Sejak mencuatnya pemberitaan terkait penembakan enam laskar Front Pembela Islam di jalan raya Tol Jakarta–Cikampek kilometer 50 pada Senin 7 Desember 2020, saya mendapati pertentangan pendapat di media sosial terkait perlukah kita bersimpatik kepada anggota FPI jika mengingat tindakan-tindakan mereka yang telah menyebabkan ketidaknyamanan publik dan mengganggu harmoni interaksi sosial masyarakat Indonesia yang pada sejatinya memang terdiri atas beragam latar belakang identitas etnis dan agama.

Jika satu sisi menganggap FPI bahkan telah memiliki lebih banyak “dosa” sehingga tidak perlu lagi dibela, sisi lain kurang lebih berpendapat bahwa perjuangan atas kemanusiaan semestinya tidak pandang bulu. Kedua kubu tersebut saling melemparkan pendapat melalui kiriman masing-masing dan pada beberapa kesempatan terjebak dalam perdebatan daring yang membuat kolom komentar terbaca seperti sebuah almanak panjang.

Pertentangan pendapat yang berlangsung di ranah media sosial tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan yang lebih besar dalam kepala saya, yakni siapa sebenarnya yang patut dianggap manusia dan dibela kemanusiaannya dalam konteks Indonesia?

Baca juga: Populisme Islam dan Politik Penzaliman

Agaknya kita perlu mengakui bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara terbentuk dan bertahan dengan pertumpahan darah yang menyertai perjalanannya. Dan agaknya pertentangan pendapat terkait apakah pantas suatu tindak kekerasan dilakukan dan dialami oleh pihak-pihak tertentu juga telah mewarnai sejumlah babak peristiwa yang terjadi dalam linimasa sejarah Indonesia.

Kita bisa menengok sejenak ke belakang untuk mengingat kembali peristiwa penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh barisan rakyat pejuang dan pendukung kemerdekaan terhadap masyarakat sipil Belanda atau keturunan campuran Indonesia–Belanda yang bermukim di Indonesia pasca proklamasi. Kedatangan kembali serdadu tentara Belanda ke Indonesia setelah momentum kemerdekaan yang dirayakan secara gegap gempita pun memantik kemarahan di kalangan masyarakat Indonesia.

Kemarahan tersebut diluapkan kepada orang-orang Belanda atau keturunan campuran yang tinggal di Indonesia, dan juga orang Indonesia yang ditengarai bekerja untuk Belanda atau menurut pengertian mereka adalah para pengkhianat. Para laskar pejuang kemerdekaan melakukan pengejaran, menduduki rumah-rumah mereka dan tidak jarang melakukan serangan fisik secara langsung yang menyebabkan target mereka mengalami luka-luka atau bahkan kehilangan nyawa. Menurut sudut pandang nasionalis, perilaku laskar pejuang kemerdekaan tersebut diakui sebagai suatu tindakan yang heroik.

Tetapi jika kita membaca atau mendengar kisah penuturan korban yang berhasil selamat pada saat itu, kita akan mendapati pengalaman dan sudut pandang yang berbeda. Sesungguhnya tidak semua dari orang-orang yang menjadi korban penyerangan tersebut mendukung penjajahan Belanda terhadap atas Indonesia. Sejarah telah mencatat pemikiran dan tindak perlawanan orang-orang seperti Douwes Dekker yang jelas-jelas menentang praktik kolonialisme yang dilakukan oleh bangsanya sendiri. Penampilan fisik para masyarakat sipil Belanda di Indonesia dan keturunannya yang menjadikan mereka sasaran empuk penyerangan yang dilakukan tanpa tedheng aling-aling; selama berkulit putih, berambut pirang, dan berhidung mancung, mereka pasti adalah penjajah yang jahat.

Baca juga: Post-Memory dalam Skema Penyintas Tragedi 65-66

Fenomena serupa bahkan juga dapat kita temukan pada tragedi berdarah yang melibatkan sesama rakyat Indonesia dalam posisi saling bertentangan, yakni penangkapan, pemenjaraan, dan pembunuhan massal 65–66. Konflik yang terjadi di kalangan masyarakat terkait peristiwa G30S, paham komunisme, dan operasi pemberantasan komunisme di Indonesia memang sejatinya tidak bisa dipisahkan dari propaganda yang terus dibombardirkan oleh pemerintah Orde Baru melalui berbagai media secara masif. Namun di era pasca keruntuhan Orde Baru, pertentangan yang terjadi cenderung lebih disebabkan oleh keberagaman versi pengalaman dan memori yang disimpan dan diturunkan.

Sampai hari ini, dengan didukung oleh masih belum adanya niatan pemerintah untuk mengakui peran negara dalam tragedi pembunuhan massal tersebut, pertentangan masih dapat kita temui antara pihak yang “membenarkan” tindakan pembunuhan tersebut dengan peristiwa-peristiwa sejarah seperti aksi sepihak yang dilakukan oleh kelompok kiri sebagai pertimbangan, dan golongan yang mengecam tragedi tersebut karena melanggar hak asasi manusia. Masing-masing dari kedua kubu tersebut memiliki caranya sendiri untuk membenarkan anggapan mereka.

Setelah menoleh sejenak dan mengingat kembali dua peristiwa yang pernah menjadi catatan sejarah Indonesia, marilah kita memikirkan ulang posisi kita saat ini dalam menyikapi kasus penembakan enam laskar Front Pembela Islam oleh polisi. Dalam hal ini, saya harus mengatakan bahwa saya tidak pernah mendukung aksi-aksi yang diinisiasi oleh Front Pembela Islam, karena memang memiliki kecenderungan mengganggu kenyamanan publik dan meruncingkan konflik antar golongan etnis maupun agama. Ramai-ramai demonstrasi untuk menjatuhkan Basuki Tjahja Purnama dari posisinya sebagai gubernur Jakarta yang diwarnai dengan penyerangan terhadap identitas BTP sebagai keturunan etnis Tionghoa dan pemeluk agama Kristen adalah bukti nyata upaya Front Pembela Islam untuk menciptakan kekacauan di lingkungan masyarakat.

Baca juga: Ciracas dan Dendam Tak Tuntas

Pada saat yang sama, saya juga tidak membenarkan tindakan oknum aparat yang telah dinilai oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kita tentu juga sudah familiar dengan kekerasan serupa yang dilakukan oleh aparat kepolisian ataupun militer terhadap masyarakat sipil dalam berbagai konteks, mulai dari demonstrasi sampai upaya mempertahankan kedaulatan dan tanah kelahiran dari upaya perebutan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Papua.

Sementara itu, pertanyaan yang saya ajukan sebagai judul tulisan ini sejatinya memang bukan seperti soal matematika yang dapat tuntas dijawab dengan satu rumus pasti. Tetapi saya teringat salah satu potongan kalimat seorang kawan penulis dari Bali saat kami terlibat dalam satu momentum perbincangan di hari pembuka tahun 2021. Ia menyebutkan judul salah satu zine yang diterbitkan oleh Sprout Distro yang terus membekas dalam ingatan saya, yakni we are all survivors, we are all perpetrator–kita semua adalah penyintas, kita semua adalah pelaku. Kalimat tersebut agaknya dapat mengingatkan kita kembali bahwa kita semua adalah manusia, dengan beban ingatan dan catatan atas peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami sebagai individu maupun bagian dari suatu kelompok. Menjadi manusia adalah menyadari dualisme posisi yang terdapat dalam diri kita tersebut.