Publik Indonesia seminggu terakhir dikejutkan kembali dengan pemberitaan yang menyatakan usulan dari Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk merazia buku-buku yang diduga berpaham komunisme dan ideologi terlarang lainnya secara besar-besaran. Pemberitaan ini menyusul kabar perampasan sejumlah buku yang dilakukan aparat TNI di beberapa toko buku di Pare, Kediri. Sejumlah pihak menyatakan keberatannya atas tindakan perampasan dan usulan razia buku-buku tersebut, dengan pertimbangan pemerintah seharusnya tidak lagi melakukan pemerkosaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Kasus pelarangan atas karya atau buku di Indonesia sebenarnya sama sekali bukanlah hal yang baru. Sejak periode pemerintahan kolonial Belanda, negera ini telah mengenal praktik sensor terhadap karya tulis. Pasca kemerdekaan, pemerintahan Sukarno pada tahun 1950 menganulir Presbreiderlordonnantie 1930 yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tetapi sebagai gantinya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Subversi atau UU No. 11 tahun 1963 yang mengatur publikasi karya-karya yang dianggap ‘memuat atau mengandung ketjaman-ketjaman persangkaan’ dan menghina posisi-posisi penting di pemerintahan seperti Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya, memasuki rezim Orde Baru, pemerintah memperbarui UU No. 11 tahun 1963 warisan Orde Lama menjadi UU No. 5 tahun 1969. Undang-undang tersebut menjadi senjata bagi pemerintah untuk memberikan serangan terhadap suatu karya atau ancaman terhadap penulis atau seniman yang mengkritik kerja pemerintahan pada saat itu. Sejarah telah mencatat rezim Orde Baru telah melakukan pelarangan terhadap lebih dari 2.000 judul buku (Tempo Interaktif, 1996). Sejumlah organisasi kepemerintahan memainkan peran sangat besar dalam tindakan pelarangan buku tersebut, antara lain Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Perdagangan, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas).

Kejaksaan Agung pertama kali didirikan dan disahkan pada tahun 1960 dan saat ini bekerja dengan dasar hukum UU No. 16 tahun 2004. Dalam sejarahnya, Kejaksaan Agung sebagai lembaga kejaksaan dengan jangkauan hukum meliputi seluruh kawasan Indonesia pernah menjadi salah satu garda puncak dari praktik pelarangan buku pada periode rezim Orde Baru. Semenjak tahun 1978, Kejaksaan Agung semakin aktif dalam menerbitkan surat-surat perintah berisi buku-buku atau karya-karya yang dianggap terlarang.

Tanpa adanya Kejaksaan Agung, sejumlah judul buku yang dilaporkan oleh aparat di lapangan tidak akan masuk ke dalam daftar terlarang. Kejaksaan Agung juga berperan mengeluarkan mandat atau perintah yang memungkinkan pergerakan aparat di lapangan untuk merazia dan merampas buku-buku dalam daftar terlarang; bahkan mungkin juga menangkap pemilik atau penulis buku tersebut.

Selama rezim Orde Baru, buku yang mendapatkan serangan tidak hanya karya-karya yang dianggap mengandung paham komunisme dan sosialisme -seperti sejumlah tulisan Pramoedya-, tetapi juga karya-karya lain yang dianggap memiliki konten tidak senonoh atau mengandung unsur-unsur budaya Cina. Tujuan dari praktik pelarangan dan sensor karya tersebut tidak lain untuk ‘menjaga keamanan dan stabilitas negara’; jargon yang selalu digadang-gadangkan oleh pemerintah Orde Baru.

Dan kini, dua puluh tahun sudah lembaran baru bernama ‘reformasi’ itu dibuka. Kejaksaan Agung kembali menunjukkan kegarangannya sebagai lembaga sensor yang terhormat. Utopia kebebasan berbicara pun kembali coba digoncang oleh pemerintah sendiri. Terlepas dari telah dilarangnya segala jenis organisasi beraliran komunis, isu tersebut seakan tidak pernah ada matinya, bahkan pada beberapa kasus sengaja dihidupkan kembali baranya oleh orang-orang yang memegang kekuasaan.

Baca juga:

Negara (Masih) Mengukuhkan Kecemasan Massal Hantu Komunis

Presiden Tukang Pukul Komunis

Usulan yang dilontarkan oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memang masih membutuhkan tinjuan lanjutan untuk bisa menjadi sebuah surat perintah yang sakti. Namun kemunculan usulan tersebut sudah cukup membuktikan masih adanya keinginan dalam tubuh Kejaksaan Agung untuk menjadi lembaga sensor yang terhormat di negeri ini. Usulan tersebut juga menunjukkan adanya pewarisan tradisi pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang tidak ter-reformasi. Sensor horizontal yang menjadi kecenderungan baru pasca jatuhnya Orde Baru pun rupanya merupakan sisipan saja dari praktik pelarangan yang bekerja dalam skema vertikal, yakni dari pemerintah ke lingkungan masyarakat.