Program vaksinasi massal untuk pandemi Covid-19 telah dimulai di sejumlah negara sejak awal tahun 2021, termasuk Indonesia. Angka-angka target telah tersebar di pemberitaan dan menumbuhkan harapan, juga kekhawatiran dan penolakan. Namun keriuhan terkait vaksin Covid sebenarnya bukanlah kasus baru di Indonesia, bahkan di sejumlah negara lain. Vaksin sebagai salah salah satu temuan di bidang kesehatan yang membawa perubahan besar bagi dunia, dalam perjalanannya telah menghadapi penerimaan, keengganan, sampai penolakan.

Ilustrasi: WESTEND61

Sebagian besar literatur di bidang sejarah kesehatan menarasikan vaksin cacar air yang ditemukan oleh Edward Jenner pada 1796 sebagai vaksin pertama di dunia. Pada kenyataannya, masyarakat Cina, Afrika dan Turki telah melakukan inokulasi penyakit menular paling tidak sejak tahun 1000 SM, sebelum kemudian dilakukan di benua Eropa dan Amerika.

Hampir sepuluh abad kemudian, keberhasilan inovasi yang dilakukan Edward Jenner pada abad ke-18 dengan memanfaatkan material virus cacar sapi yang kemudian dilemahkan untuk membentuk imunitas terhadap virus cacar air pada manusia.

Temuan Jenner telah diakui berhasil menjadikan bumi sebagai tempat yang lebih aman dan nyaman untuk ditinggali oleh manusia. Istilah vaccine yang dikukuhkan melalui temuan Jenner pun diambil dari kata vaccal yang berarti “sapi” dalam bahasa Latin. Metode menginjeksikan material bakteri atau virus yang telah dilemahkan untuk menciptakan imunitas tubuh yang ditemukan oleh dokter Inggris tersebut pun selanjutnya diterapkan dalam pengembangan vaksin untuk sejumlah penyakit menular mematikan seperti polio, tetanus, flu kuning, dan hepatitis B.

Gagasan memasukkan suatu material asing ke dalam tubuh tidak mudah untuk diterima sejumlah orang. Hal tersebut pada akhirnya memunculkan keengganan untuk menerima vaksin, atau yang dalam istilah medis dikenal dengan vaccine hesitancy. Di samping itu, muncul juga kelompok-kelompok masyarakat yang secara aktif mengkampanyekan gagasan anti-vaksin dengan sejumlah alasan dan latar belakang, mulai dari pertimbangan kesehatan dan kepercayaan.

Sejarah mencatat kemunculan kelompok anti-vaksin pertama di Inggris pada tahun 1800-an, di tengah upaya sosialisasi temuan Jenner. Tidak lama kemudian, kelompok anti-vaksin juga muncul di Amerika Serikat. Pada awal kemunculannya, kelompok anti-vaksin berargumen mengisolasi atau membuang orang-orang yang terjangkit penyakit jauh lebih efektif daripada vaksinasi. Dalam perkembangannya, tidak sedikit dari kelompok anti-vaksin yang memanfaatkan dan bahkan menciptakan teori konspirasi sebagai dasar argumentasi pemikiran dan tindakan mereka.

Sementara itu, sulit untuk mendapatkan literatur terkait sejarah masuknya vaksin ke Indonesia untuk pertama kali. Yang jelas, paling tidak sejak Orde Baru sampai hari ini, pemerintah pusat terus memainkan peran utama dalam inisiasi dan pelaksanaan imunisasi massal.

Pada 1977, Departemen Kesehatan mencanangkan Pengembangan Program Imunisasi (PPI) yang menganjurkan semua anak mendapatkan imunsasi terhadap enam macam penyakit, antara lain tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, polio, dan campak. Pekan Imunisasi Nasional merupakan salah satu program kampanye akselerasi imunisasi massal yang dilakukan untuk pertama kali pada tahun 1996–1998 dengan memberikan imunisasi polio kepada balita.

Pada saat itu, keengganan dan penolakan atas imunisasi di Indonesia, khususnya yang didasari oleh alasan agama dan kepercayaan, belum terlalu marak. Saya berasumsi hal tersebut berkaitan dengan sikap dingin dan represif pemerintah Orde Baru terhadap ekspresi agama di ranah publik, meskipun hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut. Tetapi agaknya telah menjadi pengetahuan umum bagaimana kejatuhan Soeharto dan pergantian ke reformasi menandai kebangkitan populisme agama, khususnya Islam.

Wacana keengganan dan penolakan vaksin yang muncul di Indonesia pasca Orde Baru cukup banyak yang didasari oleh kepatuhan terhadap standar-standar yang berlaku dalam sistem agama Islam, terutama paradigma halal/haram.

Baca juga: Populisme Islam dan Politik Penzaliman

Permasalahan terkait vaksin dan imunisasi di Indonesia juga bersifat struktural. Luasnya wilayah cakupan NKRI menjadi tantangan tersendiri untuk distribusi vaksin di daerah-daerah yang jauh dari kawasan berkembang. Sebagai konsekuensinya, tingkat risiko keterjangkitan dan kematian karena penyakit menular, khususnya di antara anak-anak, masih sangat tinggi.

Indonesia masih dalam upaya memberantas campak dan rubella dengan program imunisasi vaksin MR (measles, rubella) dan MMR (measles, mumps, rubella) yang diberikan untuk anak usia 5–15 tahun. Terpusatnya kendali atas pelaksanaan program vaksinasi massal khususnya untuk manajemen data dan distribusi vaksin menyebabkan ketimpangan kondisi kesehatan masyarakat yang cukup signifikan antara daerah berkembang dengan daerah kurang berkembang.

Di tengah upaya vaksinasi massal MR dan MMR, pandemi global Covid-19 melanda Indonesia. Sepanjang tahun 2020, media massa beberapa kali memberitakan keberhasilan sejumlah institusi di Indonesia untuk menghasilkan obat dan vaksin untuk mengatasi Covid-19, namun pada akhirnya tetap mengimpor vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Biotech, Cina. Pemilihan produk vaksin sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat, dan tentu saja masyarakat yang tidak memiliki privilese untuk menentukan jalan lain akan mengikuti saja aturan dari pemerintah.

Sejauh ini, paling tidak tercatat delapan jenis vaksin Covid-19 yang telah didistribusikan atau telah lolos serangkaian uji klinis dan menunggu izin distribusi. Perkembangan dunia kesehatan sejak vaksin modern pertama dibuat pada abad ke-18 telah memungkinkan inovasi pada cara kerja vaksin membunuh penyakit dan menciptakan imunitas tubuh. Di antara delapan vaksin Covid-19 tersebut, CoronaVac merupakan salah satu vaksin dengan cara kerja lama, yakni menggunakan bagian dari virus penyakit, dalam hal ini adalah protein spike dari virus Sars-Cov-2, yang dilemahkan untuk membentuk antibodi. Sementara sejumlah vaksin lain menggunakan sistem kerja yang lebih baru, yakni mRNA.

Salah satu keunggulan CoronaVac dibandingkan jenis vaksin lain yang menerapkan sistem kerja imunitas baru adalah persyaratan penyimpanan yang relatif lebih mudah, yakni tidak perlu dibekukan, dan masa penyimpanan yang lebih lama. CoronaVac akhirnya memang dibeli oleh negara-negara yang kurang mampu memenuhi persyaratan penyimpanan dan transportasi jenis vaksin lain, di antaranya Brazil, Turki, dan Filipina.

Tetapi satu hal yang menjadi faktor paling vital dari vaksin sebagai agen pembasmi penyakit dan pemelihara daya tahan tubuh adalah tingkat keampuhannya, dan data keampuhan CoronaVac sampai hari ini masih dilaporkan beragam dalam rentangan 50,38% – 91,25%. Bandingkan dengan vaksin Sputnik-V, Pfitzer dan Modena yang masing-masing memiliki tingkat keampuhan 91,4%, 95%, dan 94,1%.

Baca juga: Pandemi dan Komunikasi Sains

Vaksin yang diterima Jokowi pada 13 Januari 2021 menandai dimulainya program vaksinasi Covid-19 massal di Indonesia yang ditargetkan akan diberikan kepada 181,5 juta penduduk, atau dua pertiga dari total 270 juta penduduk Indonesia, untuk mencapai kekebalan kelompok. Sejak awal, masyarakat telah dibuat mengernyitkan dahi karena mendapati Raffi Ahmad sebagai salah satu penerima vaksin pertama. Perbandingan antara jumlah vaksin yang telah diberikan dengan target yang ditentukan sebelumnya juga cukup menggambarkan ketimpangan.

Dengan bergulirnya pelaksanaan vaksinasi massal di Indonesia, beragam tanggapan mulai muncul, termasuk keengganan dan penolakan atas vaksin Covid-19. Sebagai gambaran perbandingan, program vaksinasi di Brazil dengan jenis vaksin yang sama juga telah diwarnai dengan keengganan dan penolakan publik dengan alasan kurangnya data terkait uji klinis, politisasi dan rendahnya transparansi.

Sejak awal, pandemi Covid-19 sebenarnya memang telah disikapi beragam oleh masyarakat. Peristiwa tersebut juga telah dijadikan momentum politisasi oleh sejumlah pihak, salah satunya Donald Trump yang memanfaatkan kabar burung yang menyatakan virus Sars-Cov 2 diciptakan di laboratorium Cina sebagai serangan terhadap negara yang memang merupakan salah satu musuh terbesar Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya. Sementara itu, lemahnya strategi komunikasi sains menjadi isu tersendiri di Indonesia sepanjang tahun 2020 yang berimbas pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan ilmu pengetahuan. Dan agaknya isu tersebut bergulir sampai sekarang.

Saya sendiri sering mempertanyakan sejauh mana pengetahuan publik tentang vaksin yang akan mereka dapatkan melalui program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, sementara pemerintah sendiri terus memilih cara-cara yang tidak bersifat mencerahkan dan mencerdaskan seperti menempatkan persona selebritis semata tanpa didukung oleh pengetahuan sebagai strategi komunikasi. Hal tersebut kemudian masih diperparah dengan permasalahan struktural dalam bidang kesehatan yang tidak kunjung tuntas.

Jadi akan sejauh mana keberhasilan Indonesia menuntaskan pandemi dan segala permasalahan turunannya?