Tulisan ini sesungguhnya merupakan bagian dari keluhan pribadi atas beberapa hal yang menimpa saya berkaitan dengan identitas ‘gender’ saya sebagai perempuan. ‘Gender’ saya beri tanda kutip karena menjadi penekanan tersendiri dalam tulisan kali ini, merujuk pada konsepsi konstruksi sosial yang sebenarnya tidak berlaku seiringan dengan jenis kelamin saya. Beberapa hal yang akan saya sampaikan di bawah ini mungkin bukan hal yang besar bagi beberapa pembaca, namun cukup menganggu kesadaran saya sebagai seorang perempuan.

Feminisme sebagai sebuah paham yang berasal dari pergerakan tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh dalam dinamika perkembangan kehidupan masyarakat dari abad ke abad. Salah satu bukti yang paling gamblang adalah bagaimana perempuan pada akhirnya memiliki hak untuk bersuara dalam pemilu setelah upaya perjuangan yang dilakukan oleh mereka yang terjun dalam pergerakan tersebut pada abad ke-19 dan 20 di berbagai negara. Pada perkembangannya, pergerakan feminisme kemudian memiliki misi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya seperti saat ini, Feminisme Gelombang Empat yang dimulai pada 2012, bangkit dengan isu-isu gender terkini terkait penggunaan Internet dan media sosial.

Di Indonesia, perkembangan feminisme sebagai pergerakan bisa dibilang mendapatkan legitimasinya secara sosial baru setelah runtuhnya Orde Baru, yang berarti baru dua puluh tahun yang lalu. Hal ini dipengaruhi oleh pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul selama rezim militerisme yang kemudian bergeser dengan nilai-nilai yang lebih demokratis dengan dimulainya Reformasi. Wacana tentang tubuh, seksualitas perempuan dan pendobrakan nilai-nilai patriarki mulai naik ke permukaan melalui berbagai media, salah satunya karya sastra. Selain itu, ideologi feminisme yang berbasis kelompok gerakan juga semakin digalakkan dengan melakukan unjuk rasa terutama untuk merayakan hari-hari penting tertentu seperti Hari Perempuan Internasional.

Sehubungan dengan feminisme yang ada di Indonesia, Kartini mungkin merupakan contoh paling tepat yang bisa djadikan tokoh penggagas. Jika di Eropa, misi yang diangkat pada angkatan pertama gerakan feminisme adalah hak politik untuk bersuara di pemilu, maka Kartini di tanah Jawa mengeluhkan nasibnya sebagai seorang perempuan muda yang memiliki semangat dan keinginan tinggi utnuk bersekolah namun tidak mendapatkan izin. Permasalahan yang dihadapi Kartini bersifat kultural, berhubungan erat dengan peran gender perempuan dalam lingkup kebudayaan Jawa. Melalui surat-surat berisi keluh kesah yang dikirimkannya ke Rosa Abendanon, ia bisa mencurahkan kegundahannya, yang kemudian menjadi bahan bacaan generasi-generasi berikutnya.

Dua abad setelah masa kehidupan Kartini, perempuan (Jawa) bisa dibilang sudah mengalami reformasi besar-besaran secara kultural, ditandai dengan runtuhnya kekuasaan feodal kerajaan Jawa dan lunturnya aspek-aspek patriarkal berbasis kultural. Perempuan mulai mendapatkan kesempatan dan hak mereka untuk bersekolah, bahkan sampai tingkat yang sangat tinggi. Mengejar karier di luar ruang domestik juga tidak lagi mendapatkan banyak tantangan daripada sebelumnya. Pada satu sisi kita boleh saja menganggap fenomena ini sebagai salah satu bukti perbaikan pada peran gender, terutama perempuan. Sehingga perayaan dan peringatan Hari Kartini kemudian menjadi salah satu momen yang paling meriah sampai sekarang.

Kemudian beberapa bulan yang lalu, seorang kawan saya bertanya, kurang lebih seperti ini: “sekarang perempuan sudah bisa sekolah tinggi, lalu apakah feminisme itu masih perlu?” Saya pun seketika menjawab ‘iya’ dengan tegas dan pasti. Perpanjangan dari jawaban tersebut akan saya bagi dalam tulisan ini.

Sebagai seorang perempuan Jawa yang lahir dengan rentang waktu sangat jauh dari Kartini, seperti yang telah saya bahas sedikit di atas, saya telah mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk bersekolah dan beraktivitas di ruang sosial. Bahkan saya menemukan dunia pendidikan dan literasi sebagai ruang yang nyaman dan mampu menjadikan diri saya serasa sempurna. Namun ternyata ekspektasi saya tentang dunia yang lebih ramah terhadap perempuan masih merupakan sebuah mimpi.

Saya berpendapat demikian setelah beberapa kali mendapatkan omongan yang cukup mengganggu perasaan dan logika saya sebagai perempuan yang menempuh studi jenjang magister. Menarik sekali bagaimana beberapa kali saya mendapatkan pesan dari orang-orang di sekitar rumah asal saya yang berkaitan dengan peran gender saya sebagai perempuan. Pesan tersebut biasanya berbunyi: ‘jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti laki-laki yang mau menikahi jadi minder’; ‘setelah lulus, menikah dulu, jangan langsung lanjut (S3)’; ‘perempuan jangan kuliah terus kerjaannya’; ‘kalau laki-laki gakpapa kuliah jauh-jauh, kalau perempuan emang mengkhawatirkan’. Dan semua perkataan itu kemudian mengarahkan saya untuk berpikir bahwa apa yang terlihat berubah ternyata masih sama.

Yakni tentang kesadaran bahwa perempuan seakan-akan masih merupakan spesies yang berbeda dari laki-laki, yang memiliki kebebasan atas pilihan dan tindakannya. Perempuan masih perlu berkompromi dengan dunia di luarnya, bahkan untuk sekedar belajar dan bersekolah. Apa yang terlihat sudah berbeda dari kehidupan Kartini ternyata masih terjebak dalam kerangka berpikir menjajah yang sama.

Mungkin pembaca akan berspekulasi saya akan menyarankan semua perempuan untuk tidak lagi menikah, memiliki anak, dan/atau mengurus rumah tangga. Namun itu sepenuhnya tidak benar. Adalah kesalahpahaman besar jika memaknai semangat perempuan untuk belajar dan bekerja di luar ruang domestik sebagai upaya untuk membenci konsep dan praktik kasih sayang dan cinta. Dan bahkan sekali lagi pemaknaan tersebut bisa saja disadari oleh pola pikir patriarkal yang menempatkan perempuan hanya sebagai obyek yang tidak memiliki subyektivitas untuk memperjuangkan pemikirannya. Ini adalah tentang menganggap perempuan dan laki-laki sebagai satu spesies yang sama, yakni manusia, dan menyematkan peran gender sebagai hak yang bisa dimainkan secara bebas oleh masing-masing individu.

Akan lebih mudah untuk membatasi gerak perempuan daripada membiarkan mereka berjalan dengan merdeka, karena kita terbiasa dengan norma-norma supremasi laki-laki sebagai kepala rumah tangga, ketua, dan pemegang kuasa. Maka sesungguhnya ada suatu konstruksi pola pikir yang perlu direformasi, yang harus diakui bukanlah hal yang mudah. Cara pandang dan pola pikir publik ini tidak bisa disamakan dengan pasal dalam perundang-undangan yang bisa diamandemen beberapa tahun sekali, namun memerlukan paparan yang tepat untuk bisa membuka kesadaran.