengendalikan” penularan virus ataupun penanganannya. Yang kemudian menarik untuk dibaca lebih lanjut adalah bagaimana kita saling membaca satu sama lain, saling menuding satu sama lain. 

Semua dari kita agaknya sudah sepakat bahwa pandemi global saat ini bukan hanya tentang isu kesehatan publik. Aturan-aturan yang diterapkan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan virus telah memberikan dampak terhadap aspek-aspek lain dalam kehidupan pribadi maupun sosial manusia abad 21 dengan segala hasrat, kebutuhan, dan tuntutannya. Terkait dengan hal tersebut, sebenarnya kita sedang dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan etika yang selama ini mungkin luput atau sengaja dilewatkan. Terlepas dari segala retorika dan praktik “saling” dan kebersamaan menghadapi situasi krisis, kita tidak bisa berpura-pura mengatakan relasi sosial manusia saat ini sedang baik-baik saja. Di samping pembatasan dan jarak fisik yang secara sistematis menjadi bagian dari aturan, terdapat jarak etika yang mungkin sepenuhnya tidak kita sadari.

Keberjarakan etika antar individu atau kelompok di masa krisis global ini ditunjukkan dari kecenderungan saling menuding dan menjatuhkan tuduhan atas siapa yang semestinya bertanggung jawab atas situasi yang tengah terjadi. Masyarakat secara umum menuding pemerintah tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengatasi krisis kesehatan publik. Pada saat yang sama, tidak jarang satu kelompok menuding kelompok lain yang dianggap tidak menerapkan aturan protokol kesehatan. Kemudian, pemerintah juga terus menekankan penerapan aturan-aturan turunan dari kebijakan protokol kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Baca juga: Pandemi dan Komunikasi Sains

Skenario serupa terjadi berkenaan dengan distribusi vaksin. Prioritas menjadi perdebatan yang tidak mudah ditemukan jawabannya–jika ada. Selain petugas pelayan kesehatan, perdebatan terus berlangsung terkait siapa yang “lebih pantas” mendapatkan vaksin terlebih dulu, khususnya dalam konteks Indonesia dengan jumlah penduduk dan ketimpangan kelasnya yang cukup mencolok. Beberapa anggota masyarakat tidak sepakat dengan siapa-siapa yang ditentukan oleh pemerintah sebagai prioritas penerima vaksin. Namun, jika ditanya siapa yang semestinya menjadi prioritas, jawaban terlalu beragam, atau bahkan terbata untuk menentukannya. Pada dasarnya memang tidak mudah untuk menentukan siapa pantas diselamatkan terlebih dahulu, apakah para lansia dengan kondisi klinis yang lebih rentan, atau kelompok usia lebih muda yang beberapa di antaranya masih harus bergerak di luar rumah untuk mencari penghidupan?

Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah apakah ada satu tindakan yang tepat? Sepanjang satu setengah tahun kita mungkin dihantui dengan beragam pertanyaan etis: tepatkah untuk mendikte tindakan orang lain, membatasi ruang gerak orang lain, mendahulukan pemulihan ekonomi daripada kesehatan? Pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab dengan satu pernyataan iya atau tidak, karena selama ini kabar dan fakta terus bergerak, sementara manusia pada dasarnya tidak bisa membuat keputusan berdasarkan sesuatu yang tidak ia ketahui. Kita hanya bisa menentukan suatu keputusan dan menilainya sebagai hal yang tepat atau tidak karena ada situasi pendahulu.

Apa yang dikenal dengan konsekuensialisme, yakni menentukan keputusan berdasarkan pertimbangan konsekuensi apa yang akan muncul, tidak mudah untuk kita terapkan dalam menentukan suatu keputusan atau bahkan sekadar menilai apakah suatu keputusan tepat atau tidak karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Tanpa disadari, setiap hari sebenarnya kita menerapkan konsekuensialisme; kita akan bangun tidur jam 5 pagi setelah kemarin atau seminggu sebelumnya mengalami konsekuensi datang terlambat ke tempat kerja karena bangun jam 6 pagi, dan hal-hal sederhana lain. Namun, ini sulit terjadi dalam konteks pandemi Covid-19 sebagai sebuah pandemi global yang terjadi di tengah situasi dunia yang telah mengalami intervensi manusia sedemikian rupa sehingga terjalin dalam satu konektivitas yang rasanya tidak mungkin lagi untuk dibongkar.

Baca juga: Wabah, Ekonomi, dan Kelas

Pemerintah dan pembuat kebijakan di seluruh dunia telah mencoba beragam pendekatan untuk mengatasi situasi di daerah masing-masing. Pada kenyataannya, suka atau tidak, semua aturan dan kebijakan tersebut tidak dibuat berdasarkan pengetahuan yang cukup dan stabil. Penelitian yang terus dilakukan terhadap pilihan-pilihan penanganan, mulai dari yang bersifat klinis atau berdasarkan tindakan (behavioral) memang cukup untuk memberikan pertimbangan yang valid. Namun, dalam hal ini kita berbicara tentang kecukupan pengetahuan di masa lalu yang bisa kita kunjungi kembali untuk mengambil keputusan di saat ini. Kekurangan tersebutlah yang menjadikan hampir segala hal yang kita lakukan sebenarnya bersifat “coba-coba”.

Meskipun begitu, kita juga perlu menyadari bahayanya jatuh pada relativisme etika. Adalah suatu kecelakaan untuk mengatakan semua hal yang kita upayakan dan lakukan sebagai sesuatu yang valid dan bisa berlaku untuk semua konteks, baik demografis maupun saintifik. Tidak semua hal yang membantu atau bahkan berhasil di negara lain bisa diterapkan di Indonesia. Meskipun begitu, tetap ada beberapa keputusan yang secara pasti dapat dikatakan sebagai hal yang salah.

Dalam hal ini, saat kita tidak memiliki cukup pengetahuan untuk menerapkan konsekuensialisme dan berupaya menghindarkan diri dari terjebak pada relativisme etika, paling tidak kita bisa berusaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang jelas salah secara moral, seperti misalnya membuat atau menyebarkan berita yang salah atau tidak berbasis, membuat orang di sekitar kita semakin kesulitan di tengah kondisi yang penuh tantangan, atau menutup diri dari kesadaran akan beberapa privilese yang mungkin bisa kita nikmati saat ini. Kita perlu menjaga ruang kritik tetap ada sebagai tempat bagi masyarakat mengingatkan pemerintah, pemerintah mengingatkan masyarakat, dan masyarakat mengingatkan sesamanya, tapi pertimbangan etis perlu dijadikan sebagai pijakan yang kuat. Pada akhirnya, iktikad baik yang didasarkan pada bukti-bukti yang relevan sebagai dasar merupakan titik tengahnya, karena pencarian yang masih akan berlangsung ini semestinya tidak menjadi ring tinju dengan keselamatan dan nyawa sebagai taruhannya.