Beberapa dari kita mungkin masih ingat dengan jargon-jargon humor satir yang pernah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, seperti “kalau miskin jangan sakit”. Penyebaran COVID-19 yang telah menjadi pandemi seluruh dunia mungkin pada awalnya tidak dapat disangkutpautkan dengan kelas sosial–miskin atau kaya secara umum memiliki risiko yang sama untuk terpapar virus tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, mulai terlihat permasalahan yang berhubungan dengan kelas sosial.

Himbauan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah merupakan salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada awal bulan Maret. Satu persatu tempat usaha dan kantor, terutama di Jakarta, menerapkan sistem kerja dari rumah bagi para pekerjanya. Bagi beberapa orang, keputusan tersebut mungkin tidak banyak merubah kehidupan mereka–sebagian memang cenderung lebih sering bekerja dari rumah, sebagian sering merasa lebih nyaman jika bekerja di rumah daripada di kantor, dan sebagian lagi mungkin memang mengharapkan sistem kerja dari rumah.

Pada saat yang sama, regulasi tersebut memunculkan sejumlah permasalahan baru seperti pembayaran upah pekerja yang menurun karena mereka tidak melakukan pekerjaan di kantor, atau gangguan psikologis yang dialami beberapa orang yang lebih terbiasa melakukan pekerjaan di kantor atau tempat kerja mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Isu psikologis memang bukan menjadi prioritas pada saat ini, karena upaya menurunkan tingkat penularan dan penjangkitan virus menjadi agenda utama di tengah merebaknya COVID-19. Tetapi tentu saja hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus dengan mengingat kemungkinan meningkatnya stres, depresi, dan bahkan tindakan bunuh diri karena isolasi diri selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu lamanya.

Di tengah gencarnya upaya untuk menjadikan kerja dari rumah sebagai gaya hidup sebagai cara menekan tingkat penyebaran COVID-19, mulai muncul wacana lain terkait lini-lini pekerjaan yang tidak memungkinkan pelakunya untuk bekerja dari rumah. Hal ini terutama berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan dengan jasa sebagai layanan utamanya baik layanan kesehatan maupun penyedia kebutuhan sehari-hari. Mereka yang bekerja di lini pekerjaan informal bahkan harus menghadapi ketidakpastian yang semakin besar, sementara mereka jelas tidak mungkin menerapkan sistem kerja dari rumah.

Peningkatan jumlah orang yang positif mengidap COVID-19 dan meninggal karena penyakit tersebut di Indonesia pada akhirnya juga memunculkan permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan karantina penuh, terutama untuk daerah-daerah dengan tingkat penyebaran COVID-19 tertinggi. Namun sampai hari ini, belum ada tanda kuat yang mengarah ke sana dikarenakan sejumlah pertimbangan yang beberapa di antaranya meliputi bidang ekonomi.

Karantina penuh tentu saja membutuhkan dukungan dana dalam jumlah besar untuk menutup kerugian ekonomi yang dihadapi oleh badan usaha milik pemerintah selain menjaga stabilitas ekonomi negara dalam skema global. Menurunnya tingkat Rupiah terhadap Dollar semenjak satu minggu lalu hingga mencapai Rp 16.000–nilai terendah semenjak krisis tahun 1998 menjadi penanda kejatuhan tingkat ekonomi Indonesia. Hal tersebut tentu saja bukan hanya menjadi permasalahan yang dialami Indonesia mengingat status penyebaran COVID-19 sebagai pandemi global.

Sementara itu, karantina karena penyakit pada sejatinya juga menuntut penjaminan ketersediaan bahan pokok oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut diatur dalam UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai berikut:

Pasal 52:
(1) Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak terkait.

Pasal 55:
(1) Selama penyelenggaraan Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak terkait.

Penyediaan kebutuhan hidup dasar yang dimaksud pada kedua pasal di atas dilakukan dengan sistem atas-bawah, dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sampai ke satuan pemerintahan yang lebih kecil seperti kelurahan, kecamatan, sampai ke RT/RW untuk memastikan setiap anggota masyarakat yang melakukan karantina rumah dan karantina wilayah mendapatkan jaminan ketersediaan bahan pokok.

Harus diakui bahwa penyediaan kebutuhan hidup dasar oleh pemerintah untuk masyarakat yang menjalani karantina di tengah wabah penyakit terlihat seperti hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tantangannya berkaitan dengan kesiapan materi dan administratif pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan jaminan untuk setiap kepala. Kita telah melihat sendiri permasalahan dan kesalahan yang terjadi pada sensus untuk pemilihan umum, menunjukkan titik lemah sisi administratif. Belum lagi kemungkinan dilakukannya praktik korupsi oleh orang-orang yang terlibat dalam proyek pengadaan bahan pokok tersebut–karena hal itu sudah terlalu sering kita dengar.

Pada saat ini, beberapa dari kita telah menjalani karantina rumah maupun wilayah, dan tidak pernah sekali pun terdengar kabar terkait penyediaan bahan kebutuhan pokok oleh pemerintah. Sebagai konsekuensinya, kita melakukan karantina diri di tengah permasalahan kesehatan publik dengan menggantungkan kepemilikan dana pribadi. Saya akan kembali pada perkara yang telah saya bahas di bagian awal tulisan ini: bagaimana mereka yang bekerja pada lini informal dengan pendapatan yang tidak pasti jumlahnya setiap hari atau setiap bulan, di tengah situasi menurunnya ekonomi dan ancaman penyakit akan bertahan dalam proses karantina?


Di sisi lain, sejumlah negara telah menunjukkan upayanya untuk menciptakan vaksin sebagai metode pengobatan. Vaksin tersebut dirancang tidak hanya spesifik untuk COVID-19, namun menanggulangi virus SARS-CoV yang juga bertanggungjawab untuk wabah SARS 2003-2004 dan MERS 2012. Oleh karena itu, vaksin yang dikembangkan juga bertujuan untuk mengantisipasi wabah lain yang disebabkan oleh SARS-CoV di masa mendatang. Rumor yang beredar menyatakan bahwa vaksin tersebut akan tersedia pada akhir tahun 2020.

Hal tersebut seakan memunculkan harapan yang besar bagi kita para penduduk dunia. Sayangnya, kita tidak bisa juga menunggu vaksin tersebut tanpa ada masalah lain. Para ilmuwan telah berupaya menjelaskan di beberapa artikel semi-akademik terkait betapa tidak mudahnya untuk membuat satu jenis vaksin. Kerja penelitian, produksi, percobaan, dan distribusi vaksin menuntut biaya yang tidak sedikit–belum memperhitungkan kegagalan yang mungkin terjadi.

Di samping itu, tidak semua negara memiliki fasilitas dan tenaga ahli yang mumpuni untuk menciptakan vaksin. Transaksi jual beli vaksin pun menjadi pilihan yang tidak bisa terhindarkan. Terkait dengan hal tersebut, terjadi ketimpangan pelayanan kesehatan pada saat mewabahnya MERS, karena hanya negara-negara dengan kekayaan besar saja yang dapat membeli vaksin dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan mereka, sementara negara-negara lain hanya bisa membeli vaksin dengan jumlah terbatas.

Kita sekarang tidak bisa mengetahui atau bahkan sekedar menebak seberapa banyak vaksin Sars-Cov yang bisa dibeli Indonesia jika vaksin tersebut kemudian berhasil ditemukan. Belum lagi perkara distribusi vaksin tersebut–tentu saja diperlukan kerangka prioritas terkait siapa yang perlu mendapatkan vaksin tersebut. Tenaga medis biasanya akan menjadi prioritas pertama mengingat besarnya risiko yang mereka hadapi untuk terjangkit penyakit, kemudian diikuti dengan orang-orang yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah perkara siapa yang memiliki modal cukup–baik materi maupun kultural–untuk mendapatkannya, dan sekali lagi menjadikan kelompok masyarakat tertentu memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk menerima vaksin tersebut. Padahal, seperti yang saya sebutkan di awal, wabah bisa menyerang siapa pun, terlepas dari kelas sosial dan ekonominya.

Dengan keadaan seperti ini, mungkin kita memang masih perlu mengingatkan diri sendiri: kalau miskin, jangan sakit!