‘Polisi moral’ sebenarnya merupakan istilah tidak resmi yang awalnya muncul di masyarakat India. Istilah ini merujuk pada kelompok vigilante yang bertindak untuk memperkuat moralitas di India. Namun pada perkembangannya, istilah ini masuk ke dalam ranah lain dalam masyarakat dan meleburkan batas negara dan budaya. Saat ini, di Indonesia, kita juga mengenal istilah polisi moral yang berkaitan dengan aktivitas sosial media.

Polisi moral dimaknai sebagai individu maupun kelompok yang menggunakan media sosial sebagai wadah untuk membagi, memperkukuh, atau membuat nilai-nilai moral kepada masyarakat. Salah satu contoh pengguna media sosial yang sempat disoroti dan dihujani dengan pujian dan juga kritik adalah CELUP, akronim dari Cekrek, Lapor, Upload.

CELUP memperkenalkan diri sebagai kampanye anti tindakan asusila yang dilakukan di ruang publik. Selain CELUP, ada beberapa individu atau kelompok lain yang melakukan ‘kampanye’ moralitas melalui media sosial. Pertanyaan mendasar dari fenomena masyarakat teknologi ini adalah, apakah kita perlu polisi moral dan etika?

Jawaban dari pertanyaan tersebut tidak akan saya jawab dengan pendekatan reliji yang sifatnya dogmatis ataupun pembenaran diri atau golongan tertentu yang bersifat subyektif. Dalam melihat fenomena polisi moral, saya mendapati adanya kekosongan atau kealpaan filosofis dari konsep moralitas dan etika. Oleh karena itu, saya akan memaparkan analisis filosofis untuk menemukan jawaban pada akhir tulisan, yakni apakah kita membutuhkan polisi moral dan etika, terutama pada lingkup media sosial.

Kealpaan filosofis dari fenomena polisi moral dapat ditemukan dari komponen-komponen kampanye mereka, yakni nilai-nilai yang disampaikan. Seringkali nilai-nilai yang coba dikampanyekan tidak bersifat universal atau parsial, misalnya berhubungan dengan penggunaan atribut keagamaan. Hal tersebut bersifat parsial karena menyangkut kepercayaan individual yang tidak bisa dibagi atau disamaratakan dengan semua orang. Padahal terdapat apa yang dinamakan dengan nilai moralitas universal seperti kemanusiaan dan toleransi, dan hal tersebut tidak bisa ditemukan pada fenomena kampanye polisi moral. Hal ini sejalan dengan pendapat Richard Paul dan Linda Ender (2006) yakni sebagian besar orang menyalahartikan etika dengan bertindak sesuai dengan konvensi sosial, kepercayaan agama dan hukum, serta tidak melihat etika sebagai konsep yang berdiri sendiri.

Etika sebagai konsep yang berdiri sendiri memang sulit untuk diterima dalam masyarakat yang bersifat relijius, atau paling tidak di tengah lingkungan di mana nilai-nilai agama memiliki peran yang penting dalam menentukan mana yang baik mana yang tidak baik. Fenomena polisi moral dan etika di tengah masyarakat relijius pun mendasarkan kampanye mereka pada nilai-nilai agama, dan mengesampingkan konsep resiprokal dalam relasi manusia.

Konsep resiprokal atau reciprocity dalam norma sosial menekankan hubungan timbal balik antar manusia. Konsep ini bisa dimaknai sebagai upaya penciptaan hubungan yang seimbang antara satu individu atau kelompok dengan individu dan kelompok lainnya. Secara sederhana, relasi resiprokal mengharapkan adanya balasan baik untuk Y atas suatu tindakan baik yang dilakukan X kepada Y. Sedangkan untuk tindakan yang buruk atau merugikan, dapat dilakukan tindakan retaliasi. Jika ditelan secara mentah-mentah, konsep ini bisa saja dianggap bersifat sangat mekanis, misalnya seperti ungkapan eye for an eye, atau hilangnya nyawa Y karena pembunuhan yang dilakukan X hanya bisa setimpal jika X dihilangkan nyawanya. Namun konsep ini juga bisa bersifat kompleks dan menguntungkan dalam lingkungan masyarakat, misalnya dengan timbal balik pemberian bantuan saat ada musibah atau bencana.

Sekarang mari kita kembali pada fenomena polisi moral yang ada di sosial media. Seringkali kampanye yang disampaikan tidak sesuai atau bahkan jauh dari konsep resiprokal. Contoh konkretnya adalah CELUP, yang dikatakan bertujuan untuk membasmi tindakan asusila di tempat umum. Ditinjau dari analisis konsep resiprokal dalam moralitas, kampanye ini tidak menunjukkan adanya upaya mendukung keseimbangan dalam hubungan sosial. Semisal X memberikan pelukan pada Y di tempat umum, maka yang terjadi adalah hubungan resiprokal kasih sayang yang terjadi di antara keduanya. Keberadaan CELUP sebagai polisi moral dalam hal ini malah mengganggu hubungan resiprokal tersebut.

Fenomena lain yang lebih menyedihkan –terutama di Indonesia– terkait dengan konsep resiprokal dalam moralitas adalah kecenderungan masyarakat untuk lebih mempermasalahkan pelukan di ruang publik daripada kekerasan dalam hubungan (baik pacaran maupun rumah tangga). Kekerasan dalam hubungan seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai ideal bagaimana seorang laki-laki atau perempuan (dalam kasus hubungan heteroseksual) harus bertindak, misalnya perempuan atau istri harus menerima jika keputusan kehidupannya diatur oleh laki-laki atau suami. Kekerasan simbolik dan fisik seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah untuk menciptakan keseimbangan, salah satu dari pasangan harus menjadi lebih agresif daripada yang lain. Padahal hal ini sepenuhnya bertentangan dengan konsep resiprokal dalam norma sosial.

Di akhir kata, analisis terhadap filsafat moralitas mengarah pada satu pertimbangan mendasar apakah kita memerlukan polisi moral dalam kehidupan kita atau tidak. Pada dasarnya, jika tindakan kampanye yang dilakukan polisi moral tidak mengakui adanya nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, maka polisi moral berada pada posisi sebagai pendukung perusakan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, kita seharusnya lebih kritis dalam melihat fenomena kampanye yang bertujuan memburamkan moral dan etika dengan menggabungkannya sekonyong-konyong dengan nilai agama yang bersifat parsial.

Sumber:

Paul, Richard; Elder, Linda (2006). The Miniature Guide to Understanding the Foundations of Ethical Reasoning. United States: Foundation for Critical Thinking Free Press.