Penangkapan Jerinx SID pada beberapa hari lalu seketika menjadi pembahasan hangat di masyarakat, terutama pengguna media sosial. Sebelum penangkapan tersebut, pernyataan-pernyataan Jerinx terkait pandemi COVID-19 cukup sering ditentang. Namun wacana lain berkembang beberapa hari setelah penangkapannya, yakni pembelaan atasnya dan kebebasan berpendapat.

Jerinx ditangkap setelah kritiknya atas kewajiban melakukan uji COVID-19 bagi ibu yang baru saja melahirkan melalui akun Instagram-nya, @jrxsid pada 13 Juni 2020:

Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yg akan melahirkan dites CV19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab?

Kiriman tersebut dilengkapi dengan caption:

BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini!

Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat

Pernyataan Jerinx di atas mengindikasikan anggapannya tentang posisi dan relasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan rumah sakit di Indonesia dengan World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia yang memegang kendali besar dalam manajemen pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Poin argumen tersebutlah yang kemudian dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik terhadap IDI dan membawa Jerinx dijerat dengan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE.

Baca juga: Kritik atau Pencemaran Nama Baik?

Jerinx tidak sekali ini melemparkan pernyataan-pernyataan publik terkait COVID-19 yang membuahkan beragam respon di kalangan masyarakat umum. Semenjak awal dinyatakannya COVID-19 sebagai pandemi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, Jerinx merupakan salah satu publik figur Indonesia yang cukup konstan melemparkan opini, terlepas dari latar belakangnya yang tidak berkaitan dengan ilmu dan profesi bidang kesehatan.

Pemikiran dasar yang dikembangkan Jerinx menjadi sejumlah opini adalah wabah penyakit COVID-19 sesungguhnya tidak lebih dari skenario konspirasi yang dikembangkan oleh kaum elite global, dan masyarakat awam menjadi budak sekaligus korban dari akal-akalan tersebut. Secara umum, respons publik terhadap pernyataan-pertanyaan Jerinx dapat digolongkan menjadi dua kelompok: sepakat dan tidak sepakat. Kelompok yang sepakat menunjukkan dukungannya dengan mencoba mencari bukti-bukti kesalahan atau ketidaktepatan pada upaya penanganan COVID-19, mulai dari anjuran-anjuran seperti penggunaan masker dan membersihkan tangan secara rutin, serta menerapkan jarak sosial, sampai yang berkaitan dengan uji COVID-19. Sementara kelompok yang tidak sepakat dengan pernyataan Jerinx kebanyakan membagi pengalaman-pengalaman pribadi ataupun orang-orang terdekat untuk membuktikan bahwa pandemi COVID-19 benar-benar terjadi, dan bukanlah sekadar skenario atau akal-akalan.

Penangkapan Jerinx rupanya membentuk wacana baru sebagai bentuk respons publik atas pernyataannya terkait IDI, yakni pembelaan atasnya yang dianggap telah menjadi salah satu korban dari penerapan UU ITE yang serampangan dan tidak tepat dan pembungkaman hak berpendapat. Basis massa media sosial menggunakan tagar untuk menggalang dukungan kepada Jerinx yang saat ini statusnya telah meningkat menjadi tersangka, seperti #BebaskanJerinx dan #BebaskanJRXSID. Tagar tersebut bahkan turut digunakan dan dibagikan oleh mereka yang selama ini memiliki basis pendukung sebagai aktivis sosial masyarakat.

Baca juga: Menjual Asa, Menebar Tagar

UU ITE memang telah lama menjadi salah satu komponen penanganan hukum yang dianggap bermasalah penerapannya, karena telah menjadi dasar pemenjaraan dan penjatuhan hukuman terhadap sejumlah pihak yang melontarkan kritik kepada pemerintah ataupun individu dan kelompok pemegang kuasa dan pembuat aturan lainnya. Dalam beberapa tulisan saya telah membahas isu penerapan UU ITE yang pada kebanyakan kasus memang cenderung digunakan sebagai senjata untuk melindungi pihak-pihak yang saya sebutkan sebelumnya, atau singkatnya, undang-undang tersebut memang tidak bisa dikatakan dirumuskan dan diterapkan untuk melindungi masyarakat, sebagaimana mestinya peraturan kenegaraan dan pemerintahan dibuat.

Saya pun mendapati penerapan UU ITE untuk menjerat Jerinx bukanlah hal yang sesuai. Layaknya warga negara lain, Jerinx memiliki hak dan kesempatan sebesar-besarnya untuk mengutarakan pendapat dan opini melalui media apapun, termasuk akun media sosialnya. Namun terdapat satu hal yang menurut saya perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk menggalang basis massa dukungan terhadap Jerinx, yakni logika pembentukan argumen atau opini.

Baca juga: Media Sosial, Kebebasan Berpendapat dan Labelisasi

Logika yang saya maksud adalah bagaimana suatu argumen semestinya dibentuk berdasarkan premis-premis yang juga dilahirkan dari proses observasi dan pemikiran kritis. Hal tersebut yang kemudian menurut saya bermasalah pada pernyataan Jerinx tentang relasi IDI, rumah sakit, dan WHO dalam proses penanganan pandemi COVID-19. Saya tidak bisa mendapati premis atau dasar yang cukup logis sebagai dasar pembentukan argumen bahwa IDI dan rumah sakit merupakan kacung WHO.

Kecacatan tersebut yang kelihatannya terlewat dari pengamatan kebanyakan orang, karena meskipun ada beberapa yang menganggap penangkapan Jerinx merupakan cara untuk memberikannya pelajaran dalam membahasakan dan menuturkan kritik, pendapat mereka pun lebih didasarkan pada konstruksi moralitas terkait etika komunikasi. Yang menjadi kekhawatiran saya kemudian adalah jika pembelaan terhadap Jerinx tidak diikuti dengan analisis terhadap argumennya, akan terjadi pemakluman dan pembenaran atas pendapat yang tidak dibentuk melalui pengamatan atau berdasarkan logika pembentukan argumen.

Selain itu, dengan masih mempercayai bahwa semua orang sudah semestinya memiliki hak yang sama untuk mengutarakan pendapat, akan menjadi kesalahan besar untuk menjadikan hak tersebut sebagai alasan yang meloloskan pendapat-pendapat lemah logika berkeliaran, dan jika kemudian tagar dirayakan untuk menggalang argumen tanpa dasar kuat.