Istilah tahanan nurani yang merupakan terjemahan dari prisoner of conscious mungkin tidak terlalu sering didengar dibandingkan tahanan perang atau tahanan politik di Indonesia. Walaupun begitu, sesungguhnya istilah ini telah digunakan dalam dokumen Pernyataan Publik Amnesty International edisi 17 Juni 2014 yang membahas kasus pemenjaraan pemimpin komunitas Syiah, Tajul Muluk. Tulisan ini akan membahas lebih dalam istilah tahanan nurani untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia.

Pemberitaan internasional beberapa hari yang lalu dihebohkan dengan kehadiran anggota kelompok Pussy Riot di tengah-tengah pertandingan final Piala Dunia. Walaupun kemudian pembicaraan tentang Pussy Riot di Indonesia kurang menghebohkan dibandingkan hasil turnamen bergengsi tersebut, kelompok tersebut secara umum mendapatkan lebih banyak perhatian; baik respon negatif maupun positif.

Sedikit membahas tentang Pussy Riot, kelompok ini sebenarnya merupakan grup musik beraliran punk rock yang dibentuk di Moskow pada bulan Agustus 2011. Grup musik ini beranggotakan 11 perempuan yang berusia 20 sampai 30 dan sering melakukan pertunjukan gerilya di tempat-tempat umum. Tema yang diangkat dalam lagu mereka antara lain feminisme, hak LGBT, dan perlawanan terhadap Vladimir Putin. Sejak awal karir musik mereka, kelompok ini telah mendapatkan label pembangkang dan sesat, bahkan beberapa di antaranya telah merasakan hukuman penjara. Penangkapan anggota yang pertama, yakni pada tahun 2012, menarik perhatian publik termasuk salah satunya Amnesty International. Organisasi non-kepemerintahan ini menyatakan para anggota Pussy Riot yang dipenjara merupakan tahanan nurani.

Istilah tahanan nurani pertama kali dicetuskan oleh Peter Benenson dalam tulisannya “The Forgotten Prisoner” yang diterbitkan di surat kabar Observer pada 28 Mei 1961. Makna dari istilah ini melingkupi orang-orang yang dipenjara karena ras, orientasi seksual, agama atau pandangan politik, dan juga mereka yang ditahan atau dipersekusi karena ekspresi non kekerasan yang dilakukan berdasarkan pandangan yang mereka percayai. Definisi ini perlu dibedakan dengan oknum yang berkonspirasi dengan pemerintahan negara lain untuk menjatuhkan pemerintahan negaranya sendiri. Pussy Riot dianggap memenuhi kriteria ini karena mereka sebenarnya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan dalam melancarkan misi mereka untuk menyebarkan pesan tentang isu-isu yang mereka angkat dalam lagunya.

Jika definisi yang telah dijelaskan di atas sebenarnya mewakili beberapa kejadian yang pernah terjadi di Indonesia, maka kurangnya penggunaan istilah tersebut dalam media pemberitaan maupun tulisan ilmiah merupakan hal yang disayangkan. Seperti yang telah disebutkan pada awal artikel ini, kasus penangkapan di Indonesia yang dianggap mewakili definisi tahanan nurani adalah pemenjaraan pemimpin komunitas Syiah. Di samping itu, KontraS dan LBH Rakyat Maluku juga telah memberikan pernyataan publik yang menyatakan Johan Teterissa, seorang aktivis politik yang dipenjara karena memimpin unjuk rasa damai di hadapan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007, sebagai tahanan nurani. Teterissa ditahan dengan tuduhan tindak pidana makar yang diatur di KUHP Pasal 106 dan 107.

Selanjutnya, tuduhan penistaan agama yang dijatuhkan kepada Muluk juga dijatuhkan kepada Ahok yang sempat memicu kehebohan di lingkup nasional. Hal ini tidak bisa dijauhkan dari drama politik dan kekuasaan yang melibatkan pihak dominan dan pihak subordinat. Pihak dominan, seperti pada kebanyakan kasus, memiliki kewenangan dalam ranah sosial, politik, bahkan hukum, dalam proses pemutusan keputusan. Dan di saat yang sama, pihak subordinat ruangnya semakin dipersempit dengan senjata-senjata yang sifatnya konstitusional.

Kurangnya pengetahuan umum mengenai tahanan nurani pun menjadikan beberapa kasus yang telah disebutkan di atas, bahkan mungkin kasus-kasus lain yang tidak dibahas, tidak mendapatkan perhatian khusus. Terdapat kecenderungan untuk melihat kasus-kasus tersebut hanya dari kacamata pihak penguasa, sehingga pembelaan lebih lanjut tidak akan pernah naik ke permukaan. Pendekatan dalam ranah kemanusiaan selama ini memberikan tuntutan untuk mengevaluasi ulang pasal-pasal pidana yang pada praktik penerapannya memenjarakan kebebasan berekspresi.