Penerapan pembatasan sosial untuk menekan tingkat penularan COVID-19 telah menyebabkan permasalahan ekonomi bagi sebagian besar negara di dunia, bahkan termasuk raksasa ekonomi seperti Amerika Serikat. Sistem ekonomi yang berlaku di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari sistem politik dan dapat dipastikan selalu memengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya.

Di tengah pandemi ini, beberapa negara menerapkan jaring keselamatan sosial untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah dan menyelamatkan badan usaha dari kebangkrutan. Pemerintah Indonesia, dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, telah memberikan tiga paket stimulus yang masing-masing difokuskan pada usaha bidang pariwisata, kebijakan fiskal dan non-fiskal, dan sosial kemasyarakatan.

Baca juga: Kerja, Kerja, Kerja, dan Kartu Prakerja

Meskipun begitu, ketidakpastian kapan akan berakhirnya pandemi ini membuat sulit untuk membayangkan berapa banyak uang yang akan terus digelontorkan oleh pemerintah. Di sisi lain, beberapa negara yang telah mencoba melonggarkan aturan karantina rumah dan pembatasan sosial untuk menghindari kebangkrutan ekonomi, seperti Jepang, mengalami gelombang kedua pandemi COVID-19. Hal tersebut membuktikan bahwa pelonggaran upaya pencegahan penularan virus tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Kebangkrutan ekonomi yang berlangsung saat ini menggambarkan kerentanan sistem ekonomi di sejumlah negara. Bisnis ada untuk menghasilkan keuntungan. Jika tidak ada yang diproduksi, maka tidak ada yang bisa dijual, dan menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya keuntungan. Sebagai salah satu konsekuensinya, bisnis akan mengurangi tenaga kerjanya. Situasi semacam ini sebenarnya dialami pelaku bisnis di tengah keadaan ‘normal’ yang dalam waktu tidak lama keadaan ekonomi bisnis mereka membaik dan tenaga kerja kembali dibutuhkan. Namun pada situasi seperti sekarang ini yang sulit untuk melakukan prediksi, semakin banyak pekerja yang kehilangan mata pencahariannya dan tentu saja, penghasilannya. Kehilangan penghasilan mengakibatkan penurunan daya beli.

Metode penyelamatan ekonomi yang diterapkan oleh sejumlah negara saat ini merupakan salah satu konsep yang digagas oleh Maynard Keynes. Sekali lagi di tengah keadaan ‘normal’ metode tersebut tidak akan menjadi masalah yang besar. Dan di masa pandemi sekarang ini, saat kebangkrutan ekonomi berlangsung tanpa dapat diprediksi ujungnya, akan sejauh mana negara dapat terus melakukan metode tersebut? Keadaan yang kita hadapi saat ini tidak bisa ditangani dengan metode konvensional ala Keynes yang diperkenalkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pasca Perang Dunia II, yakni dengan peningkatan produksi secara besar-besaran. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah pendekatan “anti-wartime”, yakni strategi penurunan produksi yang tidak akan mengantarkan kita pada kehancuran ekonomi di tengah situasi krisis.

Ketergantungan sistem ekonomi saat ini pada rantai produksi dan konsumsi–yang merupakan karakter dari kapitalisme, terbukti tidak dapat berjaya di waktu-waktu di mana jalannya produksi dan konsumsi tersendat seperti saat ini. Selain itu, sistem ekonomi yang berlaku saat ini juga mengedepankan nilai tukar daripada nilai guna yang menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap gaji untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dominasi nilai tukar juga menyebabkan persaingan bisnis di antara lembaga-lembaga yang semestinya tidak berorientasi pada keuntungan, seperti rumah sakit dan penyedia jasa kesehatan lainnya yang perannya amat krusial pada masa-masa sekarang ini.

Dengan sejumlah alasan dan. pertimbangan di atas, yang diperlukan adalah mengubah pola pikir dasar tentang ekonomi dan memikirkan skenario ekonomi lain untuk diterapkan di masa depan–dengan segala ancaman krisisnya. Dalam sepuluh bagian yang ditulis Žižek di buku terbarunya, Pandemic!: Covid-19 Shakes the World, terdapat satu tesis utama yang ditekankannya: “sebuah bentuk baru yang sebelumnya disebut dengan komunisme” dibutuhkan untuk menghindarkan pandemi ini menjadi bencana global. Yang dimaksud Žižek sebagai komunisme bukanlah sistem atau praktik politik yang berkembang di abad ke-20, melainkan kebutuhan akan “organisasi global yang dapat mengendalikan dan meregulasi ekonomi dan membatasi kedaulatan negara saat dibutuhkan”, serta pergeseran dari dominasi pasar. Selan itu, Žižek juga menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam menghadapi krisis, dan meninggalkan kompetisi antar negara seperti yang berlangsung saat ini.

Dalam hubungannya dengan gagasan utama Žižek tersebut, sistem ekonomi yang dapat dibayangkan sosialisme yang dipadukan dengan bantuan sosial timbal balik (social mutual aid). Sistem ekonomi sosialisme akan mengubah paradigma dan fungsi dari penghasilan yang diperoleh pekerja. Penghasilan tidak diberikan kepada pekerja menurut nilai tukar dari hasil produksi, melainkan nilai guna dari produksi yang dihasilkannya. Dengan begitu, pekerja akan mendapatkan penghasilannya berdasarkan apa yang dikerjakannya, bukan karena posisinya di suatu badan usaha. Selain itu, penghasilan yang diperolehnya juga diberikan berdasarkan haknya untuk hidup sebagai manusia, bukan semata-mata sebagai entitas yang menjaga transaksi jual-beli tetap berjalan.

Baca juga: Menyadari Kesadaran Kelas

Bergeser dari dominasi pasar juga dapat dilakukan dengan nasionalisasi badan usaha, terutama yang bergerak di layanan masyarakat. Ketergantungan terhadap pasar telah menunjukkan konsekuensi kejamnya saat ini, di tengah pandemi COVID-19. Alat-alat kesehatan dan juga obat-obatan menjadi komoditas yang tidak dapat diperoleh dengan mudah karena jatuhnya ekonomi, padahal hal tersebut menjadi kebutuhan utama sekarang ini. Beberapa negara yang telah bergerak ke arah tersebut adalah Spanyol yang melakukan nasionalisasi beberapa rumah sakit swasta, sementara Inggris juga mulai mempertimbangkan wacana nasionalisasi jasa transportasi umum seperti penerbangan, kereta, dan bus, di tengah pandemi.

Gagasan kolaborasi yang digarisbawahi oleh Žižek dapat diwujudkan dengan social mutual aid. Dalam hal ini, kelompok gerakan sosial kemasyarakatan memainkan peran penting dalam menjaga dan mempertahankan kesejahteraan umum, terutama bagi golongan masyarakat yang rentan. Dengan menerapkan pola manajemen ini, pemerintah tidak perlu memegang peran definitif, namun diperlukan kerja sosial dalam lingkup masyarakat yang diinisiasi oleh komunitas-komunitas.

Pembayangan skenario sistem ekonomi di atas dapat digunakan sebagai langkah antisipatif terhadap krisis serupa yang bisa saja terjadi di masa depan. Mungkin pendapat ini mengimplikasikan keyakinan akan terjadinya peristiwa buruk di waktu yang akan datang, namun kita perlu berpikir pragmatis tentang keberlanjutan kesehatan publik. Sebagai gambaran, penelitian telah menemukan mutasi COVID-19 yang menghasilkan virus dengan kemampuan penularan yang lebih tinggi, di samping temuan lain terkait kemungkinan peningkatan kasus penyakit yang dibawa oleh nyamuk pada tahun 2030 dikarenakan kenaikan suhu bumi. Bertahan dengan sistem ekonomi yang saat ini berlaku dan menormalisasikannya dapat dikatakan akan mengantarkan kita pada jurang yang sama.

Referensi:
Aye Baba. 2020, “Spain nationalises all private hospitals, UK rents hospital beds“.
James Meadway. 2020. “The Anti-Wartime Economy” dalam Tribune edisi 19 Maret 2020.
John Feffer. 2009. “The Risk of Military Keynesianism“.
Jon Stone. 2020.”Coronavirus: UK could nationalise airlines, railways, and bus services during pandemic” dalam Independent edisi 17 Maret 2020.
Slavoj Žižek. 2020. Pandemic!: Covid-19 Shakes the World. London: OR Books.