Penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Mendikbud, Mendagri dan Menag yang mengatur penggunaan seragam dan atribut di lingkungan pendidikan oleh peserta didik, guru dan tenaga pendidik –seperti yang telah diduga– memicu polemik di masyarakat. Pembahasan tentang pemakaian jilbab oleh siswa perempuan di sekolah sebenarnya bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan Indonesia.

Ilustrasi standarisasi seragam sekolah untuk pelajar Sekolah Menengah Tingkat Atas
yang disahkan melalui SK Dirjen Dikdasmen No. 052/C/Kep/D.82 tahun 1982

Pemakaian jilbab di sekolah oleh pelajar sebelumnya sudah pernah menjadi perbincangan publik saat pemerintahan Orde Baru masih memegang kendali atas negara. Soeharto sejak awal menduduki kursi pemimpin tertinggi Indonesia telah menunjukkan sikap tidak simpatik terhadap ekspresi dan pergerakan agama, khususnya Islam. Dalam konteks gagasan stabilitas nasional, ekspresi dan pergerakan berbasis agama dipandang sebagai bibit perlawanan terhadap negara. Di samping itu, Soeharto secara pribadi juga lebih memilih menguatkan identitasnya sebagai seorang Muslim Jawa yang lebih familiar dengan aktivitas-aktivitas kebatinan tradisi Kejawen.

Partai politik Islam mengalami kesulitan untuk naik panggung karena Orde Baru terus menekan dan mengerdilkan mereka. Namun pergerakan Islam berhasil menemukan ruang lain untuk menyalurkan wacana dan menggalang massa, ruang yang cenderung jauh dari pengawasan negara tapi memiliki potensi yang besar, yakni kampus. Sejak paruh pertama 1970-an, kelompok pemuda Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mulai menggelar kegiatan-kegiatan kajian dakwah di kampus sebagai cara untuk menyebarkan gagasan mereka sekaligus mencari basis massa.

Pemakaian jilbab menjadi salah satu wacana yang digalakkan dalam kelompok kajian dakwah tersebut. Dan dengan semakin banyaknya mahasiswa dan alumni yang tergabung dalam kelompok kajian, semangat pemakaian jilbab sebagai sebuah sikap politik menentang tekanan atas ekspresi agama oleh negara semakin menyebar di berbagai kota, bahkan turut diikuti oleh pelajar, khususnya mereka yang duduk di tingkat Sekolah Menengah Atas.

Baca juga: Perempuan Sudah Sekolah, Lalu?

Penghujung dekade 1970-an dan pembuka 1980-an menjadi momentum puncak dari gerakan pemakaian jilbab di kalangan pelajar dan mahasiswa Indonesia dengan revolusi Islam di Iran pada 1979 dan kepulangan kelompok mahasiswa yang menempuh pendidikan di Timur Tengah, terutama Mesir, pada 1980. Dan pada saat itulah pemerintah Orde Baru turun untuk mencegah semakin gencarnya pemakaian jilbab, khususnya di kalangan pelajar, melalui pemberlakuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) No. 052/C/Kep/D.82 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Surat Keputusan tersebut sesungguhnya tidak memiliki pasal khusus yang melarang penggunaan jilbab, bahkan salah satu ayatnya mengizinkan variasi model seragam sekolah untuk keperluan khusus, yakni Pasal 5 Ayat (4) tentang Jenis, Macam dan Bentuk, yang berbunyi:

“Bagi sekolah-sekolah (SD, SMTP, SMTA) yang berhubung pertimbangan agama dan adat istiadat setempat menghendaki macam dan bentuk berbeda, terutama untuk jenis pakaian seragam putri, maka dapat mengenakan pakaian seragam khas untuk seluruh siswa dalam satu sekolah. Perbedaan itu terletak pada a) tutup kepala khas, b) ukuran panjang lengan blus, c) ukuran panjang rok.”

Jika merujuk pada lampiran ilustrasi standardisasi seragam dari dokumen salinan Surat Keputusan tersebut, yang dimaksud dengan “tutup kepala khas” lebih menyerupai kerpus yang membungkus rambut dan tidak menutupi leher, tengkuk, dan dada.

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (3) dari SK tersebut mengatur “masa pengalihan penggantian seragam dari yang lama ke yang baru berlangsung dalam dua tahun”, tepatnya saat memasuki tahun ajaran 1984/1985. Namun pada penerapannya, tidak lama setelah disahkan, SK tersebut dijadikan senjata bagi sejumlah sekolah untuk mengambil tindakan yang bersifat represif terhadap pelajar perempuan yang menggunakan atribut tambahan dari seragam sekolah, seperti mengeluarkan mereka dari satuan pendidikan tempatnya belajar.


Populisme agama kemudian menjadi salah satu fenomena sosial yang muncul pasca kejatuhan Orde Baru dan kebangkitan Reformasi. Bentuk-bentuk ekspresi agama pun secara umum lebih diterima oleh publik masyarakat. Bahkan pada beberapa kesempatan, wacana agama menjadi suatu hal yang dominan dan penentu keputusan, termasuk keputusan yang diambil beberapa sekolah negeri untuk mewajibkan siswa perempuannya mengenakan jilbab. Bahkan aturan sekolah tersebut berlaku juga untuk siswi yang tidak menganut agama Islam.

Baca juga: Populisme Islam dan Politik Penzaliman

Serupa dengan yang terjadi di tahun 1980-an, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian merespon fenomena tersebut. Kali ini tidak sebagai entitas tunggal, tetapi menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Surat Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah dan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditandatangani pada 3 Februari 2021 secara umum menghadirkan narasi himbauan kepada pemerintah daerah dan sekolah. Mereka dihimbau memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam menentukan pilihan untuk menggunakan seragam tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu.

Kedua Surat Keputusan yang disahkan pada 1982 dan 2021 tersebut disusun dan disahkan sebagai respon pemerintah atas dua fenomena yang sebenarnya serupa, yakni bentuk ekspresi agama yang masuk ke ranah pendidikan. Pada dasarnya, anggapan seragam sebagai media pengajaran nilai-nilai persatuan dan ketertiban kepada pelajar Indonesia menjadi nilai yang bertahan sampai hari ini dan menjadikan seragam sekolah dipandang masih perlu diterapkan di sekolah. Oleh karena itu, kita tidak perlu membahas esensi kebebasan dalam tulisan ini. Sikap pemerintah yang ditunjukkan melalui kedua SK tersebut juga sebenarnya tidak jauh berbeda, yakni mengatur standar model, warna, dan bentuk seragam bagi pelajar perempuan dan laki-laki (pada SK tahun 1982); dan pada saat yang sama memberikan kemungkinan variasi atribut tambahan dan model untuk keperluan khusus seperti agama dan adat istiadat (pada kedua SK).

Baca juga: Seks, Tubuh, dan Periode Ketakutan

Atribut pakaian sebenarnya bisa beragam jenisnya bagi perempuan ataupun laki-laki, misalnya ada peci untuk laki-laki. Namun, pada kenyataannya jilbab memang selalu mendapatkan perhatian lebih. Saat pemerintah memberikan kemungkinan memilih di tengah upaya penyeragaman, sebagian golongan masyarakat malah merespon dengan mematikan pilihan yang ada: di tahun 1980-an dijadikan sebagai senjata untuk mengeluarkan siswa berjilbab, di tahun 2021 dianggap sebagai aturan yang mencerabut hak beragama. Sementara itu, fenomena kebangkitan atau dominasi agama di Indonesia sebenarnya tidak pernah jauh dari politik perebutan wacana, ruang, dan posisi. Dan di antara pusaran yang saling tumpang tindih dan carut marut itulah perempuan diposisikan. Tubuhnya menjadi perdebatan orang tua, guru, masyarakat umum, pemangku kebijakan, tokoh agama, sampai ruang yang tersisa baginya tidak lebih lebar dari pakaian yang dikenakannya, dengan atau tanpa jilbab. 


Besok, 8 Maret 2021, adalah peringatan Hari Perempuan Internasional. Dan malam ini saya ingin menepi untuk bertanya pada diri saya sendiri: di manakah saya berada di tengah pusaran itu?