Penangkapan Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu serta penetapan Veronica Koman sebagai tersangka membuat saya semakin yakin sudah waktunya semboyan “Rastra Sewakottama” atau “Pelayan Utama Bangsa” diganti. “Lempar Batu Sembunyi Tangan” agaknya lebih sesuai untuk menggambarkan kinerja aparat keamanan di Indonesia.

Kita semua adalah manusia modern yang telah terpapar dan–harus diakui–terjebak dalam konstruksi-konstruksi mitos. Mitos menjadi satu perangkat penting yang dapat menyatukan manusia modern dan membuat kita bekerja dalam sistem dan pola tertentu. Dari sejumlah mitos yang ada dan berkembang, agama dan negara merupakan mitos yang agaknya paling sukses untuk menyatukan manusia dan pada saat yang sama juga memecah dalam kelompok-kelompok.

Indonesia sebagai salah satu negara yang pernah mengalami langsung berada dalam posisi subordinat dalam drama kolonialisme dibentuk oleh mitos tentang nasionalisme dan ‘senasib dan sepenanggungan’. Paling tidak kedua mitos itulah yang kemudian meluruhkan sistem feudal kerajaan-kerajaan hampir di seluruh kawasan Indonesia. Kita memasrahkan diri sebagai warga negara Indonesia dan mengikuti sejumlah aturan dan membenarkan wacana-wacana yang menjadi bagian dari mitos tersebut, salah satunya aparat sebagai garda depan pelindung masyarakat dan negara.

Penangkapan, pemenjaraan, penyiksaan, dan pembunuhan massal yang dilakukan oleh aparat keamanan pasca peristiwa 30 September 1965 merupakan bukti jelas tindakan lempar batu sembunyi tangan. Suharto adalah tokoh yang paling sigap dalam melancarkan strategi tersebut dengan memanfaatkan kapitalnya yang baru sebagai pemegang komando militer teratas untuk membentuk mitos kejahatan PKI dan heroisme aparat keamanan, terutama TNI AD.

Baca juga: Gelanggang Militerisme di Indonesia

TNI AD membutuhkan pihak lain yang bisa dipersalahkan atas peristiwa tersebut, dan sasaran paling empuk adalah masyarakat yang pada saat itu memang secara politik didominasi oleh pendukung partai komunis. Tujuannya jelas, mengantarkan orang-orang dalam lingkaran militer untuk menduduki kursi kekuasaan. Konflik politik berimbas pada konflik sosial di lapisan masyarakat yang ditunjukkan dengan stigma-stigma negatif untuk mereka yang dituduh berafiliasi dengan paham dan kelompok komunis beserta keluarganya. Kelompok masyarakat tertentu dijadikan kambing hitam atas peristiwa berdarah yang kemudian diargumentasikan oleh beberapa peneliti melibatkan konflik internal dalam tubuh TNI AD.

Mitos aparat keamanan sebagai penjaga stabilitas dan keamanan negara dikukuhkan dengan segala cara sehingga melahirkan cara pandang khusus terhadap kelompok tersebut. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang menganggap karier di bidang pertahanan dengan menjadi polisi atau tentara merupakan kebanggaan tersendiri. Bahkan kroni-kroni Suharto dengan latar belakang karier militer sampai hari ini masih banyak yang duduk di kursi kekuasaan sampai hari ini dan mengatur wacana besar yang berkembang di masyarakat. Sebagai konsekuensinya, pola permainan lempar batu sembunyi tangan pun masih dilangsungkan sampai sekarang, dengan masyarakat sipil sebagai bidak-bidak catur yang akan diterkam demi ‘ketahanan dan keamanan’.

Baca juga: Reformasi yang Hanya di Permukaan

Laporan jurnalistik dan penelitian lapangan telah membuktikan peran aparat keamanan dalam kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua. Namun, tidak pernah ada pengakuan dari negara terkait hal tersebut sampai hari ini. Konflik yang terjadi di Papua hampir selalu dikonstruksikan dengan dikotomi rasis tentang si barbar dan sang bermartabat. Saat pemberitaan terkait kasus kekerasan tersebut dihadirkan ke permukaan dengan menempatkan pasukan keamanan sebagai pelaku kekerasan, tindakan yang dilakukan bukanlah pertanggung jawaban, melainkan penangkapan. Hal tersebut merupakan cara untuk membatasi akses dan penyebaran kabar terkait konflik yang terjadi di Papua.

Hal yang sama berulang kembali untuk peristiwa demonstrasi besar yang dilakukan mahasiswa dan pelajar di penghujung bulan September. Tindakan represif dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para peserta demonstran sebenarnya bukan cerita baru. Sama halnya dengan penangkapan beberapa peserta demonstrasi oleh aparat yang hampir selalu menjadi cerita lanjutan dari aksi turun ke jalan oleh masyarakat sipil. Ananda Badudu sempat ditangkap beberapa jam setelah penangkapan Dandhy Laksono karena dukungannya terhadap aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar 23-24 September 2019 berupa penyediaan fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, masih dengan gaya yang sama, kepolisian berjanji akan mengusut peran aparat kepolisian dalam jatuhnya korban luka dan tewas dalam aksi demo lalu. Dan kita semua agaknya bisa menebak bahwa janji tersebut adalah kebohongan terbesar lain di abad ini. Sejarah modern Indonesia telah mencatat sejumlah kasus kejahatan kemanusiaan yang hanya menjadi pemanis pidato kampanye pemilihan umum tanpa pernah benar-benar ditindak dan diusut.

Penangkapan masyarakat sipil merupakan strategi untuk menjaga nama baik organisasi keamanan dan menunjuk satu pihak untuk bisa dipersalahkan. Pemutihan nama terus menerus dilakukan badan keamanan dengan menorehkan coreng di wajah masyarakat sipil Kebertahanan mitos tentang heroisme aparat memudahkan penggiringan opini publik tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Aparat keamanan akan dianggap benar karena penangkapan yang mereka lakukan dikonstruksikan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, sementara masyarakat sipil yang ditangkap adalah para pengacau yang memang perlu ‘diamankan’.