Perjuangan masyarakat sipil melawan kesewenang-wenangan pemerintah, aparat keamanan, atau pemegang modal telah menjadi salah satu bagian cerita dari linimasa sejarah sosial Indonesia. Termasuk yang baru saja menjadi fenomena cukup menggemparkan, demonstrasi besar oleh mahasiswa, pelajar, dan buruh yang melibatkan perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat kepolisian. Namun di balik serangan gas air mata dan jatuhnya korban jiwa, ada pertarungan lain yang melibatkan sesama masyarakat sipil.

Pertarungan lain tersebut memang tidak sampai terbawa ke jalan raya dan menguasai ruang material publik, namun berlangsung dengan senyap di antara obrolan antara kolega kantor dan bergulir di linimasa media sosial. Pertarungan tersebut seringkali diangkat ke permukaan oleh mereka yang bukan lagi pelajar atau mahasiswa, masuk dalam angkatan pergerakan ’98, dan merasa berpengalaman dan berpengetahuan lebih. Saya membaca sinisme tertentu dari golongan tersebut terhadap pernyataan atau sikap yang ditunjukkan oleh generasi yang lebih muda daripada mereka.

Sebenarnya pertarungan ideologi yang melibatkan “golongan tua” dengan “golongan muda” bukanlah hal yang baru, terutama khususnya dalam sejarah pergerakan Indonesia. Di Jawa, pertentangan antara golongan tua dan golongan muda–yang kemudian didekatkan dengan golongan yang pasif dan penurut vs golongan yang ktif dan progresif–bahkan muncul di dalam badan Boedi Oetomo yang didirikan tahun 1908. Baru setahun setelah didirikan, Cipto Mangunkusumo sudah berniat untuk keluar dari organisasi tersebut karena adanya perbedaan pandangan politik dengan Radjiman Wedyodipuro.

Baca juga: Perploncoan Perempuan Lintas Generasi

Cipto mengusulkan agar Budi Utomo memperluas jangkauan keanggotaannya dengan melibatkan semua golongan Hindia Putera, yakni mereka yang lahir, dibesarkan, dan hidup di Jawa. Namun usul tersebut ditolak oleh Radjiman. Radjiman, mewakili golongan tua, menganggap usulan Cipto bersifat grusa-grusu atau terburu-buru, sementara Cipto menganggap Radjiman menunjukkan sikap yang lamban dalam upaya pencapaian kemerdekaan.

Di penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, pertentangan antara golongan tua dan golongan muda juga terjadi di Sumatera Barat yang masing-masing memegang teguh paham pelaksanaan agama Islam. Golongan tua bersikukuh untuk mempertahankan tata cara agama yang bersumber dari Mekkah, sementara golongan muda menunjukkan pergeseran pada paham yang bersifat lebih toleran yang diterima oleh mahasiswa dan lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir.

Perbedaan tersebut diperuncing dengan penerimaan budaya kolonial oleh golongan muda yang mendapatkan paparan pendidikan Belanda. Tokoh intelektual Minangkabau di Jakarta pun tergerak untuk membentuk organisasi Jong Sumatra Bond pada tahun 1918 yang anggotanya didominasi oleh golongan muda yang menghadapi pertentangan paham dan perdebatan tentang modernisasi dan kemajuan zaman.

Narasi tentang keberhasilan Indonesia mencapai kemerdekaannya pun sampai hari ini masih sering dibingkai dalam pertentangan antara golongan tua dengan golongan muda. Penculikan Sukarno ke Rengasdengklok oleh Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chaerul Saleh yang tergabung dalam kelompok Menteng 31 digadang-gadangkan sebagai bukti yang jelas bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan tercapai tanpa keberanian golongan muda untuk menantang golongan tua.

Wacana revolusioner kaum pemuda sempat ditekan pada masa Orde Baru dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul serta monopoli partai politik yang menempatkan Golongan Karya sebagai pemegang kunci utama. Organisasi mahasiswa dan pelajar, salah satunya CGMI, merupakan salah satu kelompok yang mendapatkan tekanan besar dari rezim Orde Baru dengan tudingan komunisme, pembubaran organisasi, dan penangkapan para anggotanya. Selain itu, di level kognitif, gagasan Suharto dan kroni-kroninya sebagai “bapak” dalam konsepsi budaya Jawa yang harus selalu dihormati dan dituruti kemauannya memperkuat segregasi kelas antara golongan tua dan golongan muda.

Keberhasilan kelompok mahasiswa menjatuhkan rezim Orde Baru sempat menjadi satu perayaan tersendiri. Sama halnya dengan narasi penculikan Soekarno oleh golongan muda yang membuahkan kemerdekaan, gerakan pemuda pada tahun 1998 juga dinarasikan sebagai suatu momen penting dalam sejarah perlawananan pemuda terhadap kekuasaan. Kemenangan tersebut bahkan masih digaungkan di telinga masyarakat hari ini, terutama pada perebutan ruang publik yang baru saja dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar bulan September lalu. Harus diakui terdapat kecenderungan glorifikasi kemenangan masa lalu yang digadang-gadangkan oleh baik golongan tua dan golongan muda.

Baca juga: Benang Merah Mei 1993-Mei 1998-Mei 2019

Hal tersebut juga dibaca oleh Ariel Heryanto dalam tulisannya yang terbit di tengah-tengah riuh demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia, bahwa “jika tidak berhati-hati menyimak sejarah, para aktivis demonstran di Jawa hari-hari ini mudah terjatuh kembali pada romantisme tentang kehebatan gerakan mahasiswa ala Orde Baru”. Peringatan tersebut agaknya tidak hanya perlu diberikan kepada mereka yang terlibat langsung dalam gerakan mahasiswa kemarin, namun juga masyarakat yang menjadi pengamat fenomena tersebut.

Saya sempat mendengar slentingan-slentingan bernada sinisme dari mereka yang merasa pernah menjadi aktivis gerakan mahasiswa penentang Orde Baru terhadap gerakan mahasiswa “Reformasi”. Sinisme tersebut kebanyakan didasarkan pada perasaan ‘lebih berpengalaman’, ‘lebih berpengetahuan’ karena lahir terlebih dahulu dari generasi yang turun ke jalan sekarang. Tentu saja anggapan atau perasaan tersebut tidak sepenuhnya salah. Tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Perlu disadari bahwa gerak waktu dan zaman dibarengi dengan perubahan konteks sosial yang terkadang memang sulit untuk diterima dengan penuh pengertian dan lapang dada.

Beberapa tahun terakhir sejumlah pihak mulai mempertanyakan apakah benar kemenangan telah dicapai oleh para aktivis yang berhasil menggulingkan Orde Baru. Pandangan kritis terhadap reformasi yang muncul belakangan cenderung medekonstruksi ulang wacana kemenangan tersebut dengan tindakan bunuh diri kelas misalnya otokritik bahwa para aktivis tersebut pada saat itu sesungguhnya tidak punya gambaran yang jelas akan dibawa ke mana negara ini setelah Orde Baru yang bercokol selama tiga dekade berhasil dijatuhkan. Cara pandang tersebut tidak membuat semua orang senang, terutama mereka yang terus percaya bahwa peristiwa tersebut adalah salah satu momentum kemenangan gerakan pemuda di Indonesia. Mereka pun mulai menunjukkan sinisme tertentu pada angkatan gerakan yang lebih muda dengan meragukan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh golongan muda tersebut.

Baca juga: Reformasi yang Hanya di Permukaan

Yang lebih menggelikan lagi adalah sinisme yang berhubungan dengan tahun kelahiran. Golongan tua merasa kelompok muda tidak tahu menahu tentang pergerakan atau perlawanan karena lahir ke dunia setelah rezim Orde Baru runtuh. Kritik semacam itu jelas tidak punya dasar yang jelas; apakah seorang peneliti biologi manusia purba hanya akan diakui kredibilitasnya jika ia lahir pada masa saat Homo neanderthalensis atau erectus masih hidup? bukankah tidak akan ada sejarawan jika semuanya didasarkan pada pengalaman langsung individual atas satu peristiwa?

Tentu saja belajar dari pengalaman yang terjadi di masa lalu akan memberikan pelajaran dan peringatan untuk keputusan-keputusan yang akan diambil pada periode waktu selanjutnya. Tetapi romantisme akan masa lalu agaknya hanya menjadi jebakan psikologis yang menahan dan mencegah langkah kita untuk menerima dan menjalankan perubahan. Dan sinisme atau bahkan pertengkaran yang tidak berdasarkan pada hal-hal yang substansial hanya akan menghasilkan suatu pergerakan yang sifatnya parsial dan kurang menguntungkan