Pasca kerusuhan yang terjadi di Gedung Kongres Capitol Hill, Washington DC. pada 6 Januari lalu, Presiden Donald Trump harus menghadapi sidang pemakzulannya yang kedua pada 9 Februari 2021 setelah pemakzulan pertama yang dilayangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 18 Desember 2019. Donald Trump menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika yang dimakzulkan sebanyak dua kali.

Trump telah lama dikenal sebagai sosok kontroversial karena ucapan, tindakan, dan keputusannya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai presiden. Sebelum menduduki jabatan presiden ke-45 Amerika Serikat, ia merupakan seorang pengusaha dan publik figur dunia hiburan yang dilaporkan beberapa kali pernah melakukan pelecehan seksual kepada sejumlah perempuan. Kemudian dengan diusung oleh Partai Republik, Trump berhasil mengalahkan lawannya, Hillary Clinton, pada Pemilu Presiden 2016. Sejumlah pihak sejak awal sebenarnya telah menyampaikan pandangan kritisnya karena mencurigai kemenangan tersebut diperoleh melalui cara-cara kotor. Tetapi Trump pada kenyataaannya memang tetap melenggang di singgasana dan melancarkan sejumlah tindakan yang mengubah Amerika di mata masyarakatnya sendiri atau pun negara lain.

Sebut saja di antaranya pendirian Tembok Trump di perbatasan Amerika-Meksiko dan aturan lain terkait imigrasi dan pengungsi; pencabutan Patient Protection and Affordable Care Act atau hukum federal tentang bantuan dana kesehatan yang disahkan oleh Obama; menyatakan Amerika Serikat keluar dari Persetujuan Paris; dan membentuk pasukan keamanan khusus untuk menjaga law and order menurut versinya. Di samping itu, hubungan Amerika dengan sejumlah negara, khususnya daerah-daerah konflik di Timur Tengah terus memburuk selama kepemimpinan Trump. Ucapan dan tindakan kontroversial tersebut masih ia tunjukkan di penghujung kepemimpinannya, bahkan saat telah dinyatakan kalah dari Joe Biden pada Pemilu 2020.

Dalam pidatonya pada 6 Januari 2021, Trump masih menyatakan diri sebagai pemenang dan menuduh hasil perhitungan yang menunjukkan Biden mendapatkan suara lebih banyak tidak lebih dari kepalsuan. Kerusuhan yang terjadi di Gedung Capitol menyusul pidato tersebut menjadi salah satu momentum bersejarah Amerika Serikat, mengingat betapa bermaknanya gedung tersebut dalam konstelasi gagasan demokrasi dan nasionalisme Amerika para penduduknya. Massa yang datang ke Gedung Capitol didominasi oleh pendukung Trump dan menyuarakan aspirasi serupa, bahwa Trump adalah pemenang dari Pemilu Presiden 2020 dan telah terjadi kecurangan dalam proses perhitungan suara.

Baca juga: Sisi Gelap Pemilihan Umum

Kedua pemakzulan yang dilayangkan DPR Amerika Serikat berkaitan dengan dua momentum pemilu presiden di tahun 2016 dan 2020 yang mengawali dan menggulingkan kekuasaan Trump. Pemakzulan pertama diusulkan setelah adanya laporan whistleblowing tentang penyalahgunaan wewenang oleh presiden dan terkuaknya rekaman panggilan telepon antara Trump dengan presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rekaman tersebut membuktikan Trump melakukan koersi kepada Zelensky untuk menyebarkan informasi palsu tentang partisipasi Rusia dalam kemenangan Trump pada Pemilu 2016 dan melakukan penyidikan terhadap Joe Biden dan putranya, Hunter Biden, untuk mempersenjatai kampanyenya pada Pemilu 2020. Trump mengancam akan mencabut bantuan dana militer Amerika untuk Ukraina jika Zelensky menolak perintah tersebut. Sementara itu, pemakzulan kedua untuk Trump didasarkan pada perannya untuk memicu kerusuhan di Gedung Capitol. Transkrip pidato dan rekaman video peristiwa kerusuhan menguatkan dakwaan bahwa Trump memang berada di balik kejadian tersebut untuk mengacaukan proses perpindahan kekuasaan dari tangannya ke Biden.

Sepanjang sejarah Amerika, Trump merupakan presiden ketiga yang pernah menghadapi pemakzulan setelah Andrew Johnson pada 1868 dan Bill Clinton pada 1998. Gagasan mendasar dari pemakzulan adalah penyalahgunaan wewenang oleh seorang pemegang kekuasaan. Sidang pemakzulan akan digelar oleh Senat untuk menentukan kebersalahan dari terdakwa, dan pemberhentian dari jabatan menjadi salah satu hukuman tertinggi jika terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam hal ini, pemakzulan kedua Trump sempat memunculkan perdebatan, karena ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. Banyak pihak yang mempertanyakan untuk apa melayangkan pemakzulan bagi seseorang yang tidak lagi memiliki kewenangan; dan tidak sedikit pula yang memegang erat nilai moralitas, bahwa pemakzulan kedua tersebut dapat menjadi pesan bagi pemimpin-pemimpin berikutnya dan tentu saja pelajaran bagi Trump. Hukuman terberat yang akan diterima oleh Trump jika ia dinyatakan bersalah adalah ia tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai presiden.

Hasil persidangan yang baru saja keluar hari ini menunjukkan Senat kembali gagal menentukan kebersalahan dari presiden Amerika yang dimakzulkan; suatu hal yang dianggap beberapa kalangan masyarakat sebagai hal yang “tidak mengejutkan”. Sebagai akibatnya,


Di Indonesia, pemakzulan sebenarnya juga diatur dalam undang-undang, yakni Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur tentang mekanisme pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR, tentang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden seperti melakukan penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD NRI 1945.

Meskipun diatur dalam konstitusi, tidak pernah ada kasus pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam sejarah Indonesia. Jika mengingat budaya politik di Indonesia, bukanlah perkara mudah untuk mewujudkan pemakzulan. Sampai hari ini, meski digadang-gadangkan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kecenderungan anti-kritik masih terasa sangat kental dalam kehidupan kepemimpinan di Indonesia. Sejak pertama kali terbentuk sebagai sebuah negara, Indonesia sebenarnya dapat dikatakan tidak pernah benar-benar lepas dari pemerintahan yang bersifat opresif. Sebagai presiden pertama, Soekarno mengadaptasi sejumlah aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti UU Subversif. Bergerak ke pemerintahan Orde Baru, rasanya tidak perlu lagi dipertanyakan bagaimana Soeharto menerapkan sejumlah aturan yang melanggar hak asasi, termasuk hak berkumpul dan mengutarakan pendapat.

Baca juga: Obsesi Negara dengan Ketertiban

Kejatuhan Orde Baru sempat dipercaya sebagai momentum dimulainya babak baru bagi Indonesia yang lebih demokratis, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya ataupun relasi antara warga negara dengan pemerintah. Tapi sejumlah wacana yang dimunculkan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia saat ini, seperti penangkapan masyarakat sipil dengan dasar UU ITE, rencana reaktivasi Pamswakarsa, pembentukan Komando Cadangan (Komcad) TNI, menunjukkan masih kuatnya keinginan pemerintah untuk menegakkan pemerintahan yang sebisa mungkin imun dari gelombang kritik melalui pembentukan aturan dan badan-badan militeristik di bawah negara yang berfungsi mengendalikan hak warga negara.

Wacana pemakzulan sebenarnya sempat muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan hangat di kalangan publik Indonesia pada pertengahan tahun lalu dengan rencana pelaksanaan acara diskusi bertajuk “Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” oleh Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kegiatan yang direncanakan akan berlangsung secara daring pada Jumat, 29 Mei 2020 tersebut pada akhirnya harus batal karena pesan ancaman pembunuhan yang diterima oleh Ni’matul Huda selaku pembicara tunggal dalam diskusi tersebut, juga panitia acara. Pesan ancaman tersebut dibarengi dengan tuduhan bahwa Ni’matul dan panitia acara sedang merencanakan makar untuk Jokowi. Tudingan tersebut menunjukkan kesalahpahaman publik terkait pemakzulan, walaupun tentu saja ada kemungkinan pesan tersebut sengaja dikirim oleh aktor-aktor yang bermain dalam ranah tersebut di tengah konstelasi persaingan politik.

Baca juga: Reformasi yang Hanya di Permukaan

Pada dasarnya, pemakzulan dan makar memiliki perbedaan substansial secara hukum. Salah satu implikasi terbesar dari kejatuhan Orde Baru adalah reformasi pada praktik kedaulatan negara. Saat Soeharto menduduki kursi kekuasaan, kewenangan eksekutif sepenuhnya terpusat di tangan presiden, sehingga segala keputusan dan kebijakan yang ditetapkannya sebagai seorang individu pemimipin tidak bisa diganggu gugat. Hal tersebut menjadi salah satu isu yang paling diperhatikan pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi, dan DPR akhirnya mendapatkan kembali kewenangan legislatifnya sebagai lembaga yang melakukan tugas checks and balances. Selama Orde Baru berkuasa, dengan berlakunya executive heavy atau dominasi kewenangan eksekutif, pemakzulan adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Dan setelah kewenangan legislatif kembali ke tangan DPR, pemakzulan bukanlah tindakan pengkhianatan atau makar terhadap negara atau pemimpin negara, karena diatur dalam konstitusi.

Kegagalan sidang pemakzulan kedua untuk menjatuhkan keputusan bersalah kepada Trump di Amerika berarti masih ada kemungkinan baginya untuk kembali mengajukan diri sebagai kandidat presiden di masa mendatang, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Biden saat ini pun akan kembali mundur. Sementara itu, Indonesia agaknya masih harus menempuh perjalanan panjang untuk menjadikan demokrasi tidak hanya sebagai nomenklatur atau sistem, namun sebagai budaya.