Setelah ramai diperbincangkannya protes dan pelarangan penayangan film Kucumbu Tubuh Indahku (2019, sut. Garin Nugroho), ruang ekspresi seksualitas di Indonesia kembali menjadi bahasan publik dengan diberhentikannya seorang anggota polisi berinisial TT di Jawa Tengah. TT diberitakan dipecat dari kesatuannya karena orientasi seksualnya.

Diskriminasi terhadap mereka yang mengidentifikasi diri mereka atau dituduh memiliki orientasi seksual sesama jenis tentu saja bukan pertama kali terjadi. Pada tahun 2017, Universitas Andalas mengeluarkan formulir pernyataan tidak termasuk LGBT dari Universitas Andalas kepada calon mahasiswa yang lulus SNMPTN. Di samping itu, tindakan razia yang dilakukan oleh kelompok-kelompok vigilante masyarakat di berbagai daerah terhadap individu atau kelompok LGBT seringkali tidak berbasis hukum dan melibatkan tindak kekerasan. Tindakan-tindakan tersebut dimotivasi oleh homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, dan dapat dipengaruhi oleh budaya, agama atau bias dan kebiasaan politik.

Baca juga: Diskriminasi dalam Lingkungan Pendidikan

Diskriminasi hukum pada kasus ini semakin kentara dengan tidak adanya peninjauan atau pengusutan bagi pelaku tindak kekerasan tersebut. Seakan tindakan tersebut dibenarkan secara hukum untuk menegakkan ‘norma kesopanan’ di masyarakat. Sementara itu, mereka yang berada di kelompok LGBT mengalami kerentanan luar biasa baik dalam ranah pribadi mereka seperti keadaan psikologis dan juga ranah sosial.

Beberapa kelompok atau organisasi atau pun juga individu yang memiliki perhatian terhadap isu pelanggaran kemanusiaan tersebut pun bukannya hanya tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan misalnya dengan menyuguhkan narasi-narasi “perdamaian” dari berbagai sudut pandang, terutama agama; dan memberikan jasa advokasi bagi mereka yang mengalami kekerasan atau diskriminasi. Namun tekanan yang datang sifatnya lebih masif dan diberi dukungan yang kuat dari pihak-pihak pemegang kendali.

Wacana di luar tatanan gender biner dan heterosekstualitas sebenarnya bukan hal yang asing dalam historiografi budaya Nusantara. Beberapa kelompok etnis di Indonesia mengenal jenis gender selain perempuan dan laki-laki, seperti calalai dan calabai pada masyarakat Bugis. Selain itu, kesenian Lengger di kebudayaan Jawa juga meleburkan konsep gender biner perempuan dan laki-laki seperti yang diangkat dalam film Kucumbu Tubuh Indahku. Praktik homoseksualitas juga dipercaya dilakukan oleh pelaku kesenian reog. Wacana dominan heteroseksualitas hadir dengan masuknya kebudayaan dan kepercayaan dari luar Nusantara yang kemudian menggerus nilai-nilai lokal yang cenderung mengedepankan pencapaian harmoni dalam diri manusia dan manusia dengan lingkungannya. Atau dalam kata lain, penjajahan budaya dan pengetahuan.

Baca juga: Berbohong adalah Cara Bertahan Hidup di Indonesia

Wacana heteroseksualitas dan tatanan gender biner pun dijadikan sebagai standar yang benar secara moral. Timbangan moral menjadi tidak lagi seimbang, karena kecenderungan dan praktik lain di samping heteroseksualitas selalu dianggap sebagai ketidakpantasan, dan bahkan pelanggaran. Tidak hanya dibenarkan, bahkan heteroseksualitas dibentuk sebagai tatanan yang “normal” dan “alami”; manusia diciptakan untuk menyukai lawan jenisnya. Hal tersebut dikenal dengan heteronormativitas. Narasi tersebut secara sadar maupun tidak diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, guru kepada muridnya, juga melalui media-media lain seperti buku dan tontonan bagi anak-anak. Sebagai konsekuensinya, heteroseksualitas tidak lagi dipahami sebagai konstruksi, melainkan sebagai suatu hal yang lumrah adanya.

Wacana dominan heteroseksualitas pun juga terus disebarkan melalui pengajaran agama yang bersifat dogmatis dan diterjemahkan sebagai norma masyarakat yang dianggap beradab. Konflik yang terdapat di antara kelompok LGBT dengan para kelompok agama, militer, kepolisian, atau bahkan institusi pendidikan, sesungguhnya merupakan pertarungan wacana di lingkungan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan dan memengaruhi pertarungan wacana tersebut selain hanya perkara aib, dosa, dan neraka. Keterlibatan tindakan kekerasan yang kemudian membuktikan toksisitas dari wacana dominan heteroseksualitas karena tidak memberi ruang bagi perbedaan dan keberagaman.

Pembatasan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi dan bekerja juga merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia. Negara ini pernah menerapkan aturan serupa bagi mereka yang dituduh berhubungan dengan kelompok komunis beserta juga keluarganya. Belum tuntas penyidikan terhadap kasus tersebut, bentuk diskriminasi lain yang berhubungan dengan orientasi seksual kini menjadi kasus yang menyeruak ke pemberitaan. Hal tersebut membuktikan rendahnya kemauan untuk memanusiakan manusia lain terlepas dari masih besarnya kecenderungan masyarakat untuk menyembah menaati Pancasila sebagai azas kehidupan bernegara dan bermasyarakat.