Belum tuntas penyidikan kasus yang menjerat Rizieq Shihab untuk pengumpulan massa di Petamburan di tengah masa pandemi dan penembakan enam anggota Front Pembela Islam, perhatian publik sekali lagi mengarah pada organisasi tersebut setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 1 Januari 2021 tentang pembubaran Front Pembela Islam.

SKB pembubaran Front Pembela Islam ditandatangani oleh enam pejabat menteri dan kepala lembaga negara, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Kapolri Jenderal Idham Azis. Dasar pembubaran Front Pembela Islam bersifat teknis legal, berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang menuntut pendaftaran lembaga ke Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian tak selang berapa lama dari pemberitaan tentang pembubaran Front Pembela Islam sebagai organisasi massa, muncul kabar baru tentang terbentuknya Front Persatuan Islam. Berita tersebut secara umum memantik respon yang lebih banyak dan beragam dari publik masyarakat. Pembubaran Front Pembela Islam memang sesungguhnya bukan merupakan isu atau wacana baru, dan sejumlah pihak telah mengekspresikan kekhawatiran terkait potensi simpati publik yang akan meledak dengan dibubarkannya Front Pembela Islam–menjadikan hal tersebut menjadi buah simalakama.

Sementara itu, kemunculan Front Persatuan Islam sebenarnya menunjukkan kesiapan atas kehancuran Front Pembela Islam. Kesiapan tersebutlah yang menurut saya kemudian perlu dikaji lebih lanjut, terutama dengan mengingat sejarah terbentuknya Front Pembela Islam yang melibatkan peranan petinggi negara, fenomena kebangkitan agama Islam, dan strategi politik yang dijalankan organisasi tersebut sejak pertama kali didirikan.


Pada penghujung 2020, Front Pembela Islam telah menyampaikan keberatannya atas pernyataan KontraS terkait sejarah Front Pembela Islam yang berakar dari pembentukan Pam Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa untuk membendung demonstran sekaligus mendukung Sidang Istimewa (SI) 1998. Terlepas dari keberatan tersebut, sejumlah tokoh yang menduduki posisi penting di Front Pembela Islam memang pernah tergabung dalam Pam Swakarsa yang dimanfaatkan oleh militer sebagai pasukan kelompok sipil bersenjata untuk membantu mereka menekan massa yang sebagian besar terdiri atas mahasiswa.

Jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan memang tidak serta merta menciptakan reformasi total pada sistem politik nasional. Publik masyarakat pun terbagi menjadi dua kelompok, pendukung dan penentang SI, masing-masing didominasi oleh tokoh-tokoh kelompok Islam dan golongan mahasiswa. Demonstrasi yang pecah di depan gedung DPR/MPR pun menjadi ring tinju bagi kedua kelompok tersebut dan bahkan menelan korban jiwa dari kedua sisi, salah satunya yang kemudian dikenal dengan korban Tragedi Semanggi.

Baca juga: Tunduk Kepada Kelompok Fundamentalis (?)

Wiranto yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan memainkan peran penting dalam pembentukan Pam Swakarsa dan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi sebelum turun ke titik aksi. Sementara itu, mobilisasi anggota Pam Swakarsa ke titik lokasi utama demonstrasi dan beberapa kawasan sekitar dilakukan oleh Kivlan Zein. Wiranto menunjuk Kivlan Zein sebagai panglima di lapangan karena ia sebelumnya telah berhasil mendatangkan dan mengerahkan massa tandingan untuk mengalahkan demonstran mahasiswa yang mendatangi gedung MPR menjelang tergulingnya Orde Baru.

Hubungan yang berlangsung antara mantan anggota Pam Swakarsa dengan Wiranto sempat mendingin saat purnawirawan jenderal Angkatan Darat tersebut dianggap tidak mengakui keberadaan dan peran Pam Swakarsa dalam bukunya, Bersaksi di tengah Badai. Para mantan anggota Pam Swakarsa meminta Wiranto merevisi bukunya dan memasukkan pasukan yang pernah dibentuknya tersebut dimasukkan di sana.

Sementara itu, Front Pembela Islam terbentuk secara sah sebagai organisasi pada penghujung 1998, dengan latar belakang kegiatan dan jaringan yang telah berlangsung cukup lama dan terbentuk cukup matang. Front Pembela Islam merupakan salah satu organisasi massa berbasis agama yang memanfaatkan pergantian skema politik nasional dari Orde Baru menjadi Reformasi sebagai momentum untuk meningkatkan kekuatan kelompok dan posisi mereka di kalangan publik masyarakat Indonesia.

Baca juga: Kultus: Arena Pertarungan Retorika vs Logika

Orde Baru memang bukanlah waktu yang mujur bagi umat dan kelompok agama Islam, karena kecenderungan sekularistik dan perhatian pada kepercayaan Jawa yang ditunjukkan oleh Soeharto selama menjadi presiden. Represi terhadap ekspresi beragama seperti penggunaan jilbab merupakan salah satu manuver yang dilakukan pemerintah rezim Orde Baru untuk menekan potensi-potensi kebangkitan agama pada saat itu. Selain itu, Soeharto juga lebih banyak menjalin relasi dengan para pebisnis berketurunan Tionghoa daripada memasukkan tokoh-tokoh agama Islam dalam lingkaran terdekatnya.

Hal tersebut pada akhirnya berbalik menjadi bumerang yang menjatuhkan Soeharto. Tokoh-tokoh agama Islam yang merasa terzalimi oleh pemerintah Orde Baru berkumpul untuk menyatukan kekuatan melawan represi yang mereka alami baik sebagai anggota kelompok agama atau pun penganut kepercayaan. Penzaliman yang dialami oleh individu dan kelompok Islam selama pemerintahan Soeharto masih sering didengungkan oleh sejumlah tokoh Front Pembela Islam, dijadikan jargon untuk terus membangkitkan semangat massa, dan bahkan pembenaran atas tindakan-tindakan mereka yang seringkali mengganggu kenyamanan publik.

Baca juga: (Tuduhan) Penistaan Agama adalah Tradisi

Demontrasi masif yang melibatkan Front Pembela Islam sebagai inisiator pada 2016 dengan tuntutan pemenjaraan Basuki Tjahja Purnama menjadi bukti nyata pemanfaatan politik penzaliman. BTP menjadi pihak yang dipojokkan dengan tuduhan penistaan agama, sementara Front Pembela Islam memunculkan diri sebagai perwakilan umat Islam yang dizalimi oleh BTP dan melakukan perjuangan atas nama agama. Semenjak aksi tersebut, Front Pembela Islam terus menerus mendapatkan ruangnya baik secara wacana maupun spasial, dan pada beberapa kesempatan menerbitkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat tentang kebangkitan populisme agama di tengah sistem politik demokrasi.

Kembali pada relasi yang terjalin antara Front Pembela Islam dengan beberapa tokoh di organisasi militer atau pemerintahan, banyak yang menganggap negara telah kehilangan kemampuannya mengendalikan kelompok yang telah mereka bentuk sendiri. Oleh karena itu, tidak sedikit pula kemudian yang berpikir pembubaran Front Pembela Islam sebenarnya dapat dikatakan masih menjadi bagian dari kepentingan atau agenda politik negara.

Deklarasi pembentukan Front Persatuan Islam tidak lama setelah dibubarkannya Front Pembela Islam pun pada akhirnya menguatkan asumsi masih adanya peran negara dalam kasus terakhir yang menjegal organisasi tersebut. Demokrasi, memasuki usianya yang menuju 23 tahun, menjadi ring permainan politik penzaliman yang dimainkan salah satu organisasi dan secara halus dipelihara dan dipupuki oleh negara.