Setelah cukup lama terpinggirkan dari narasi utama, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kembali diperbincangkan. Tepatnya setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali mengadakan rapat pleno penyusunan RUU pada Senin (30/8) lalu. Tidak sedikit yang harap-harap cemas dengan hasil rapat tersebut, sampai akhirnya kecemasan beberapa pihak agaknya benar-benar terkonfirmasi.

Rapat pleno penyusunan RUU PKS Senin lalu belum berhasil menjawab apa yang selama ini menjadi harapan dan tuntutan masyarakat yang menginisiasi dan mendukung adanya peraturan hukum tersebut. Terdapat pemangkasan pada jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual dan penghapusan sejumlah butir pasal. Hasil rapat ini pun sejatinya hanya kembali mengingatkan kita bahwa negara belum sepenuhnya hadir untuk rakyatnya.

RUU PKS merupakan salah satu rancangan aturan hukum yang prosesnya memakan waktu cukup lama dan melibatkan pertentangan. Sebelum gagasan dan rekomendasi tentang RUU PKS diusulkan kepada DPR pada Januari 2016, sebenarnya sudah ada beberapa aturan yang berkenaan dengan tindak kekerasan seksual. Bab XIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur definisi dan tindakan hukum atas hal-hal yang termasuk dalam “Kejahatan terhadap Kesusilaan”, Bab VI buku III KUHP tentang Pelanggaran Kesusilaan“, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mencakup aturan terkait aborsi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur prosedur pembuktian tindak kekerasan seksual.

Meskipun begitu, tidak ada satu pun dari semua aturan tersebut yang berpihak pada korban. Terkait hal ini, saya memiliki sejumlah pandangan pribadi.

Baca juga: Kerentanan Ruang Personal dan Ruang Publik Perempuan

Pertama, KUHP yang berlaku sampai hari ini merupakan peninggalan kolonialisme. KUHP bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, kitab hukum yang berlaku di Hindia Belanda. Kitab tersebut disahkan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Menariknya, Soekarno yang dikenal sangat anti kolonialisme dan imperialisme mengadopsi kitab hukum tersebut dan hanya melakukan penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Selama Orde Baru berkuasa, tercatat beberapa kali upaya untuk memperbaiki KUHP melalui penyusunan Rancangan KUHP. Sampai hari ini, terdapat delapan draf Rancangan KUHP (tahun 1968, 1971, 1981, 1981/1982, 1982/1983, penyempurnaan Rancangan 1982/1983 yang berjalan sampai 1987, dan konsep RKUHP tahun 1991/1992) dan tidak ada satu pun yang pada akhirnya menghasilkan kitab perundangan “asli” buatan Indonesia.

Kolonialisme jelas-jelas merupakan tindak kekerasan, sehingga mempertahankan kitab hukum yang disusun oleh pemerintah kolonial berarti melanggengkan impunitas. Penyesuaian boleh saja sudah diupayakan dengan pencabutan pasal yang tidak lagi relevan. Namun, perkaranya ini lebih dari sekadar aturan tertulis yang secara teknis dapat diubah melalui langkah-langkah formal. Ini adalah tentang posisi dan identitas Indonesia sebagai negara bekas jajahan, atau dalam kata lain dalam wacana besar pascakolonialisme. Masih berlakunya babon aturan hukum yang diterbitkan saat negara ini berada dalam cengkeraman kolonialisme mengimplikasikan belum tuntasnya penjajahan atas pengaturan negara dan alam pikir masyarakatnya.

Kedua, konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang merupakan kelindan dari hukum adat dan tradisi, aturan-aturan agama, sisa-sisa kolonialisme, serta pengaruh modernisasi dan globalisasi yang tanggung, menyajikan kompleksitas tersendiri. Dapat dikatakan bahwa tidak ada gagasan humanisme yang berlaku secara utuh dalma konteks masyarakat Indonesia karena adanya singgungan dan tabrakan dari masing-masing unsur tersebut. Wacana tentang seksualitas, tubuh, gender, tidak pernah benar-benar mendominasi di kalangan masyarakat, atau pun juga dimenangkan oleh pihak penguasa. Mereka menjadi pembicaraan kelompok-kelompok tertentu yang dalam kontestasi semua unsur tersebut di atas terkadang menjadi pihak yang terpinggirkan.

Ketiga, wacana kemanusiaan memang bukan lahan basah. Hal ini berlaku baik dalam konteks lingkungan masyarakat maupun kontestasi politik. Mudahnya, tidak ada orang yang akan kaya dengan menjadi aktivis kemanusiaan, dan kemanusiaan bukanlah wacana yang populer secara politis. Dan hal ini terjadi karena belum adanya upaya dari pemerintah selama ini, sejak pertama kali negara ini terbentuk, untuk mengarusutamakan isu kemanusiaan. Ia sampai hari ini hanya menjadi pemanis bibir kala kampanye, atau diusung oleh kelompok-kelompok masyarakat secara sporadis.

Baca juga: Seks, Tubuh, dan Periode Ketakutan

Sampai akhirnya muncul wacana usulan undang-undang kekerasan seksual yang diusung oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) pada Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan 7 September 2015. Dalam rapat tersebut, Azriana Manalu menyampaikan 15 macam kekerasan seksual yang dialami perempuan Indonesia, antara lain tindak perkosaan, intimidasi bernuansa seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, kontrasepsi atau sterilisasi paksa, penyiksaan seksual, penghukuman bernuansa seksual, dan kontrol seksual. Dari lima belas macam kekerasan seksual tersebut, 13 di antaranya belum diatur dalam undang-undang.

Beberapa bulan berikutnya, tepatnya pada 13 Mei 2016, Komnas Perempuan menyerahkan naskah akademik RUU PKS kepada DPR. RUU PKS kemudian masuk dalam Prolegnas (Program Legilasi Nasional) Prioritas tahun 2016, tetapi pembahasannya tidak tuntas. Selanjutnya, RUU PKS sempat kembali menjadi Prolegnas Prioritas pada tahun 2020 sampai akhirnya ditarik dengan alasan pembahasan RUU PKS sulit dilakukan karena terbentur definisi kekerasan seksual dan pemidanaan. Komisi VIII DPR akhirnya kembali memasukkan RUU PKS ke Prolegnas 2021 dan menjadi bahan diskusi Baleg DPR.

Sampai akhirnya terbitlah draf terbaru RUU PKS setelah rapat pleno Senin (30/8) lalu yang menunjukkan pemangkasan pada macam kekerasan seksual. Sebenarnya, dari 15 macam kekerasan seksual yang sempat diutarakan oleh Azriana di hadapan DPR, draf teranyar sebelum rapat pleno terakhir hanya mencantumkan sembilan di antaranya. Dan draf baru yang dihasilkan rapat pleno memangkasnya lebih lanjut sehingga tersisa hanya empat, yakni pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan kontrasepsi, dan eksploitasi seksual. Pemangkasan juga terjadi pada aturan pasal, di mana 85 pasal dalam draf lama tidak lagi ditemukan dalam draf terbaru.

Selain itu, terdapat perubahan pada aspek kebahasaan yang ditunjukkan dari pemilihan kata untuk judul dan definisi. Rapat pleno Baleg menyetujui perubahan judul dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, ada kecenderungan penghalusan makna atau eufemisme dalam perubahan definisi perkosaan, yang kini tercantum sebagai “pemaksaan hubungan seksual”.

Baca juga: UU Cipta Kerja: Petanda Ekonomi Fasisme

Perkembangan terakhir dari RUU PKS pada pekan ini mengimplikasikan kecenderungan yang belum terlalu berubah pada pola pikir dan sikap yang ditunjukkan DPR dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Rapat pleno Baleg DPR yang terakhir tidak melibatkan jajak pendapat atau penerimaan masukan dari masyarakat. Padahal selama ini masyarakat telah menunjukkan partisipasinya dalam mendukung pengesahan RUU ini, baik melalui basis gerakan maupun langkah formal. Berkaitan dengan hal ini, kita sudah melihat sendiri bagaimana pemerintah tiba-tiba mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi. Pengesahan UU tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi hajat hidup masyarakat Indonesia, terutama kelas pekerja. Namun, pemerintah memilih untuk melakukan finalisasi tanpa “diusik” oleh harapan rakyat.

Hal serupa sangat mungkin terjadi pada RUU PKS atau yang kini telah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kondisi pandemi atau urgensi akan menjadi lagu lama yang kembali didendangkan oleh pemerintah saat tuntutan terkait partisipasi rakyat dalam penyusunan undang-undang mulai muncul ke permukaan. Dan jika itu benar-benar terjadi, kita hanya akan melanjutkan kehidupan sebagai manusia Indonesia yang haknya terus disunat dan dipangkas.