Wabah memang menakutkan. Ia tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga dapat memberikan tekanan psikologis bagi beberapa orang. Di saat yang sama, wabah juga telah terbukti memberikan ancaman besar terhadap keberlangsungan ekonomi dalam tingkat makro maupun mikro. Keadaan tersebut selanjutnya diperparah dengan represi pemerintah yang ternyata punya ketakutan sendiri terhadap masyarakatnya.

Sumber: amnesty.org

Wabah penyakit memberikan dampak psikologis dengan jenis dan taraf yang beragam untuk masing-masing individu. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, misalnya keadaan ekonomi, situasi sosial, rekaman keadaan kesehatan, dan lain sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah sejatinya memegang tanggung jawab utama untuk memberikan layanan kesehatan publik kepada masyarakatnya yang sejatinya tidak hanya berkaitan dengan keadaan fisik namun juga mental. Namun wabah COVID-19 di Indonesia menunjukkan arah yang berbeda dari yang semestinya.

Keterbatasan akses atas kabar atau pemberitaan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memberikan dampak tersendiri bagi keadaan psikologis masyarakat di tengah wabah. Pemerintah Indonesia, termasuk juga Kementerian Kesehatan, telah banyak dikritik oleh tidak hanya publik Indonesia, namun juga global, terkait keterbukaan atas informasi tentang penyebaran virus COVID-19.

Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi Kasus 1 dan Kasus 2 pada awal bulan Maret 2020. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan dengan air muka tenang menyampaikan kepada publik bahwa Indonesia masih belum memiliki kasus COVID-19 karena “perlindungan Tuhan”. Ia juga menyatakan keberatan terhadap hasil penelitian yang dilakukan akademisi Harvard terkait kemungkinan Bahkan edaran dalam bentuk infografis pencegahan penyebaran virus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mencantumkan anjuran untuk “rajin berdoa”.

Baca juga: Meninabobokan Wabah

Pernyataan-pernyataan yang keluar dari pemerintah Indonesia ataupun hal-hal yang tidak disampaikan tersebut menyebabkan kecemasan tersendiri bagi kalangan masyarakat. Pada pertengahan bulan Maret, tepatnya saat jumlah kasus COVID-19 terus merangkak, Jokowi akhirnya secara tidak langsung mengakui bahwa pemerintah berusaha membatasi pernyataan dan pemberitaan dengan mempertimbangkan kecenderungan masyarakat Indonesia yang “mudah panik”. Sementara itu transparansi terkait kesehatan publik merupakan hal yang semestinya terjadi di tatanan negara yang menerapkan sistem demokrasi.

Masih berkaitan dengan penyiaran kabar dan berita, tekanan psikologis yang dialami masyarakat juga disebabkan oleh kerancuan kabar yang beredar. Kita semua sekarang saya pikir telah menyadari bagaimana Internet dan media sosial mengizinkan semua dari kita untuk memproduksi wacana dan menyebarkannya dengan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Kemunculan berita-berita bohong pun menjadi fenomena tersendiri di tengah berkembangnya masyarakat informasi sekarang ini. Pembuatan dan penyebaran berita bohong pada dasarnya juga menjadikan momentum-momentum dalam ranah politik, sosial, dan ekonomi sebagai senjata untuk memengaruhi pola pikir masyarakat; bahkan termasuk di tengah momentum wabah penyakit.

Penanganan terhadap produksi dan penyebaran berita bohong tentu bukan hal yang mudah. Seperti yang saya sebut di atas, saat ini begitu mudah untuk menciptakan wacana dan melemparkannya ke publik tanpa banyak batasan seperti bentuk media sebagai ruang, dan juga waktu. Pemerintah pun mulai melakukan tindakan hukum untuk menekan tingkat penyebaran berita bohong di tengah wabah COVID-19.

Polri diberitakan telah melakukan patroli siber dan sejauh ini sedang memproses sekitar 40-an kasus berita bohong terkait COVID-19. Polri juga telah menetapkan 81 orang sebagai tersangka penyebaran berita bohong dengan 12 di antaranya telah ditangkap. UU ITE, seperti kasus-kasus penyebaran berita bohong di momentum lainnya, tentu saja menjadi senjata utama untuk menjerat para tersangka tersebut, di samping Keppres No. 7 tahun 2020 yang mencantumkan Unsur Kepolisian Negara Indonesia sebagai salah satu dari dua belas anggota pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Khusus untuk penanganan kasus penyebaran berita bohong di tengah pandemi COVID-19, aparat kepolisian juga telah mengeluarkan aturan baru dalam bentuk surat telegram bernomor No. ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Edaran tersebut dikirimkan oleh Kapolri kepada jajaran penyidik reserse kriminal (reskrim) untuk melakukan patroli siber dan penanganan hukum selama wabah COVID-19. Telegram tersebut memerintahkan aparat kepolisian untuk “melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoax terkait COVID-19, hoax terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah”.

Baca juga: Utopia Kebebasan Ekspresi di Indonesia Mendatang

Pemahaman umum tentang berita bohong biasanya berkaitan dengan produksi narasi tidak benar yang diolah sedemikian rupa agar terlihat atau terbaca seperti kebenaran; dan bukan kritik terhadap jajaran atau aturan pemerintah. Namun pada kenyataannya, pada beberapa hari dan minggu terakhir telah terjadi penangkapan terhadap sejumlah orang yang membuat kiriman di media sosial berisi kritik terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Tercatat paling tidak seorang mahasiswa di Surakarta dan seorang pria di Bali telah diamankan oleh kepolisian karena kiriman di media sosial yang berisi kritik atas keputusan dan kinerja pemerintahan dalam menangani wabah. Kritik terhadap pejabat negara dikategorikan sebagai bentuk kejahatan penghinaan yang dapat dijerat dengan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

Pendekatan yang bersifat draconian atau “ganas” memang telah diterapkan oleh beberapa pemimpin negara di dunia untuk menangani penyebaran COVID-19 yang cenderung jauh dari konsep atau gagasan demokrasi. Sebagai contoh, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan aparat keamanan untuk melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang dicurigai terpapar virus COVID-19. Sementara itu di Hungaria, Perdana Menteri Viktor Orban telah menawarkan undang-undang baru kepada parlemen untuk memperpanjang status darurat COVID-19 mulai 11 Maret sampai tidak terhingga. Selama periode status darurat tersebut, Orban memiliki ruang lapang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang menguntungkan kepentingannya sebagai penguasa.

Sementara itu, situasi di Indonesia dapat dikatakan lebih unik. Jokowi sebagai presiden memang tidak menunjukkan kecenderungan untuk menerapkan gaya kepemimpinan draconian seperti dua perdana menteri di atas. Bahkan sebaliknya, banyak kritik yang muncul karena sikapnya yang dinilai kurang tegas dalam menetapkan aturan-aturan terkait upaya menekan tingkat penyebaran virus, salah satunya seperti kecenderungannya untuk mengabaikan saran penerapan lockdown penuh yang disampaikan oleh sejumlah tenaga medis dengan berdasarkan pada penelitian epidemiologi berbasis model.

Namun pada saat yang sama, tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian di tengah upaya menekan penyebaran COVID-19 terutama terkait kritik terhadap jajaran pemerintah dan negara di dunia siber mengarah pada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di tengah momentum kecemasan massal. Jika kita kembali pada gagasan dasar dari kesehatan masyarakat yang merujuk pada ilmu dan seni untuk mencegah penyebaran penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat, pemerintah sebagai organisasi pengendali masyarakat memainkan peran penting dalam penetapan aturan-aturan yang mendukung penjaminan dan peningkatan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Wabah, Ekonomi, dan Kelas

Pandemi COVID-19 tentu saja menjadi salah satu kasus yang menyerang ketahanan kesehatan masyarakat hampir di seluruh negara di dunia, dan masyarakat pun bergantung pada pemerintah sebagai salah satu pemegang peran penting dalam penjaminan kesehatan masyarakat, apalagi setelah dikeluarkannya anjuran karantina rumah. Dalam kata lain, masyarakat tidak membutuhkan aturan-aturan yang bersifat menghukum di tengah keadaan yang telah membawa tekanan bagi mereka di sejumlah aspek, mulai dari kesehatan fisik dan mental, sampai ekonomi. Dengan diberlakukannya aturan tindakan hukum terhadap kritik atas kinerja pemerintah, masyarakat mendapatkan represi berganda dari keadaan yang berlangsung pada saat ini.

Di saat yang sama, penerapan aturan tersebut juga mengimplikasikan masih betapa rapuhnya kesiapan dan kedewasaan pemerintah Indonesia sebagai organisasi penanggung jawab negara dalam menghadapi wabah penyakit. Rupanya negara masih lebih cemas dengan isi kepala masyarakatnya daripada nyawa mereka.