Hari ini dianggap sebagai momentum 20 tahun berjayanya pemerintahan Reformasi yang menggantikan rezim Orde Baru, yang ditandai dengan pernyataan pengunduran diri Suharto sebagai presiden kedua Indonesia. Pada saat itu, Reformasi menjadi sebuah mimpi besar yang ingin dicapai oleh para demonstran yang menyatakan mewakili rakyat Indonesia yang sudah muak dengan keserakahan para pemegang kekuasaan di era Orde Baru. Dan apakah selama dua dekade yang mengikuti turunnya Suharto dari kursi kepresidenan tersebut menandai tercapainya mimpi besar Reformasi?

Tuntutan para demonstran pada saat itu utamanya ada enam, yakni penangkapan Suharto dan para kroninya, supremasi hukum, pembasmian KKN, amandemen Undang-Undang, dan otonomi daerah. Semua tuntutan tersebut tentu saja berhubungan dengan apa yang telah dilakukan Suharto dan pemerintahannya selama 32 tahun berkuasa. Bisa dikatakan paling tidak (beberapa golongan) masyarakat Indonesia mulai menyadari keborokan-keborokan yang selalu coba ditutupi dengan senyum dan perkataan manis, sehingga mereka merasa Indonesia perlu sebuah reformasi terutama di bidang politik.

Ditinjau dari aspek politik, memang harus diakui terdapat perubahan yang bisa dibilang cukup signifikan. Misalnya penentuan periode maksimal bagi presiden dan wakil presiden menjadi hanya dua periode, yang paling tidak bisa menghindari praktik kekuasaan sentralistik seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, sebelum mengundurkan diri, Suharto ditunjuk oleh MPR sampai tujuh kali periode kepresidenan secara berturut-turut. Selain itu, otonomi daerah juga menjadi salah satu program yang digencarkan oleh pemerintah pasca Orde Baru. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan area mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang ada di tempat kepemimpinan mereka.

Di samping itu, walaupun tidak masuk ke dalam salah satu tuntutan demonstran, kebebasan berpendapat dan berpikir merupakan salah satu keinginan besar yang ingin diperoleh masyarakat Indonesia dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Selama kepemimpinan Suharto, kebebasan masyarakat sipil direnggut dengan berlakunya aturan sensor terhadap segala bentuk publikasi, terutama buku, serta propaganda anti-komunis. Masyarakat Indonesia dijejalkan dengan narasi tunggal tentang beberapa kejadian sejarah, seperti Tragedi Madiun 1948, dan malam 30 September 1965. Narasi yang dibuat menyudutkan semua orang yang dituduh berafiliasi dengan partai komunis dan mengarah pada pelanggaran terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara struktural.

Kejatuhan Orde Baru pun menandai babak baru dalam dunia pemikiran dan pendidikan di Indonesia, karena narasi-narasi tandingan mulai muncul dari berbagai pihak. Narasi tersebut dimunculkan oleh para akademisi yang melakukan penelitian historis terhadap beberapa fenomena sejarah. Selain itu, para pelaku sejarah dari sisi korban pelanggaran kemanusiaan juga mulai mendapatkan tempat untuk mengangkat narasi mereka yang sebelumnya dibungkam oleh kekuasaan.

Kemunculan penulis-penulis perempuan yang membahas (baca: mendekonstruksi) konsep femininitas dan tubuh dalam dunia sastra juga telah diakui sebagai salah satu capaian kebebasan berpendapat pasca jatuhnya Orde Baru. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya, banyak penulis yang mendapatkan tekanan secara hukum jika menulis hal-hal yang dianggap melanggar norma ataupun mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Oleh karena itu, terlepas dari kontroversi signifikansi karya-karya penulis perempuan tersebut, fenomena kebebasan dalam menulis perlu diapresiasi sebagai bentuk dari keruntuhan supremasi Orde Baru.

Sehingga jika dilihat secara sekilas, mimpi dan harapan reformasi yang disampaikan pada demonstrasi pada Mei 1998 telah tercapai. Namun jika ditinjau lebih dalam, ada beberapa hal yang sifatnya lebih subtil dan kurang disadari sebagai bagian dari perkembangan dalam era reformasi. Beberapa aktivis sosial mulai menanyakan apakah reformasi itu masih relevan pada saat ini, dengan mengingat beberapa hal yang akan dibahas selanjutnya.

Saya berasumsi reformasi politik yang digarisbawahi oleh para demonstran dua puluh tahun yang lalu dianggap akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia selanjutnya. Misalnya dengan amandemen UU, diharapkan akan ada perbaikan pada kehidupan masyarakat sipil. Namun sepertinya memang ada yang terlewatkan, yakni reformasi di tingkat kognitif yang melibatkan kesadaran. Argumen ini didasarkan pada kenyataan masih banyaknya kasus-kasus persekusi yang terjadi di lapisan masyarakat.

Propaganda anti komunis dan anti Cina yang menjadi bagian dari program Orde Baru ternyata membentuk pola pikir beberapa golongan masyarakat Indonesia. Kecenderungan untuk membenci kelompok yang dianggap ‘tidak pribumi’ masih sering ditemui baik dalam lingkaran masyarakat sekitar atau melalui pesan-pesan yang tersebar melalui media sosial. Selain itu, dengan masih berlakunya TAP MPRS No. 26 tahun 1966, wacana komunisme sebagai paham yang merusak nasionalisme masih saja gencar terdengar. Hal ini diperparah dengan belum adanya tindakan nyata dari pemerintah selama 20 tahun reformasi ini untuk menginvestigasi kasus kejahatan kemanusiaan 1965-1966.

Masih banyak pula kasus pembredelan publikasi maupun acara yang bersifat edukatif namun dituduh sebagai penyebaran ajaran terlarang. Bahkan tidak jarang terjadi penyerangan fisik yang dilakukan oleh golongan yang tidak mendukung adanya upaya rekonsiliasi atau pemaparan narasi alternatif dari apa yang sebelumnya dipropagandakan oleh pemerintah Orde Baru. Hal yang serupa terjadi untuk fenomena penerimaan keberagaman agama dan kepercayaan. Sampai saat ini, tindakan yang bersifat represif masih terjadi terhadap mereka yang tidak menganut agama di luar enam agama sah negara Indonesia. Perlu diingat juga bahwa ketentuan enam agama sah tersebut mulai berlaku dan dicantumkan di kartu identitas sejak pemerintah Orde Baru berkuasa.

Bahkan tradisi KKN yang ingin dihentikan oleh demonstran di penghujung rezim Orde Baru masih saja berjaya sampai sekarang. Walaupun sudah ada semacam organisasi independen yang berusaha menegakkan hukum anti korupsi, pada kenyataannya praktik tersebut masih diminati oleh para pemegang kekuasaan. Hal tersebut bisa saja dipengaruhi kurang tegasnya hukum yang berlaku untuk menangani kasus korupsi sampai hari ini.

Dengan menganalisis fenomena-fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa mimpi reformasi tentang Indonesia yang lebih baik belum sampai pada level kognitif, yakni kesadaran masyarakat. Demokrasi lama kelamaan hanya menjadi yang digadang-gadangkan untuk membuat kita buta pada kenyataan yang ada, seperti halnya bagaimana rezim Orde Baru memanfaatkan Pancasila sebagai pelindung dalam melakukan diskriminasi dan pemberantasan komunisme.

Jadi masihkah reformasi relevan jika upaya untuk meningkatkan kesadaran terus menerus ditekan?