Mendekati hari yang digadang-gadangkan sebagai perayaan kemerdekaan negara Indonesia, publik dibuat tercengang dengan berita tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di Pemilu raya tahun depan. Paling tidak hal tersebut terbaca dari komentar-komentar masyarakat di media sosial terkait pasangan Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno yang menunjukkan kebingungan untuk memilih di antara kedua pasangan calon pemimpin pusat tersebut.

Asumsi yang akan dijabarkan dalam tulisan ini mungkin terkesan terlalu pagi, mengingat belum dimulainya program kampanye, namun gambaran tentang kedua pasangan tersebut cukup membuat beberapa golongan masyarakat merasa dihadapkan pada dua pilihan yang terasa seperti buah simalakama.

Konflik sosial politik yang terjadi pada periode pertama pemerintahan Jokowi menurut saya menyimpan faktor yang pada akhirnya membawa Jokowi pada pilihannya menggaet Maruf Amin. Walaupun MA lebih dikenal dalam perannya dalam organisasi agama seperti NU dan MUI, tidak tepat untuk mengatakan ia tidak memiliki nilai tawar atau kapital dalam panggung perpolitikan Indonesia. Alumni pondok pesantren Tebu Ireng ini memiliki pengalaman politik yang cukup banyak dengan menjadi anggota DPR, MPR dan DPRD sejak tahun 1999 sampai sekarang. Bahkan juga sempat dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam tulisan ini, saya merasa perlu untuk menyoroti peran MA sebagai pemuka agama. Hal ini dilakukan mengingat pengakuan Jokowi yang menekankan pentingnya peranan MA sebagai kiai untuk mendampinginya yang memiliki pandangan politik nasionalis. Beberapa sumber telah mencatat bagaimana MA memiliki andil dalam beberapa peristiwa sosial yang berhubungan dengan isu agama, seperti pelarangan kegiatan ibadah golongan Ahmadiyah, dan pernyataan yang menyeret Ahok ke dalam kasus penistaan agama.

Dua isu tersebut tidak bisa dianggap sebagai hal yang sederhana, mengingat rentetan kejadian yang mengikutinya. Isu agama di Indonesia hampir selalu berkaitan erat dengan permasalahan sosial, karena fatwa atau putusan dari pemuka agama (terutama Islam) memiliki kecenderungan yang besar untuk mempengaruhi keadaan masyarakat. Kelompok pengikut Ahmadiyah mengalami penyerangan fisik karena telah diberi cap ‘sesat’, suatu praktik pelanggaran kemanusiaan di era yang digadang-gadangkan sarat demokrasi ini. Sementara itu kita tentu tidak akan bisa lupa dengan demonstrasi berjilid-jilid yang dilakukan kelompok tertentu untuk menjebloskan Ahok ke dalam penjara yang pada taraf lebih lanjut meruncingkan sinisme antar kelompok agama.

MA juga menjadi salah satu publik figur yang menyoroti desas desus kebangkitan kembali komunisme, walaupun saya pikir semua itu hanya berangkat dari ketakutan akan hantu komunisme. Ia menekankan kembali narasi sejarah yang dibentuk rezim Orde Baru tentang kejahatan organisasi komunis pada tragedi 30 September 1965 dan menolak mentah-mentah anggapan dan argumentasi yang dilontarkan oleh pegiat isu HAM yang menyatakan negara telah melakukan kejahatan atas anggota maupun non-anggota PKI dan organisasi tertuduh lain.

Hal ini kemudian menarik untuk dibahas sehubungan dengan peran MA sebagai petinggi organisasi NU dan mantan ketua Ansor Jakarta (1964-1966). Gus Dur, sebagai salah satu tokoh NU juga, sempat menyampaikan pengakuan dan permintaan maaf atas keterlibatan Ansor yang merupakan organisasi dalam NU pada penangkapan, pemenjaraan, dan pembunuhan pasca G30S di beberapa daerah. Namun MA memiliki sudut pandang dan pendapat yang berbeda dengan Gus Dur terkait isu ini.

Sementara itu, dapat dikatakan pula Jokowi mendapatkan imbas dari gejolak sosial dan keagamaan, terutama sejak isu kebangkitan komunisme dan pemenjaraan Ahok atas kasus pelecehan agama. Muncul tudingan yang mengabarkan Jokowi adalah anak komunis, memiliki mantu non-Muslim, dan hal-hal lain yang bahkan sempat membuatnya menyampaikan kalimat yang provokatif. Ditinjau secara politik, isu-isu tersebut bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sosok dirinya sebagai pemimpin, sehingga dibutuhkan strategi tepat yang dapat memperbaiki citraannya. Dan penggaetan MA sebagai calon wakil presiden oleh Jokowi dapat diasumsikan berkaitan dengan upaya ini, sehingga ia pun dapat berlenggang sebagai pertahana pada pemilu tahun depan.

Di sisi lain, Sandiaga Uno merupakan sosok politik yang memang sedang naik daun, dengan terpilihnya ia sebagai wakil gubernur Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Terpilihnya Sandiaga sebagai wakil Anies pada 2017 juga tidak lepas dari kontroversi, bahkan sampai satu tahun pemerintahannya. Paling tidak media sudah mencatat pernyataan-pernyataan dan putusan-putusannya bersama Anies yang dinilai aneh dan tidak sesuai selama satu tahun ini, misalnya subsidi rumah DP 0, pejalan kaki merupakan penyebab kemacetan Jakarta, penutupan pabrik minuman keras, penutupan Kali Item dengan kain untuk menanggulangi baunya demi wajah Indonesia pada perhelatan Asian Games, dan lain sebagainya.

Yang menarik, berlawanan dengan MA, Sandiaga tidak diusung oleh Prabowo dengan alasan yang berhubungan dengan agama. Prabowo malah memuji kerelaan Sandiaga untuk melepaskan jabatan sebagai wakil gubernur dan menjadi calon wakil presiden bersamanya. Pujian ini menurut saya sangat retoris, mengingat panggung perpolitikan memang sarat akan keinginan untuk mencapai kekuasaan tertinggi. Meskipun begitu, Sandiaga tidak bisa dikatakan sepenuhnya merupakan seorang publik figur politik yang tidak mengusung keagungan agama dominan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari keputusan menutup pabrik minuman keras dan diskotik dengan alasan yang berhubungan dengan praktik keagamaan Islam.

Dibandingkan dengan Jokowi, Prabowo tidak pernah tertimpa desas desus yang berhubungan dengan isu agama. Namun sejarah telah mencatat keterlibatannya dalam beberapa kejadian yang mengarah pada kejahatan terkadap kemanusiaan, seperti saat ia menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus sebagai pihak yang memerintahkan penghilangan paksa aktivis pada 1998. Ia juga memiliki hubungan yang dekat dengan Suharto, penguasa Orde Baru, dengan menjadi menantu dan mempunyai haluan yang sama sebagai aparat negara. Berkaitan dengan hal ini, perlu diingat juga beberapa bulan belakangan jargon ‘piye, enak jamanku, to?’ kembali gencar diperbincangkan.

Jargon yang dihubungkan dengan kerinduan masyarakat Indonesia dengan Suharto dan pemerintahannya yang digadang-gadangkan bisa menyejahterakan rakyat itu kembali muncul ke permukaan dalam menyambut pemilu 2019. Walaupun secara politik Prabowo tidak bisa dianggap memiliki program yang mirip atau identik dengan kepemimpinan Suharto, asumsi yang mengarah pada kecurigaan akan bangkitnya kembali pola kepemerintahan yang militeristik tidak bisa dihindarkan. Dan jika asumsi tersebut benar, maka Indonesia dapat dibilang akan kembali pada masa setengah abad yang lalu.

Dengan penjabaran tentang para tokoh yang akan berlaga di pemilu mendatang, asumsi final saya (untuk tulisan ini) adalah terlepas dari pasangan mana yang menang, terdapat kecenderungan yang serupa. Yakni bahwa sinisme antara paham, golongan, kelompok yang dominan vs submisif masih akan berlanjut, bahkan bisa saja semakin memburuk. Wacana-wacana yang ditawarkan akan bersumber dari golongan dominan yang dapat mempertahankan posisi dan kedudukan, dengan menjual kebenaran dari satu sisi.

Pada saat yang sama, ada ruang yang tertutup rapat, yakni ruang demokrasi ekspresi yang tidak membahayakan baik agama, ideologi, bahkan seksual. Sehingga agaknya saya berasumsi kebebasan dan hak ekspresi lama kelamaan akan menjadi sebuah utopia yang hanya ada dalam benak golongan submisif dan termarjinalkan; tersimpan dan terkubur karena rasa takut dan ancaman. Dan esensi kemerdekaan itu pun semakin kabur, hanya muncul dengan simbol-simbol yang terus menerus digaungkan.