Fenomena menarik terkait ‘jalanan sebagai panggung pergerakan’ harus diakui telah terjadi pada periode reformasi ini. Sebagian dari kita mungkin adalah mereka yang pernah dengan begitu semangat turun ke jalan dengan memakai almamater kampus untuk melawan tirani rezim Orde Baru. Dan mahasiswa pun mendapatkan ‘gelar’nya sebagai penyampai aspirasi masyarakat. Dan kritik terhadap mahasiswa milenial pasca kejatuhan Orde Baru tidak muncul satu atau dua kali saja.

Sumber gambar: TheWire

Saya tidak ingin menyalahkan mahasiswa pasca Orde Baru itu dalam tulisan ini, karena saya sendiri menyadari adanya permasalahan tersendiri dalam tubuh pendidikan tinggi di Indonesia. Tuntutan lulus sebelum 7 tahun, IPK di atas angka 3, biaya pendidikan yang tinggi, dan kompetisi dunia kerja adalah beberapa dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa saat ini. Sejumlah hal tersebut secara tidak langsung mengarahkan pola pikir pelajar untuk berusaha sesetia mungkin dengan sistem, baik yang ditentukan dalam lingkup kampus maupun negara.

Dengan tidak lagi menarik signifikannya gerakan turun ke jalan bagi mahasiswa saat ini, maka panggung jalanan pun menjadi kosong. Protes lebih banyak disampaikan melalui tulisan yang bertebaran di jaringan internet, baik melalui situs-situs blog ataupun media sosial. Tetapi rupaya ada massa lain yang mengisi ruang kosong tersebut sejak dua tahun terakhir, yakni massa 212.

Massa 212 adalah kelompok demonstran yang pertama kali meluncurkan aksi turun ke jalan pada 2 Desember 2016. Nama kelompok tersebut pun diambil dari tanggal pelaksanaan demonstrasi besar tersebut. Pada saat itu, tuntutan yang disampaikan oleh kelompok 212 berkaitan dengan kasus penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahja Purnama (BTP) yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pidato yang disampaikan BTP di hadapan masyarakat Pulau Seribu menyinggung pedoman memilih pemimpin dengan membahas Surat di dalam Alquran, Al-Maidah ayat 51. Konten pidato tersebut kemudian diputuskan oleh hakim sebagai tindakan menghina Al-Qur’an. Dan massa 212 adalah kelompok yang paling getol mengantarkan BTP menjadi tersangka penistaan agama.

Walaupun lebih dikenal dengan demonstrasi masifnya pada tanggal 2 Desember 2016, pembentukan massa tersebut sudah dimulai sejak Oktober 2016. Pada 14 Oktober 2016, seusai shalat Jumat, ribuan ormas Islam yang dikomandoi oleh Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Massa menuntut para penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap BPT dan pidatonya di Pulau Seribu. Habib Rizieq mengancam akan mengerahkan masa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak digubris. Aksi ini dikenal dengan ‘Aksi Bela Islam I’.

Selanjutnya, pada 4 November 2016, ribuan massa berkumpul di depan Masjid Istiqlal, Jakarta untuk melaksanakan demonstrasi yang mereka beri nama ‘Aksi Bela Islam II’ atau ‘Aksi Damai 411’. Benih-benih pembentukan massa 212 mulai muncul pada saat itu. Dua pekan dari demonstrasi tersebut, Bareskrim menggelar gelar perkara atas kasus BTP pada 11 November 2016. Lima hari kemudian, BTP resmi didakwa sebagai tersangka penistaan agama.

Para demonstran yang tergabung dalam gerakan 2 Desember 2016 memang tidak berhasil mengantarkan BTP secara langsung ke dalam sel penjara. Pengadilan baru menjatuhkan putusan bahwa Ahok bersalah atas kasus penistaan agama pada 9 Mei 2017. Ia dijerat dengan Pasal 156a KUHP, yaitu, secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama; dan dihukum dua tahun kurungan penjara. Terlepas dari hal tersebut, momentum tersebut harus diakui berhasil menjadi ajang konsolidasi umat.

Baca juga: 
Alienasi Religi dan Intoleransi
(Tuduhan) Penistaan Agama adalah Tradisi Turunan

Penahanan BTP mengindikasikan kemenangan sudah berada di tangan massa aksi 212 yang merasa tersinggung dengan ucapan gubernur DKI Jakarta tersebut. Kemenangan tersebut sepertinya membakar semangat mereka untuk terus melakukan aksi turun ke jalan dengan tajuk yang bermacam-macam namanya. Berikut adalah sejumlah aksi yang dilaksanakan massa 212 dan kelompok-kelompok fundamentalis terkait di Jakarta pasca aksi pertama pada 2 Desember 2016. Daftar ini dirangkum dari pemberitaan sejumlah media massa.


Tahun 2017

11 Februari 2017
Diberi nama ‘Aksi 112’, wacana yang diusung oleh massa demonstrasi masih sama, yakni terkait pidato BTP yang dianggap melecehkan agama Islam dan Al-Quran. Pada awalnya, aksi ini rencananya akan dilaksanakan dengan unjuk rasa dari Masjid Istiqlal ke Monas. Tetapi Habib Rizieq membatalkan rencana tersebut dan acara pada hari itu dilaksanakan di Masjid Istiqlal, Jakarta; diisi dengan ibadah tahajud, salat Subuh dan Dhuha, serta ceramah keagamaan.

21 Februari 2017
Sebagai kelanjutan dari aksi yang dilakukan pada 10 hari sebelumnya, ‘Aksi 212’ dilaksanakan di dekat gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Demonstrasi yang dimulai sejak pukul 8 pagi di bawah guyuran hujan tersebut menuntut agar BTP dicabut jabatannya sebagai gubernur karena mereka merasa seseorang yang telah menistakan agama tidak bisa menjadi seorang pemimpin.

31 Maret 2017
‘Aksi Bela Islam 313’ dilaksanakan untuk menyampaikan tuntutan massa secara langsung kepada Jokowi terkait kelanjutan kasus BTP. Terdapat 4 butir tuntutan yang disampaikan oleh massa 313, semuanya terkait dengan keberatan mereka atas kelambatan presiden dan penegak hukum dalam mengadili BTP. Mereka meminta presiden untuk segera menjatuhkan hukuman kepada BTP dan mencabut jabatan kepemerintahannya.

5 Mei 2017
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) merupakan organisasi induk yang mengoordinir ‘Aksi 55’ ini. Mereka menyatakan aksi kali ini adalah puncak dari semua aksi yang telah dilaksanakan sebelumnya terkait upaya mereka mengawal kasus BTP. Terdapat dua poin tuntutan massa, yakni independensi hakim dalam perkara penodaan agama dan pemutusan perkara sesuai dengan fakta persidangan dan hati nurani.

21 Agustus 2017
Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek melakukan aksi turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR. Mereka menyatakan penolakan mereka atas Perppu Ormas dan menuntut DPR tidak mengesahkannya menjadi Undang-Undang. Massa menganggap jika DPR mengesahkan Perppu tersebut sebagai undang-undang, maka mereka termasuk orang-orang zalim.

24 Oktober 2017
Aksi damai dilaksanakan oleh massa alumi 212 di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan, Jakarta Pusat. Demonstrasi tersebut dilakukan untuk memprotes putusan rapat paripurna DPR yang mengesahkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang. Anggota yang tergabung dalam aksi tersebut menyatakan penolakan mereka untuk mendukung sejumlah partai yang mendukung disahkannya undang-undang tersebut pada pemilihan umum 2019.

24 November 2017
Aksi unjuk rasa dilakukan dengan berjalan dari Masjid Cut Mutia ke Gedung Bareskrim Polri setelah pelaksanaan salat Jumat. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan tuntutan mereka agar kepolisian menangkap Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat, Viktor Laiskodat. Menurut mereka, pidato Laiskodat mengandung kontroversi karena menyebutkan sejumlah partai seperti Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat mendukung khilafah dan intoleransi.  

2 Desember 2017
Satu tahun pasca pelaksanaan demonstrasi besar 2 Desember 2016, para demonstran berkumpul kembali di Aksi ‘Reuni 212’ atau ‘Reuni Akbar 212’. Persaudaraan Alumni (PA) adalah kelompok interen yang dibentuk untuk mengoordinasi pelaksanaan acara reuni tersebut. Aksi turun ke jalanan yang dilakukan di kawasan Monumen Nasional ini dituduh berhubungan dengan isu politik, terutama menyambut pemilihan umum pada April 2019. Slamet Maarif, juru bicara Front Pembela Islam yang turut mengorganisasi reuni alumni 212, menyatakan bahwa kegiatan ini dilangsungkan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad.


Tahun 2018

12 Januari 2018
Sejumlah kelompok massa Islam yang tergabung dalam Aliansi Tolak Kedzaliman Facebook melakukan aksi protes di depan kantor Perwakilan Facebook Indonesia yang bertempat di gedung Capital Place Lantai 49, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mereka menyampaikan protes mereka kepada Facebook yang dianggap telah memblokir akun umat Islam, organisasi kemanusiaan, serta akun para ulama. Sejumlah akun yang dimaksud antara lain akun dan halaman Habib Rizieq, FPI, Front TV Channel, Pembela Ulama dan Habaib, Save Ulama, Dukungan untuk Ulama, dll.

16 Maret 2018
Sejumlah massa FPI mendatangi kantor Tempo untuk menyampaikan protes mereka atas karikatur yang dimuat majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Massa demonstran menganggap karikatur tersebut menghina pemimpin kelompok mereka yakni Habib Rizieq.

6 April 2018
‘Aksi Bela Islam’ dilaksanakan di depan kantor Bareskrim Polri di Gambir, Jakarta Pusat. Tuntutan dialamatkan kepada Bareskrim dan pemerintahan Jokowi yang dianggap melakukan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh Muslim seperti Jonru. Menurut mereka, proses hukum yang dijalani oleh para tokoh Islam lebih cepat dibandingkan pelaku penista agama seperti BPT. Selain itu mereka juga menuntut tindakan hukum bagi Sukmawati Soekarnoputri karena puisinya yang berjudul ‘Ibu Indonesia’ dianggap menistakan agama Islam.

6 Juli 2018
Seperti pada aksi-aksi yang lain, ‘Aksi 67’ dilakukan di Masjid Istiqlal, Jakarta, setelah pelaksanaan ibadah Jum’at. ‘Aksi Umat Bersatu Tegakkan Keadilan’ melakukan unjuk rasa ke Kantor Bareskrim Polri dan Kantor Kemendagri untuk menyampaikan sejumlah tuntutan mereka. Tuntutan tersebut antara lain mendesak Joko Widodo mengganti Komjen Pol Mochammad Iriawan dan memprotes pemberhentian kasus (SP3) atas Sukmawati Soekarnoputri.

26 Oktober 2018
Pasca terjadinya peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut, ‘Aksi Bela Tauhid’ dilaksanakan di depan kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta. Para peserta aksi tidak bisa menerima alasan pelaku yang mengatakan tindakannya adalah pembakaran atas bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan bukan bendera tauhid. Aksi tersebut diwarnai teriakan “2019 Ganti Presiden” sebagai tuntutan massa yang menganggap Jokowi telah melakukan kriminalisasi atas ulama dan anti-Islam.

2 November 2018
Merasa tuntutan mereka tidak digubris pada demonstrasi sebelumnya, massa ‘Aksi Bela Tauhid’ kembali melakukan aksi turun ke jalan. Tuntutan mereka masih sama, yakni pemenjaraan atas pihak yang telah melakukan pembakaran atas bendera bertuliskan kalimat tauhid pada perayaan Hari Santri Nasional di Garut. Menurut mereka, pelaku pembakaran tersebut harusnya dijerat dengan pasal penodaan agama 156a KUHP. Demonstrasi dengan tajuk yang sama juga dilakukan di beberapa wilayah lain di Indonesia, seperti Pekanbaru dan Riau.

2 Desember 2018
Reuni akbar kembali dilaksanakan oleh PA di kawasan Monas. Seperti pada pelaksanaan reuni setahun sebelumnya, panitia menampik tuduhan tentang adanya kepentingan politik dalam aksi tersebut. Tetapi Habib Rizieq, imam FPI menyatakan kalimat “kita harus ganti presiden” di tengah-tengah ceramahnya orasinya.


Tahun 2019

21 Februari 2019
Daerah Monas dipenuhi oleh massa berpakaian serba putih yang berbondong-bondong dari kawasan Jabodetabek untuk hadir di acara ‘Munajat 212’. Kegiatan yang digadang-gadangkan mengangkat wacana perdamaian dan persatuan negeri tersebut diisi dengan pengajian dan ceramah. Dan seperti pada sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok terkait, suasana politik menyeruak di tengah-tengah acara dengan teriakan nama salah satu calon presiden yang akan bertanding di pemilu mendatang.

Catatan: sejumlah aksi serupa juga dilakukan di beberapa daerah di Indonesia oleh kelompok-kelompok terkait.


Daftar di atas menunjukkan satu hal yang jelas, yakni bahwa kelompok fundamentalis tersebut telah mendapatkan panggungnya tersendiri, terutama di ibukota. Mereka bisa melakukan tindakan turun ke jalan, protes, atau mengadakan acara keagamaan dalam skala besar hampir setiap bulan sejak pertama kali menarik perhatian publik pada Desember 2016. Pola yang digunakan cukup konsisten dengan memanfaatkan penanggalan sebagai tajuk atau nama dari aksi yang dilakukan.

Berbicara tentang hak menyuarakan pendapat dan menyampaikan protes, sebenarnya apa yang dilakukan oleh para kelompok fundamentalis tersebut tidak ada yang salah. Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara lain untuk menggunakan ruang publik sebagai panggung penyampaian pendapat. Tetapi di balik hal tersebut, terdapat sejumlah hal yang perlu dikaji lebih lanjut terutama terkait kenyamanan bersama dalam ranah publik.

Kuantitas massa merupakan salah satu hal yang dijadikan kekuatan dari para kelompok atau organisasi di balik berjilid-jilid aksi yang mereka lakukan. Kemampuan mereka untuk menarik ketertarikan jutaan ‘umat’ pada satu sisi memang memunculkan rasa iri bagi kelompok-kelompok gerakan lain yang mengalami tidak mudahnya menggalang dukungan massa. Bahkan mungkin dibutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan tempat tersendiri di tengah dunia pergerakan sosial. Namun satu hal yang sepertinya tidak mau disadari oleh massa kelompok fundamentalis tersebut adalah bagaimana kuantitas massa tersebut pada beberapa hal menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain.

Saya sendiri pernah mengalami kejadian kurang menyenangkan saat menggunakan mode transportasi umum KRL pada hari pelaksanaan ‘Aksi Bela Tauhid’ pada 26 Oktober 2018. Rencananya saya akan menempuh perjalanan dari Stasiun Bogor ke Stasiun Karet, tapi ternyata niatan tersebut tidak bisa terwujud sepenuhnya. Saat kereta berhenti di Stasiun Manggarai, sekelompok orang berpakaian putih-putih dan beberapa mengenakan ikat kepala berwarna hitam bertuliskan kalimat tauhid masuk berbondong-bondong ke dalam gerbong kereta. Petugas telah memberikan peringatan bagi mereka untuk tidak memaksa masuk jika gerbong kereta sudah penuh. Namun rupanya mereka tidak memahami mengabaikan peringatan tersebut dan tetap merangsek masuk ke dalam gerbong kereta.

Gerbong kereta yang pada awalnya sudah cukup ramai pun menjadi semakin sesak. Saya terhimpit oleh penumpang lain yang rata-rata bertubuh lebih tinggi dan lebih besar daripada saya, terdesak di salah satu pintu otomatis gerbong kereta. Sementara itu, masih ada satu stasiun lagi yang harus saya lewati untuk sampai ke tujuan. Resiko jatuh dari kereta saat pintu terbuka hadir di hadapan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk turun di stasiun Sudirman dan menempuh jarak yang lebih jauh untuk sampai di tujuan akhir.

Berdesak-desakan di dalam KRL mungkin merupakan bagian dari kesibukan sehari-hari beberapa orang. Namun hal tersebut cukup meninggalkan rasa trauma dalam benak saya yang belum genap dua tahun merantau di Jakarta. Terlebih karena mereka masuk ke dalam gerbong kereta dengan meneriakkan “Allahu Akbar!” beberapa kali dan tidak melepaskan atribut mereka, mengindikasikan adanya kecenderungan untuk bertindak sesuka mereka tanpa mengindahkan kenyamanan orang lain di sekitarnya. Dan saat saya membagi pengalaman ini di akun media sosial pribadi, beberapa rekan rupanya memiliki pendapat serupa, yakni bahwa massa kelompok fundamentalis tersebut cenderung tidak mau memikirkan keberadaan atau kenyamanan orang lain yang tidak tergolong dalam kelompok mereka.

Sementara itu, keberhasilan mereka melaksanakan kegiatan berskala besar di Monas baru-baru ini menunjukkan semakin berjayanya gerakan mereka. Bahkan acara tersebut bisa berlangsung selama kira-kira 6 jam (pukul 18.00-24.00) tanpa serangan atau ancaman dari pihak lain. Coba bandingkan dengan acara diskusi atau aksi protes oleh kelompok lain yang tidak mengusung kepentingan agama dominan yang terus menerus mendapatkan tekanan dari kepolisian, militer, ataupun kelompok lain yang berseberangan ideologi.

Beberapa berita di media massa mencantumkan komentar sejumlah pihak terutama dari kepolisian terkait aksi yang dilakukan kelompok fundamentalis. Kebanyakan hanya mempertanyakan “untuk apa melakukan aksi tersebut?”, tanpa adanya tindakan lebih lanjut. Mereka masih bisa menjadi raja di jalanan atau fasilitas publik lainnya dan bertindak sesuai keinginan mereka. Saya paham benar bukanlah hal yang mudah untuk menghentikan sebuah gerakan yang sudah mendapatkan dukungan begitu masif, dan resiko yang dihadapi pemerintah atau instansi terkait sangatlah besar jika larangan atau peringatan diberikan kepada mereka.

Tetapi pada saat yang sama, memberikan ruang publik kepada satu golongan secara terus menerus dan mengesampingkan kepentingan bersama yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah bukan hal yang bisa dibenarkan. Belum lagi jika kita mengingat bagaimana 32 gereja ditutup sepanjang 5 tahun terakhir, semakin memperlihatkan kecenderungan sikap tunduk kepada kelompok-kelompok fundamentalis tersebut. Bahkan kedatangan sejumlah tokoh dalam tubuh pemerintahan ke beberapa aksi yang mereka lakukan untuk menyampaikan dukungan menunjukkan adanya keberpihakan tertentu pada kelompok-kelompok tersebut.

Pada dasarnya, merasa aman dan nyaman di ruang publik dan privat adalah hak dari masing-masing individu, di mana pun ia berada. Dan kita masih terus menerus berdebat perkara apakah aksi kelompok fundamentalis itu berbau politik atau tidak. Menurut saya ada yang lebih penting daripada memusingkan hal tersebut, karena memberi dukungan politik terhadap pihak tertentu atau tidak sama sekali juga hak masing-masing individu; yakni mengusahakan keamanan dan keamanan bagi orang di sekitar kita, terlepas dari golongan apa mereka berasal atau identitas apa yang mereka bawa. Tindakan yang lebih tegas dari pemerintah atau instansi terkait untuk menanggulangi hal ini harusnya mulai dipertimbangkan.