Reformasi agraria merupakan salah satu agenda yang hampir tidak pernah berhenti diperjuangkan oleh kelas tertentu di Indonesia. Sejak Indonesia masih bersahabat karib dengan sosialisme pada tahun 1950-an, sempat ditenggelamkan selama rezim Orde Baru, namun kini menjadi salah satu perhatian penting terutama bagi kelompok-kelompok pergerakan rakyat. Yang perlu dipahami adalah bahwa reformasi agrarian tidak semata memperjuangkan hak kepemilikan tanah namun juga terkait dengan proses penggunaan, produksi dan konsumsi dari lahan tersebut.

Setelah kemerdekaan Indonesia, muncul upaya-upaya yang muncul di kalangan masyarakat untuk melakukan reformasi terhadap regulasi kepemilikan tanah. Hal ini merupakan luaran dari kegamangan masyarakat Indonesia akibat regulasi reformasi lahan yang sempat dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu, regulasi tersebut dibuat untuk menguntungkan pemerintah Hindia Belanda terutama dalam sektor perkebunan dan perdagangan. Tanah-tanah masyarakat diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan lahan-lahan perkebunan yang hasilnya dijual dengan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain itu, kejayaan feudalisme kerajaan lokal di Indonesia selama masa pra kemerdekaan memungkinkan para sultan, raja, dan keluarganya memiliki banyak tanah umum yang menghasilkan keuntungan bagi mereka, disebut dengan lahan perdikan. Salah satu tindakan reformasi lahan yang paling awal di Indonesia diinisiasi oleh Menteri Dalam Negeri dengan dibentuknya Undang-Undang No 13 tahun 1946. Tanah-tanah tersebut diambil kepemilikannya dari penguasa lokal oleh pemerintah untuk kemudian dibagi untuk para petani dan pengolah yang pernah dipekerjakan oleh para majikan di tanah tersebut. Kompensasi bulanan juga diberikan kepada para korban yang kehilangan tanahnya atas kesewenang-wenangan sistem feudalisme.

Regulasi reformasi lahan berikutnya yang pernah diterapkan di Indonesia diterbitkan sebagai undang-undang darurat, yakni Undang-Undang No. 13 tahun 1948. Pasal ini diterapkan untuk semua lahan yang dulu dikendalikan oleh pabrik gula Belanda yang berada di daerah Yogyakarta dan Solo. Pada tahun-tahun selanjutnya, dilakukan proses-proses ‘pembelian kembali’ hak kepemilikan tanah yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui persetujuan dengan tuan tanah.

Namun menyadari bahwa proses ini berlangsung secara lamban, undang-undang baru disahkan pada tahun 1958 yakni Undang-undang No. 1 tentang penghapusan semua particuliere landerijen dan hak kepemilikan yang dimiliki tuan tanah. Para pemilik lahan pun diberi pilihan antara menjual tanahnya langsung kepada para petani atau mentransfernya kepada pemerintah untuk kemudian dibagikan kepada para petani setempat.

Pada perkembangan selanjutnya, konsep sosialisme yang diusung Sukarno semasa pemerintahannya memungkinkannya memberlakukan regulasi reformasi lahan yang baru yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Nama resmi dari regulasi tersebut adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Yang membedakan regulasi ini dari yang sebelumnya adalah adanya upaya kuat untuk sepenuhnya lepas dari pengaruh dan kekuatan hukum Belanda.

Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pada asumsi bahwa negara seharusnya tidak bekerja sebagai pemilik lahan, namun sebagai organisasi dengan kekuasaan tertinggi yang mengatur hak dan pemakaian yang efektif dari semua sumber daya tanah, air, dan udara yang ada di Indonesia. Undang-undang ini juga memiliki beberapa prinsip berikut: (1) lahan pertanian diperuntukkan bagi petani pengolah sawah, (2) kepemilikan tanah primer yakni kepemilikan pribadi secara eksklusif diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, namun warga negara asing bisa mendapatkan hak milik sekunder dengan cara menyewa dengan batasan waktu dan ukuran yang disesuaikan dengan hukum, (3) kepemilikan yang diwakilkan tidak diperbolehkan kecuali bagi PNS aktif dan kasus-kasus pengecualian lain, dan (4) petani yang miskin harus dilindungi dari pihak-pihak yang memiliki posisi kekuasaan lebih tinggi (Soemardjan, 1962).

Dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat begitu kuatnya upaya pemerintah untuk ‘mengembalikan’ apa yang sesungguhnya memang menjadi hak masyarakat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan gagasan sosialisme yang dikukuhkan Sukarno di masa pemerintahan Revolusi Terpimpin. Namun dengan usainya kepemimpinan Sukarno, aturan yang bersifat memberikan lebih banyak ruang dan kesempatan bagi masyarakat Indonesia, terutama petani, tidak lagi berlaku.

Pada masa Orde Baru, perkembangan ekonomi dan penguatan stabilitas negara merupakan agenda yang diutamakan. Undang-Undang Dasar Pokok Agraria keluaran Orde Lama memang secara ekonomis tidak menguntungkan pemerintah, karena seperti yang telah disebutkan di atas, pemerintah tidak dapat bekerja sebagai pemilik lahan, melainkan sebagai pengendali hak tanah dan lahan yang dimiliki rakyat. Sehingga dilakukan revolusi terhadap regulasi agrarian di Indonesia yang dikenal dengan Revolusi Hijau.

Revolusi Hijau mengedepankan penggunaan teknologi pertanian yang sebagai konsekuensinya akan menghasilkan panen yang jauh lebih besar. Padi merupakan tanaman yang dijadikan pilihan utama (dan satu-satunya) dalam program Revolusi Hijau, dengan menempatkan nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Komoditas beras berubah menjadi gelontoran uang saat swasembada pangan berhasil dicapai, terutama saat Indonesia berhasil mengekspor beras. Jika dilihat dari satu sudut pandang saja, fenomena ini dapat dianggap sebagai sebuah prestasi besar yang berhasil dicapai Suharto saat memimpin Indonesia. Namun dari sektor pertanian, hal ini berakibat buruk pada keadaan tanah. Selain itu, Indonesia merugi secara budaya dan ekonomi kerakyatan.

Penguasaan tanah dan lahan kembali dimiliki oleh orang-orang dari kelas menengah karena tuntutan kepemilikan modal untuk membeli teknologi pertanian. Feodalisme dalam dunia agraria kembali dialami oleh masyarakat Indonesia karena cita-cita agung pemerintah Orde Baru yang terbukti hanya memperkaya pemilik tanah dan penguasa, bukan menyejahterakan petani. Di samping itu, lahan-lahan yang memiliki potensi sumber daya tinggi dengan mudah dapat dimiliki oleh perusahaan atau warga negara asing, meminggirkan warga negara Indonesia ke tepi jalan.

Lalu mengapa perjuangan pergerakan agraria belum berakhir di Indonesia? Karena bahkan setelah hampir dua dekade keruntuhan Orde Baru, belum ada revolusi undang-undang agraria yang bersifat menguntungkan masyarakat kelas bawah. Kasus Kendeng memperlihatkan secara jelas bagaimana petani tidak mendapatkan pembelaan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mempertahankan lahan dan ekologi di sekitar mereka. Regulasi yang menempatkan petani dan masyarakat kelas bawah sebagai pihak yang diuntungkan masih menjadi mimpi yang ingin dicapai oleh para pejuang pergerakan revolusi agraria di era reformasi sekarang ini.

 

Sumber:

Soemardjan, Selo (1962) Land Reform in Indonesia. Asian Survey Vol. 1 No. 12. hal 23-30.