Sejak pertama kali dicetuskan pada 1 Juni 1945 sampai hari ini, Pancasila terus digaungkan sebagai falsafah negara yang menjadi dasar perancangan perundang-undangan dan pengendali kehidupan sosial. Sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyiratkan harapan akan sebuah lingkup masyarakat yang menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan tatanan sosial. Namun dalam perjalanan negara dan bangsa ini, Pancasila telah dijadikan tunggangan atau tameng politik untuk menutupi kebobrokan dan keserakahan pemerintah, khususnya berkaitan dengan upaya pemertahanan kekuasaan. 

Sejarah modern Indonesia diwarnai dengan tragedi kemanusiaan dalam skala masif yang telah mencerabut hak-hak dasar ratusan ribu sampai jutaan orang manusia yang terjadi pada periode tahun 1965–66. Putusan akhir Pengadilan Rakyat Internasional 1965 menyebutkan bahwa negara Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat sistematis dan meluas yang meliputi pembunuhan, perbudakan, pemenjaraan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan secara paksa, dan propaganda kebencian. Selain itu, persidangan tersebut juga memutuskan genosida atau pembunuhan massal telah berlangsung di Indonesia pada periode tahun tersebut dengan didalangi oleh negara. 

Politik Dehumanisasi Era Orde Baru

Menurut studi genosida, dehumanisasi tidak hanya merupakan jalan menuju genosida, melainkan juga memfasilitasi tindakan kekerasan serta menjustifikasinya di masa mendatang. Penolakan atas aspek-aspek kemanusiaan dapat terjadi secara (a) diskursif, melalui penggunaan idiom-idiom yang menyerupakan manusia dengan binatang, kekerasan verbal dan menghilangkan suara seseorang dari diskursus; (b) simbolik, melalui perumpamaan, dan (c) fisik, melalui perbudakan dan kekerasan fisik. Sejumlah aktor dapat berperan sebagai pihak yang memberlakukan dehumanisasi, mulai dari institusi sosial, individu manusia kepada individu lain, atau bahkan individu manusia kepada dirinya sendiri. Dehumanisasi yang dilakukan oleh negara sebagai institusi sosial biasanya dialamatkan kepada kelompok politik, ras, etnis, agama, dan kebangsaan tertentu. 

 Kesepuluh tindakan pelanggaran HAM berat yang pernah dilakukan oleh Indonesia sebagai institusi negara terhadap rakyatnya masuk dalam tiga cara terjadinya dehumanisasi. Dehumanisasi yang didalangi oleh pemerintah Orde Baru tersebut merupakan bagian dari misi pembersihan komunisme di Indonesia yang tidak hanya berlangsung pada awal naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, tetapi berlangsung selama 32 tahun perjalanan pemerintahan Orde Baru. Pasca pembunuhan, penangkapan, penyiksaan dan penghilangan massal pasca pecahnya Gerakan 30 September, beberapa golongan masyarakat yang dituduh berafiliasi dengan kelompok komunis dan atau terlibat dalam kudeta gagal di Lubang Buaya mengalami pemenjaraan dan pembuangan di situs-situs tempat pemanfaatan (baca: kamp) yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru. Lebih dari satu dekade kemudian, di bawah tekanan internasional, para tahanan politik dilepaskan dari kungkungan eksklusi untuk kembali menjalani hidup sebagai bagian dari masyarakat. Meskipun begitu, mereka tetap mengalami represi dengan status sebagai eks-tapol.

Diskriminasi menjadi akar dari tindak dehumanisasi terhadap mantan tahanan politik pasca pemulangan yang dilakukan secara berangsur di penghujung 1970-an. Mereka tetap berada dalam eksklusi meskipun material fisik mereka tidak lagi berada di dalam bangunan penjara atau kamp tahanan. Penulisan tanda “ET” sebagai inisial dari Eks-Tapol, kebijakan bersih diri dan bersih lingkungan serta wajib lapor, juga larangan untuk bekerja di ranah publik merupakan sejumlah strategi yang dilancarkan pemerintah untuk membatasi ruang dan langkah para mantan tapol. Hal tersebut dibarengi dengan penyerangan, sensor dan pembredelan atas bentuk-bentuk publikasi yang mengangkat atau mengkritik tindakan kekerasan HAM oleh pemerintah. Penghilangan narasi eks-tapol dari narasi besar merupakan bentuk dari dehumanisme diskursif dan berdampak pada ketunggalan dan dominasi wacana, yakni yang diproduksi oleh pemerintah.

Beragam praktik dehumanisasi tersebut berlangsung sepanjang tiga dekade lebih pemerintahan Orde Baru dan menjadi bagian dari strategi pemertahanan kekuasaan. Dehumanisasi yang terjadi selama Orde Baru bukan sekadar suatu tindakan opresi yang dilancarkan pada satu momentum, melainkan menjadi politik yang diterapkan untuk menjaga dominasi penguasa atas masyarakat sipil. Politik dehumanisasi berkaitan propaganda anti-komunis dengan agenda stabilitas keteraturan politik yang amat dibutuhkan oleh Orde Baru sebagai prakondisi yang dibutuhkan agar segala lapisan dari masyarakat Indonesia mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program-program pembangunan. 

Kejatuhan Orde Baru dari tampuk kekuasaan menandai babak baru pada hampir segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya para penyintas tindak pelanggaran HAM yang telah mengalami dehumanisasi berlapis. Beberapa dari mereka akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kembali menjadi manusia, dengan mewariskan harta yang tidak berhasil direbut oleh pemerintah, yakni ingatan dalam kepala mereka.

Perebutan Kembali Subjektivitas melalui Kerja Memori

Memori penyintas telah menjadi aspek penting dalam kajian HAM serta pengambilan keputusan hukum atas sejumlah kasus kejahatan kemanusiaan di dunia, khususnya yang berlangsung secara masif dan massal dan melibatkan institusi nasional seperti negara. Sebagai contohnya antara lain  perbudakan di Amerika Serikat, Holocaust, perbudakan anak di Sudan, dan invasi militer Taliban di Afghanistan. Pengumpulan dan kajian terhadap testimoni penyintas kasus pelanggaran kemanusiaan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti yang memfokuskan risetnya untuk mendobrak “arkeologi pendiaman” dalam istilah Foucauldian.

Orang-orang yang mengalami eksklusi sosial menghadapi politik pendiaman dalam struktur relasi kuasa yang tidak berimbang sehingga mereka kehilangan kemampuan dan kesempatan untuk menghadirkan narasi. Setelah relasi kuasa tersebut runtuh, ingatan atas pengalaman di masa lalu menjadi salah satu, bahkan terkadang satu-satunya, arsip yang dapat digali. Dalam konteks kajian atas memori, subjektivitas menjadi aspek yang diapresiasi dan digarisbawahi sebagai kontra-naratif terhadap wacana dominan yang ditentukan oleh pihak-pihak yang menduduki posisi sebagai produsen pengetahuan. 

Para penyintas tragedi 1965–66 mulai menemukan dan membentuk subjektivitasnya pasca kejatuhan Orde Baru dengan mengunjungi kembali situs memorinya dan menceritakan episode-episode ingatan yang sebelumnya dibungkam dan disingkirkan dari wacana. Penceritaan dilakukan melalui beragam cara, mulai dari menuliskan karya memoar atau karya sastra semi memoar, membagikan pengalamannya pada peneliti yang melakukan riset mengenai tindak pelanggaran kemanusiaan, sampai mewariskan ingatannya pada generasi yang lahir setelah mereka. Dalam hal ini, penceritaan atas pengalaman dehumanisasi yang pernah dialami oleh penyintas tragedi ‘65 dapat dibaca sebagai sebuah kerja memori dalam konteks upaya perebutan kembali subjektivitas pasca politik dehumanisasi yang berlangsung selama pemerintahan Orde Baru berkuasa. 

Khusus untuk pewarisan ingatan yang dilakukan penyintas kepada generasi penerusnya, dikenal konsep postmemory yang pertama kali diperkenalkan oleh Marianne Hirsch pada 1992. Postmemory pada awalnya digunakan Hirsch sebagai kerangka konsep kajian memori peristiwa Holocaust yang juga merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terburuk sepanjang sejarah peradaban manusia dan dehumanisasi berlangsung secara massal dan masif. Hirsch mendapati kemunculan “generasi postmemory”, yakni generasi kedua dari para penyintas tragedi Holocaust yang menanggung memori personal, kolektif dan budaya dari generasi sebelumnya, dan mengingat peristiwa yang pernah dialami oleh generasi sebelumnya tersebut hanya melalui cerita. Konsep tersebut dalam perjalanannya berkembang untuk mengkaji peristiwa-peristiwa pelanggaran kemanusiaan lain yang terjadi di berbagai belahan dunia. 

Dalam konteks peristiwa ‘65, upaya merebut kembali aspek-aspek kemanusiaan yang sebelumnya tidak diakui dan bahkan dijajah, postmemory memungkinkan rehumanisasi pasca dehumanisasi diskursif dengan menantang propaganda pendiaman yang dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru. Memori menjadi salah satu arsip yang dikonservasi oleh penyintas sebagai amunisi wacana atau diskursus yang kemudian dilentingkan setelah kejatuhan pemerintahan represif dalam bentuk warisan. Generasi postmemory yang lahir dan menjalani kehidupan pasca tragedi dehumanisasi kemudian menerima warisan tersebut untuk mengalami dan mengingat peristiwa yang tidak pernah dialaminya sendiri. 

Pada tahapan selanjutnya, generasi postmemory memiliki pilihan untuk meneruskan kerja memori tersebut dengan melakukan penceritaan ulang kepada orang-orang di jaringan generasinya, atau bahkan generasi selanjutnya. Hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai siklus rehumanisasi yang dalam konteks tragedi kemanusiaan ‘65 sangatlah penting jika mengingat propaganda “dosa turunan” komunis yang dikonstruksikan oleh pemerintah Orde Baru. Propaganda tersebut dikuatkan dengan penerapan ketetapan bersih diri dan bersih lingkungan yang mulai diperkenalkan pada 1968 atau tepatnya pasca peristiwa Blitar Selatan. Ketetapan tersebut berimbas pada diskriminasi anggota keluarga dan kerabat dekat yang memiliki hubungan horizontal dan vertikal dengan orang-orang yang dituduh berafiliasi dengan Gerakan 30 September. Diskriminasi yang dialami oleh keluarga dan kerabat orang-orang tertuduh tersebut berkonsekuensi pada eksklusi administratif dan sosial di unit satuan keluarga, tidak lagi individu. Oleh karena itu, kerja memori yang berlangsung lintas generasi bekerja sebagai upaya rehumanisasi kolektif yang dilakukan sebagai perlawanan terhadap politik dehumanisasi yang berlangsung sepanjang kekuasaan Orde Baru. 

Ruang penceritaan ulang menjadi sebuah harta yang pada akhirnya diperoleh penyintas dan generasi penerusnya pasca kejatuhan Orde Baru. Namun, dehumanisasi sebenarnya masih berlangsung sampai hari ini, dibuktikan dari masih cukup seringnya persekusi dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertuduh, juga serangan, pembredelan atau sensor atas publikasi-publikasi yang mengandung pengakuan penyintas, atau narasi yang mendukung korban. 

Tulisan ini dipresentasikan pada kegiatan Merawat Ingatan Seri 3 pada Minggu, 11 April 2021.