Rasanya saya tidak perlu menjelaskan dalam bagian tersendiri pada tulisan ini tentang UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI melalui rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Sudah begitu banyak tulisan panjang, status media sosial, dan bahkan utas cuitan yang menjelaskan dengan cukup terperinci isi dari undang-undang tersebut dan mengapa penetapannya perlu direspons secara kritis oleh masyarakat.

Pasca disahkannya RUU tersebut, demonstrasi telah dilakukan oleh publik massa di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Semarang, Malang, dan Bandung. Tuntutan yang diajukan tentu saja sama, penolakan atas UU Cipta Kerja yang dinilai memangkas hak-hak pekerja dan menguntungkan pihak-pihak investor atau pemilik modal. Selain itu, ada tuntutan khusus terkait pekerja perempuan untuk pasal yang mengatur hak cuti menstruasi hari pertama dan hamil. Atau dalam kata lain, secara umum gerakan perlawanan dimunculkan dari gagasan kemanusiaan.

Kasus pelanggaran kemanusiaan dapat dikatakan telah menjadi permasalahan tersendiri dalam perjalanan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Saat masih cukup banyak kasus-kasus pelanggaran kemanusiaan di masa lampau yang sampai hari ini dibiarkan menjadi borok, pergantian kepemimpinan tidak menunjukkan ke arah evaluasi dan pembenahan. Bahkan pengesahan UU Cipta Kerja dapat dibaca sebagai bentuk represi dalam konteks sistem ekonomi yang menyiratkan ciri-ciri ekonomi fasisme.

Berkaitan dengan terminologi “ekonomi fasisme”, sebenarnya masih banyak perdebatan di antara para sejarawan dan pemikir tentang keberadaannya, apakah memang paham fasisme memiliki ideologi ekonominya sendiri, tetapi paling tidak terdapat beberapa karakteristik sistem ekonomi yang diterapkan oleh sejumlah pemerintahan fasisme.

Baca juga: Skenario Ekonomi di Masa Pandemi

Ekonomi fasisme secara umum lebih cenderung mengikuti opini atau tren populer, menjadikan kepentingan pemasok dana dan kebutuhan perang sebagai prioritas. Selain itu, pemerintahan fasis yang pernah berkuasa di Italia dan Jerman juga menunjukkan kedekatan antara perusahan-perusahaan besar dengan tubuh pemerintah. Kedekatan tersebut ditunjukkan melalui dukungan penuh pelaku usaha terhadap pemerintah dan dijawab oleh pemerintah melalui penerapan aturan-aturan yang menguntungkan para pengusaha dengan modal besar.

Selain itu, menurut sejarah, fasisme yang pernah berkembang di Eropa pada sekitar 1920-an dan 1930-an muncul dengan memanfaatkan polarisasi antara kapitalisme laissez-fair dan sosialisme ala Marxisme. Para tokoh fasis muncul sebagai “kelompok ketiga” dengan mengatakan polarisasi tersebut menyebabkan kekacauan dan menurunkan efektivitas ekonomi negara. Fasisme mengambil posisi tengah untuk melawan pasar bebas kapitalisme dan ideologi internasionalisme oleh Marxisme, serta memberikan perlindungan kepada pemilik modal dari gerakan-gerakan revolusioner yang digagas oleh kelas pekerja.

Masuk ke konteks Indonesia saat ini, polarisasi tersebut memang tidak lagi berlangsung secara gamblang. Jelas bahwa pemerintah sampai hari ini masih melakukan penekanan dan penyerangan terhadap paham-paham sosialisme, komunisme, dan Marxisme sebagai bentuk warisan Orde Baru, namun untuk mengatakan Indonesia menerapkan ekonomi kapitalis adalah sebuah generalisasi yang ceroboh. Meskipun begitu, “kenetralan” Indonesia di antara dua kubu itu juga yang agaknya memberikan ruang bagi pertanda-pertanda ekonomi fasisme untuk tumbuh.

Baca juga: Ancaman Pasca Pandemi bagi Pekerja Kerah Putih Bidang Kebudayaan

Di samping itu, momentum penetapan UU Cipta Kerja yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 dan digadang-gadangkan sebagai solusi untuk menyelamatkan Indonesia dari resesi ekonomi juga perlu dibaca sebagai pertanda lain yang mengarah pada ekonomi fasisme. Bahkan sebenarnya sempat muncul kabar bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya. Proses penyusunan RUU juga cenderung tertutup atau tanpa melibatkan partisipasi publik. Pandemi pun dikatakan menjadi kondisi yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat.

Pandemi memang telah memberikan dampak luar biasa bagi situasi ekonomi Indonesia, yang tidak hanya dirasakan oleh bidang usaha yang bergerak dengan sistem pertukaran jual beli, namun bahkan juga bidang-bidang lain di luar rantai tersebut, misalnya yayasan kebudayaan dan institusi pendidikan formal. Tidak hanya pemotongan gaji, sejumlah pekerja mengalami pemecatan sepihak oleh manajemen tempatnya bekerja. UU Cipta Kerja digadang-gadangkan mampu membuka kembali peluang kerja, bahkan kali ini dalam skala besar dan menjanjikan. Pada kenyataannya, pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut mungkin memang membuka kesempatan kerja, tetapi tidak memberikan jaminan kerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Lalu apa artinya mendapatkan pekerjaan yang tidak diimbangi dengan akses terhadap hak-hak dasar pekerja?

Lalu setelah disahkannya undang-undang tersebut, muncul pemberitaan tentang dukungan para pengusaha atas ketetapan pemerintah tersebut. Pada saat yang sama, masyarakat merespon dengan caranya masing-masing: membuat petisi dan tagar yang disebarkan melalui media sosial, menguatkan pemahaman dengan tulisan-tulisan, atau turun ke jalan. Dan seperti layaknya sejumlah aksi yang terjadi sebelumnya, aparat kepolisian bertindak represif kepada para demonstran. Situasi tersebut menggambarkan secara jelas posisi dan relasi yang terjalin antara pemerintah dengan pemilik modal dan pemerintah dengan rakyatnya.

Masyarakat memang sudah semestinya merespon keputusan dan ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah, sebelum pertanda-pertanda tersebut benar-benar menjadi sistem yang menjadikan kita bekerja hanya untuk menggemukkan pundi-pundi kekayaan kelas elit.

Referensi:
Alexander J. De Grand, “Fascist Italy and Nazi Germany”, Routledge, 1995.
William G. Welk, Fascist Economic Policy, Harvard University Press, 1968.