Memang perlu diakui keputusan saya untuk menyampaikan tulisan ini masih berhubungan dengan permasalahan yang muncul terkait puisi yang dibacakan oleh Sukmawati Soekarnoputri. Saya tidak akan membahas apakah puisi tersebut bisa dikatakan menghina atau memojokkan salah satu pihak. Juga tidak akan mengatakan perlu atau tidak sebenarnya Sukmawati meminta maaf kepada publik. Tulisan ini juga berkaitan dengan hebohnya berita Indonesia akan bubar pada 2030 seperti pernyataan Prabowo yang ternyata dikutip dari novel Ghost Fleet.

Ranah kesusastraaan di Indonesia sesungguhnya bisa dibilang tidak berjarak terlalu jauh dari kancah perpolitikan. Pada era kepemimpinan Sukarno dan kejayaan komunisme, karya sastra dan seni dijadikan media propaganda partai komunis untuk menyentuh masyarakat kelas menengah sampai ke bawah. Misalnya puisi-puisi yang dibuat oleh Aidit saat ia menduduki posisi penting di Partai Komunis Indonesia (PKI). Karya-karya Aidit paling tidak menggambarkan dua tema penting, yakni petani dan buruh (“Untukmu Pahlawan Tani” dan “Berziarah ke Makam Usani”), dan semangat revolusi (Yang Mati Hidup Kembali”, “Sepeda Butut”, “Kidung Dobrak Salah Urus” dan “Tugas Partai”).

Dimasukkannya unsur-unsur politis ke dalam karya sastra oleh Aidit sesungguhnya bukanlah sesuatu yang aneh. Sebagai seorang penganut komunisme, Aidit percaya karya sastra yang baik adalah yang berguna bagi masyarakat. Karya sastra beraliran realis akan lebih disukai karena tidak memunculkan banyak imajinasi yang dianggap oleh pemikir komunis sebagai hal yang tidak diperlukan oleh masyarakat. Realitas sosial merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan. Maka tidak heran jika puisi Aidit kemudian dikritik karena tidak menarik dalam hal diksi dan penyampaiannya.

Selanjutnya pada era Orde Baru, karya sastra menjadi suatu ruang yang berusaha dipisahkan dari arena perpolitikan. Pemerintah kala itu menyadari karya sastra bisa menjadi senjata yang tidak melukai namun tajam untuk membangkitkan kesadaran. Pemisahan yang dilakukan pemerintah Orde Baru terlihat dari praktik pelarangan yang dilakukan secara masif, hingga mencapai lebih dari 2.000 judul (Tempo Interaktif edisi 29/01 tahun 1996). Selain itu, pemenjaraan yang dilakukan pemerintah Orde Baru terhadap sastrawan, seniman, dan penggerak budaya selama belasan tahun pada akhirnya menyebabkan beberapa dari mereka harus tutup usia di penjara atau keluar dengan kekuatan yang tinggal setipis sehelai rambut.

Di saat yang sama, penulis-penulis yang dianggap mendukung ideologi Orde Baru, yakni antara lain kehidupan bernegara yang Pancasilais, nasionalisme tanpa batas dan anti komunisme, diizinkan untuk tetap berkarya. Pembedaan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pemerintah Orde Baru untuk menjadikan karya sastra sebagai media penguat ideologinya. Dengan teliti para penulis itu dipilah-pilah, dengan tujuan menghindari penyerangan balik atas otoritarianisme pemerintah yang dituangkan melalui karya sastra.

Beberapa tokoh mendapati kejatuhan Orde Baru sebagai sebuah babak baru dalam dunia kesusastraan. Hal tersebut terlihat dari kemunculan penulis-penulis baru dengan usia yang relatif muda dan menawarkan wacana-wacana yang sebelumnya dianggap tabu dan berbahaya. Selain itu, kejatuhan Orde Baru membukakan kembali harapan para sastrawan yang pernah menjadi korban kekerasan kemanusiaan. Mereka muncul kembali untuk berkarya, menghadirkan cerita dan pengalaman pahit agar pembaca bisa mengetahui sejarah rakyat, tidak lagi melulu sejarah penguasa.

Terlepas dari perdebatan kualitas tulisan yang dibuat oleh para sastrawan baru yang muncul di era Reformasi, secara umum belenggu yang mengikat kesusastraan sebagai media propaganda politik yang ada pada dua era pemerintahan sebelumnya mulai hancur. Kebebasan (walaupun tidak sempurna) menjadi pemicu semangat untuk menulis dan berkarya. Namun di saat yang sama, dipengaruhi pula dengan perkembangan teknologi, karya sastra di era reformasi masih tidak bisa dianggap seratus persen terpisah dari kancah perpolitikan.

Kehebohan yang sempat muncul karena pernyataan Prabowo tentang Indonesia yang akan bubar pada tahun 2030 merupakan bukti bagaimana karya sastra digunakan sebagai ajang kampanye. Prabowo, walaupun sampai hari ini belum menyampaikan secara resmi akan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden pada pemilu berikunya, membutuhkan strategi-strategi khusus untuk melancarkan jalannya mendapatkan kekuasaan. Persaingan yang terjadi di puncak tangga perpolitikan saat ini mengharuskan dilakukannya upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, yang terkadang dilakukan menggunakan cara yang cenderung kurang baik.

Pernyataan Prabowo tersebut dikutip dari novel Ghost Fleet karya P.W. Singer yang jelas merupakan karya fiksi. Kita bisa membandingkan karya tersebut dengan salah satu karya sastra klasik dunia, 1984 karya George Orwell. Saya secara pribadi ragu apakah Prabowo pernah membaca novel 1984 yang secara tematik serupa dengan novel Ghost Fleet. Imajinasi penulis tentang kehidupan masa depan yang cenderung tidak bisa dikatakan sebagai kehidupan yang baik bagi para penghuninya sebenarnya membawa pesan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai manusia yang hidup pada masa sekarang belajar dan berantisipasi dalam bertindak. Namun pesan tersebut memang tidak semua orang bisa dapatkan, karena membutuhkan pembacaan dan pendekatan ilmu sastra untuk membongkarnya.

Bagaimana Prabowo menjadikan narasi dalam novel Ghost Fleet agar bisa meyakinkan rakyat Indonesia bahwa kita membutuhkan seorang presiden baru, yang merujuk pada dirinya sendiri atau orang-orang yang berafiliasi secara politik dengan dirinya, perlu ditinjau lebih lanjut. Singer, layaknya Orwell, mungkin tidak pernah berniat untuk menjadikan karyanya untuk digunakan sebagai media kampanye. Menarik untuk menyadari bagaimana karya sastra coba ditarik ke dalam pusaran perpolitikan atas nama kekuasaan, membuktikan peranan sastra yang dianggap masih efektif untuk mempengaruhi pemikiran publik.

Selanjutnya terkait dengan puisi Sukmawati yang menghebohkan massa, bahkan pada akhirnya membawa Sukmawati untuk meminta maaf menggunakan MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai media penyampaian maaf, kita juga bisa melihat posisi karya sastra di tengah pusaran politik. Respon masyarakat tidak lagi bisa dianggap sekedar pergolakan sosial karena pada akhirnya melibatkan organisasi-organisasi tertentu untuk menganggap puisi tersebut sebagai pelecehan terhadap Islam. Organisasi tersebut, walaupun menamakan diri sebagai organisasi agama, tentu saja memiliki kesibukan politiknya sendiri yang terlihat dari program kerja atau tujuan dari pembentukannya.

Sekali lagi, hanya dengan sebuah karya sastra yang bersifat fiksi dan multi interpretasi, dunia perpolitikan menjadi kisruh. Kecenderungan yang muncul adalah upaya menjatuhkan Sukmawati secara personal, meliputi kepercayaan yang dianutnya, statusnya sebagai anak Sukarno, dan penampilannya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Tentu saja ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kritik keilmuan yang baik, namun menunjukkan kekuatan karya sastra dalam menggerakkan massa.

Sebagai kesimpulan, walaupun sastra dalam aspek pengkaryaan dan keilmuan tidak pernah benar-benar menjadi agenda politik yang resmi, dapat dikatakan sampai saat ini ia mendapatkan ruang tertentu yang bisa dieksplorasi. Pengolahannya akan tergantung pada kapital, kepentingan, dan tujuan dari bagaimana karya sastra tersebut dilemparkan ke masyarakat. Jika pada era saat ini dianggap tabu untuk menilai semata-mata karya sastra aliran A adalah yang bagus dan aliran B adalah yang tidak bagus, paling tidak dengan realitas ini, pengkarya bisa memikirkan bagaimana tetap menjadikan karya sastra sebagai senjata untuk membangkitkan kesadaran.