Kemunculan berita tentang RUU Ketahanan Keluarga yang diikuti dengan pendapat Dwi Purnowo, Staf Khusus Presiden, berlanjut dengan diskusi di laman media sosial, meja makan kantor, dan ruang obrolan daring. Sebagian besar pembicaraan mempermasalahkan intervensi pemerintah terhadap urusan domestik yang dianggap terlalu berlebihan.

Ilustrasi: Eleanor Davis Al-Anon

Perdebatan tentang keluarga dan hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan tidak hanya terjadi di periode modern. Dalam Repulic, Plato menawarkan penghapusan konstruksi “keluarga inti” dan meleburkan individu sebagai anggota masyarakat. Menurutnya, penghapusan peran keluarga inti yang biasanya diatur dan dibatasi oleh hubungan darah dan keturunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Argumen tersebut didasarkan pada gagasan dengan hilangnya konstruksi keluarga inti, akan muncul keinginan dan upaya untuk memenuhi kepentingan bersama alih-alih bersaing satu sama lain untuk menyejahterakan keluarga masing-masing.

Pandangan tersebut dikuatkan oleh Marx yang berpendapat bahwa konstruksi keluarga inti menjalankan fungsi-fungsi kapitalisme sebagai unit konsumsi dan mengajarkan penerimaan atas hirarki. Selain itu, keluarga inti memungkinkan dan mengizinkan berlakunya kepemilikan pribadi dan sistem waris yang menyebabkan kesenjangan kelas. Konstuksi keluarga inti pun diargumentasikan sebagai produk masyarakat kapitalis karena pada latar masyarakat adat yang berkembang sebelumnya, manusia hidup dengan menerapkan “komunisme primitif” dengan sistem kepemilikan komunal.

Pandangan-pandangan tersebut kemudian mendapatkan kritik keras karena dianggap membatasi dan melanggar hak dasar manusia. Konstruksi keluarga inti dengan keberadaan suami, istri, dan anak pun menjadi nilai ideal baik dalam kaitannya dengan kultur maupun privat. Kita masih sering mendengar bahwa institusi pernikahan yang mengesahkan secara hukum hubungan pasangan monogamis-heterogen dan menghasilkan keturunan merupakan satu hal yang perlu dicapai semua individu untuk mencapai “kesempurnaan”.

Baca juga: Toksisitas Dominasi Heteroseksualitas

Penetapan hukum yang diberlakukan negara untuk mengatur kehidupan berkeluarga pun tidak hanya berlaku dan pernah diperdebatkan di Indonesia. Di sejumlah negara lain, aturan tersebut biasanya berhubungan dengan intervensi yang dianggap perlu atau harus dilakukan pemerintah jika keluarga tidak mampu memberikan perlindungan bagi anggotanya, terutama anak-anak. Kekerasan fisik dan seksual serta pembiaran dalam taraf ekstrim secara umum menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap keluarga. Pada kebanyakan kasus, foster home menjadi solusi yang ditawarkan untuk menyelamatkan anak-anak tersebut; meskipun kemudian beberapa kajian membuktikan bahwa kekerasan terhadap anak-anak tetap terjadi di lingkungan tersebut.

Sampai hari ini, perdebatan terkait sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi keputusan keluarga, terutama berkaitan tentang pendidikan anak–apakah akan bersekolah di institusi formal atau bersekolah di rumah dan perceraian. Menurut pandangan kelompok yang tidak sepakat dengan intervensi pemerintah, hal tersebut menunjukkan ketidakpercayaan negara atau pemerintah terhadap masyarakatnya dan menyerang privasi personal individu.

Sementara itu, RUU Ketahanan Rumah Tangga yang sedang hangat diperbincangkan pada kenyataannya memang tidak menunjukkan kecenderungan atau arah intervensi yang serupa. Tidak ada pasal yang memperlihatkan keinginan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam keluarga, namun lebih mengarah pada pengendalian dan pengaturan peran dalam keluarga serta pilihan-pilihan personal dalam lingkup kehidupan keluarga. Dalam kata lain, RUU tersebut merepresentasikan dan memperkuat konstruksi kultural terkait peran orang tua dalam keluarga. Secara umum, pandangan moralitas di negara ini masih menganggap orang tua sebagai sumber dari segala hal, mulai dari ilmu, pengalaman sampai kebijakan; sementara anak sebagai objek dari hal-hal yang ingin diterapkan oleh orang dewasa.

Negara ingin menjadi orang tua yang mengatur masyarakat sebagai anak mereka. Sebagai contoh, salah satu pasal dalam RUU Ketahanan Negara mengatur kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga dan menjaga keutuhan rumah tangga sebaik-baiknya. Menurut sudut pandang peran gender, tentu saja hal tersebut bermasalah karena mengukuhkan konstruksi peran perempuan sebagai makhluk domestik dan membatasi kebebasan perempuan untuk memilih perannya dalam lingkup keluarga. Argumen yang dijadikan alasan pun tidak relevan, yakni dengan menggunakan data jumlah perceraian yang meningkat pada beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Upaya Depolitisasi Perempuan di Era Demokrasi

Apakah benar perceraian yang terjadi dewasa ini didasari oleh kegagalan perempuan dalam menjaga keutuhan rumah tangga? Bagaimana cara menilai dan aspek apa yang dapat menjadi indikator dari keutuhan sebuah rumah tangga?

Dan sekali lagi, negara, melalui RUU Ketahanan Rumah Tangga melewatkan unsur intervensi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh perempuan dalam rumah tangga, seperti KDRT dan permasalahan psikologis yang dihadapi perempuan pasca melahirkan.

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pilihan-pilihan dalam lingkup keluarga dapat dihubungkan juga dengan pernyataan Muhajir Efferndy terkait pemilihan pasangan pernikahan. Pernyataan tersebut tiba-tiba mengingatkan saya pada sejumlah orang tua di beberapa lingkungan keluarga yang berperan besar dalam penentuan calon menantunya, dengan menjadikan kekayaaan atau kepemilikan kapital sebagai salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan. Usulan Muhajir agar dibuatkan fatwa yang mengatur pemilihan pasangan pernikahan menunjukkan keinginan pemerintah untuk memperluas konstruksi keluarga inti ke lingkungan masyarakat–menjadi orang tua atas masyarakat. Padahal semestinya dalam lingkup masyarakat dengan sistem politik demokrasi, manusia memiliki hak penuh untuk menentukan relasi mereka, melibatkan diri dalam kelompok tertentu atau tidak, dan melibatkan diri kelompok mana; tanpa paksaan.

Intervensi yang dilakukan pemerintah dengan pemberlakukan undang-undang dalam urusan rumah tangga semestinya berkaitan dengan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan, bukan mengatur pilihan-pilihan individu masyarakatnya. Kajian yang dilakukan sebelum perancangan undang-undang juga semestinya tidak hanya terfokus pada data numerik–misalnya tingkat perceraian, namun juga meliputi aspek-aspek kualitatif yang menyebabkan suatu hal terjadi.