Sebagian dari kita, terutama yang tinggal di daerah Jabodetabek, telah menjalani karantina rumah selama paling tidak tiga bulan lamanya. Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang diperpanjang sampai 4 Juni 2020 digadang-gadangkan akan menjadi babak terakhir dari “Kerja dari Rumah”. Pembicaraan tentang “new normal” atau kehidupan normal yang baru pun mengudara. Mengapa istilah “new normal” bisa muncul, dan apa saja hal yang diimplikasikan dari istilah itu?

Istilah “new normal” sebenarnya bukan merupakan fenomena baru. Pada edisi 27 Januari 2009, surat kabar Philadelphia City Paper mengutip perkataan Paul Gover tentang kebutuhan akan “new normal” dalam perkembangan masyarakat pasca krisis ekonomi 2007–2008. Istilah tersebut kembali digunakan dalam kerangka ekonomi pasca resesi global 2008–2012 oleh sejumlah media massa seperti ABC News, BBC News, dan New York Times. Sementara itu, istilah “new normal” yang berlaku saat ini, tepatnya di tengah pandemi COVID-19, dimaknai oleh sejumlah dokter di University of Kansas Health System sebagai perubahan pada perilaku manusia sehari-hari terutama interaksi sosial, seperti bersalaman dan berpelukan.

Saya pribadi tidak pernah benar-benar merasa tenang saat mendengar dan berusaha memaknai kata “normal” di hampir semua konteks penggunaannya. Paling tidak terdapat satu pendapat dasar yang lebih saya pilih untuk percaya, bahwa “normal” sebagai kata sifat merupakan pengejawantahan linguistik dari relasi kuasa dan pertentangan kelas. Golongan yang memiliki kapital– apapun bentuk kapitalnya, mulai dari kapital budaya ataupun kapital material, memegang otoritas atau paling tidak mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk membentuk dikotomi normal-tidak normal, dan membubuhkan makna atasnya.

Dan begitu istilah “new normal” terbit di tengah-tengah arus pemberitaan yang tidak berhenti mengabarkan tingkat penularan virus COVID-19, dan semakin gencar intensitas kemunculannya di penghujung penerapan karantina wilayah di sejumlah daerah di dunia, saya semakin mempertanyakan makna dan implikasi dari istilah tersebut utamanya saat strategi-strategi yang telah diterapkan untuk menekan tingkat penyebaran virus COVID-19 dinyatakan perlu disudahi terlepas belum tersedianya vaksin. Menurut saya, istilah “new normal” di tengah masa pandemi COVID-19 masih dimaknai dengan kacamata ekonomi. Hal tersebut dikarenakan adanya gambaran–yang muncul baik secara literal maupun tidak tentang tuntutan harus kembali berjalannya roda ekonomi yang sempat melambat karena penerapan karantina rumah dan pembatasan sosial.

Dengan menggunakan kacamata ekonomi, “new normal” secara umum dapat dimaknai sebagai kembali beroperasinya tempat-tempat usaha yang sebelumnya harus menutup layanan fisik, yang berarti kembalinya tenaga kerja ke rutinitas mereka setelah beberapa bulan menjalani karantina rumah. Adapun unsur kebaruannya terletak pada penerapan pendekatan-pendekatan berbasis kesehatan di tempat kerja dan tempat umum yang menjadikan kehidupan “normal” kita yang sebelumnya tidak akan sepenuhnya kembali.

Saya mulai mempertanyakan “new normal” dengan melakukan refleksi atas kehidupan sebelum WHO menyatakan terjadinya pandemi dan diberlakukannya karantina rumah dan pembatasan sosial. Menarik bagaimana kita melihat dan pada akhirnya sekarang menerima fase kehidupan tersebut sebagai suatu hal yang “normal”, atau sebagai suatu standar jika perubahan harus terjadi. Menjadi bagian dari kelas pekerja perantauan di Jakarta, sulit bagi saya untuk mempercayai berdesakan dalam kendaraan umum antar kota antar provinsi setiap hari, terkadang dituntut untuk melakukan pekerjaan atau meladeni pembicaraan tentang pekerjaan di luar jam kerja yang telah ditentukan, dan berusaha mencari sela-sela waktu untuk “melamban” di tengah dinamika alur dan pergantan babak yang terus dipacu–sebagai sebuah bentuk kehidupan “normal”.

Baca juga: Skenario Ekonomi di Masa Pandemi

Dan bukankah saya tidak sendirian? Bahkan mungkin saya cukup beruntung karena masih bisa menemukan atap dan susunan bata kokoh untuk bernaung dan tidak memiliki tuntutan lain selain menutupi kebutuhan hidup saya sendiri. Kembali pada definisi normal yang–saya percaya–ditentukan melalui relasi kuasa dan pertentangan kelas, memang sulit untuk menunjuk jari pada satu pihak tertentu yang bisa dianggap sebagai pemegang otoritas tersebut. Sistem ekonomi yang berlangsung saat ini agaknya memaksa kita untuk percaya bahwa memang seperti itulah semestinya yang harus kita lakukan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, mungkin juga menabung untuk hal-hal lain, dan menganggapnya sebagai kehidupan yang normal.

Penentuan definisi “new normal” di Indonesia agaknya akan menjadi privilese bagi kementerian terkait dan pemilik kapital di ranah ekonomi; sementara sebagian besar masyarakat hanya akan menjadi “pengikut” dari penerapan sistem baru. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerapkan skenario tahapan “new normal” yang akan diberlakukan di DKI Jakarta, kota-kota di Jawa Barat, Gorontalo mulai 1 Juni 2020. Lima tahapan yang tergabung dalam skenario tersebut akan dimulai dengan dibukanya kembali industri dan layanan jasa, toko, pasar, dan pusat perbelanjaan, diikuti dengan sekolah, tempat makan umum, dan tempat ibadah. Aktivitas yang sempat tersendat atau bahkan terhenti sama sekali akan dimulai kembali dengan penerapan protokol kesehatan. Pemerintah Indonesia menargetkan “new normal” akan sepenuhnya berjalan di akhir bulan Juli sampai awal Agustus 2020.

Protokol kesehatan yang dimaksud antara lain termasuk penggunaan masker wajah, pemertahanan jarak sosial dengan pembatasan jumlah penumpang untuk transportasi umum dan pengunjung untuk tempat-tempat umum, dan penyediaan fasilitas pendukung seperti cairan antiseptik dan wastafel cuci tangan di tempat kerja serta peningkatan pengawasan kebersihan tempat kerja. Rencana tersebut boleh saja dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah, namun seperti halnya penerapan aturan-aturan lain, pengawasan merupakan perkara lain yang tidak dapat dikatakan telah dilakukan dengan baik. Penerapan rancangan skenario “new normal” tersebut selanjutnya akan ditentukan oleh pemegang otoritas berikutnya.

Beberapa badan usaha, industri ataupun jasa, mungkin akan menaati rancangan “new normal” dengan protokol kesehatan tersebut dengan beberapa alasan, bahwa jajaran pemegang otoritas badan usaha (a) merasa bertanggung jawab secara moral dengan para pekerjanya, (b) dituntut untuk mempertahankan pekerja yang ada, (c) tidak mau mengambil risiko hukum yang mungkin menjadi bagian dari pengawasan penerapan “new normal”. Perubahan yang mungkin dialami oleh para pekerja adalah tambahan aturan terkait sanitasi diri dan relasi fisik antar pekerja dan hal-hal lain yang bersifat behavioral.

Saya kemudian mulai memikirkan beberapa dari kita yang bekerja di ranah informal. Permasalahan kelas sebenarnya telah menjadi perbicangan beberapa pihak bahkan sejak masih diberlakukannya karantina rumah dan pembatasan sosial. Tidak semua dari kita bisa bekerja dari rumah karena jenis pekerjaan yang memang tidak memungkinkan atau karena kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi selain dengan tetap meninggalkan rumah. Dan agaknya isu serupa juga dapat ditemukan dalam upaya pencarian definisi dan penerapan “new normal” pasca dihentikannya strategi-strategi yang disarankan oleh WHO tersebut.

Baca juga: Wabah, Ekonomi dan Kelas

Jika “new normal” bagi kelas pekerja dengan tingkat ekonomi menengah berarti kembali ke kepadatan ruang dan waktu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang ditambah dengan aturan pengendali kesehatan, maka masyarakat kelas ekonomi bawah mungkin akan merasa semakin sulit mendefinisikan “new normal”.

Apakah “new normal” akan menjadikan masker dan cairan hand sanitizer sebagai prioritas bagi mereka, sementara yang jelas bisa dirasakan adalah perut yang lapar dan bukan gerombolan bakteri atau virus tak kasat mata? Siapa yang akan menyediakan fasilitas cuci tangan di tempat mereka bekerja? Apakah pekerjaan yang mereka lakukan selama ini, yang diabaikan oleh kereta yang berjalan terlalu cepat atau langkah kaki setengah berlari akan lebih dianggap dan dihargai? Apakah ada kebaruan dari kenormalan bagi mereka?

Definisi “new normal” pun pada kesimpulannya tidak dapat dikatakan menjadi satu nilai yang akan berlaku untuk semua golongan masyarakat. Kita yang akan segera menghadapi lalu lintas kota dan berjumpa kembali dengan kawan-kawan yang selama beberapa bulan hanya dapat diajak berbicara melalui telepon mungkin telah mempersiapkan fisik dan pikiran dengan optimis. Tetapi sejauh mana kemudian “new normal” ini akan membawa kita kembali larut dalam gelimangan privilese dan melupakan sisi lain di balik tirai yang kita beri nama normal?


Menentukan dan memaknai kenormalan agaknya akan terus dan selalu menjadi privilese di tengah pertentangan dan antagonisme kelas, namun untuk menyadari bahwa normal tidak senormal yang dibayangkan adalah sebuah pilihan.