Saya tidak merasa cukup ahli secara pengetahuan dan kemampuan untuk ikut-ikutan berdebat dalam lingkup hukum sehubungan tentang Perppu nomor 2 tahun 2017 yang sedang panas-panasnya diperbincangkan. Di saat yang sama, dengan adanya tulisan ini, saya juga berharap para aktivis yang semestinya bisa lebih cerdas menghadapi suatu fenomena, mulai berpikir lagi untuk saling menyerang dan menjatuhkan dengan istilah-istilah seperti ‘sok kiri’ atau ‘sok kanan’. Saya hanya akan membahas isu ini dengan sederhana, menyentuh hal-hal yang lebih membumi yang mungkin juga terlewat dari pertimbangan mereka yang bekerja di istana kekuasaan.

Fenomena penggunaan undang-undang untuk membubarkan organisasi atau partai bukanlah hal yang baru di Indonesia, tentu sebagian besar dari kita sudah mengerti. Pemerintah Orde Lama memutuskan untuk menjadikan Masjumi sebagai partai politik terlarang karena dituduh mendukung pemberontakan Darul Islam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada periode tahun 1950-60an. Dan kita juga pasti belum lupa dengan pelarangan dan pembubaran PKI sebagai imbas dari peristiwa pembunuhan enam jenderal di Lubang Buaya, Jakarta, pada malam 30 November 1965. Dengan melihat ke belakang sejenak, kita akan menjadi paham bahwa sebenarnya ini adalah tentang sejarah yang terulang.

Yang membedakan dari kasus-kasus sebelumnya mungkin adalah  untuk saat ini, HTI, sebagai organisasi yang menjadi sasaran ‘pertama’ dari Perppu No. 2/2017, tidak sempat melakukan pemberontakan militer yang menyebabkan korban berjatuhan sebelum akhirnya terancam dibubarkan. Mungkin Perppu tersebut adalah upaya preventif yang dilakukan pemerintah untuk menghindari pertumpahan darah yang tercatat pernah terjadi pada babad orde-orde pemerintahan sebelumnya. Namun ada satu hal yang sepertinya masih terlewat dari pertimbangan, yakni konsekuensi dalam lingkaran sosial kemasyarakatan dengan diterapkannya regulasi pelarangan/pembubaran tersebut, yakni stigmatisasi atas golongan atau ideologi.

Dalam tulisan ini saya akan berbicara sebagai seorang bagian kecil dalam sejarah stigmatisasi sosial yang merupakan konsekuensi dari hukum pelarangan/pembubaran atas organisasi atau ideologi. Saya sudah berkali-kali membagi melalu media sosial atau berbicara di depan umum tentang kisah kakek saya yang sempat menjadi tahanan politik semasa Orde Baru, termasuk juga yang tidak kalah menyakitkan, stigma yang diberikan kepada keluarga kami, terutama saat hantu komunis bangkit kembali. Ibu saya menjadi korban stigma sosial sejak penangkapan dan penahanan ayahnya, bahkan sampai pembebasannya. Beberapa tetangga dekat rumah menjulukinya dengan istilah-istilah yang berhubungan dengan rumor atheisme yang memang dilekatkan oleh komunisme. Ia juga tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau pekerjaan lain yang bisa mempengaruhi opini publik. Ayahnya pun, walaupun sudah lepas dari penjara fisik, terbukti menjalani kehidupannya dengan penuh tantangan sosial karena stigma dan false rumor.

Lalu saya membayangkan hal yang serupa mungkin akan terjadi lagi dalam beberapa waktu terdekat, karena pola yang serupa diterapkan kembali untuk ‘mendisiplinkan’ warga negara. Mungkin nanti anak anggota HTI, yang bahkan tidak tahu kenapa mereka kecil-kecil sudah harus memakai kerudung, menerima stigma negatif karena aktivitas organisasi orang tuanya. Mungkin mereka menjadi sulit mendaftar sekolah atau mendapatkan hak-hak publik lain. Pendek kata, mungkin apa yang dulu -atau bahkan sampai sekarang- yang dirasakan oleh ideologi komunis juga bisa terjadi pada ideologi jihad. Dan itu menurut hemat saya, adalah hal yang memprihatinkan.

Jika mungkin regulasi semacam itu memang dibutuhkan untuk menanggulangi masalah-masalah yang terlihat secara kasat mata -seperti contoh di atas, pemberontakan militer-, seharusnya perlu dibuat suatu kondisi masyarakat yang lebih bersahabat untuk menerima penerapannya. Dalam hal ini, itulah hal yang belum mampu dilakukan oleh pemerintah sampai detik ini. Stigma akan menjadi mimpi buruk baru bagi masyarakat yang kemungkinan besar tidak akan dirasakan oleh para pemangku kekuasaan yang bisa dengan mudah menyatakan ‘kebersihan’ mereka karena kekuasaan yang mereka punyai itu. Dalam jangka panjang, stigma sosial pun bisa mengarah pada perpecahan atas kesatuan dan toleransi, sesuatu yang seakan menjadi mimpi bagi masyarakat saat ini.

Terulangnya sejarah, dalam hal ini fenomena yang terbukti tidak membawa suatu masyarakat ke kehidupan yang lebih baik, menjadi bukti bahwa pelajaran belum bisa didapatkan sepenuhnya dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Kenyataan itulah yang membuat terulangnya sejarah penerbitan dan penerapan regulasi pelarangan/pembubaran di era reformasi ini menjadi fenomena yang memprihatinkan, terlepas apakah kita ‘kiri’ ataupun ‘kanan’, karena stigmatisasi itu adalah salah satu kekerasan sosial yang paling jahat dan terus berlangsung sampai saat ini.